KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)

(S. 1915-732 jis. S. 1917-497, 645, mb. 1 Januari 1918, s.d.u.t.

dg. UU No. 1 / 1946).

Anotasi:

Sebutan "Kitab Undang-undang Hukum Pidana" ini diberlakukan, diubah dan ditambah dg. UU No. 1/1946 (Berita Republik Indonesia II, 9). Undang-undang ini mengadakan perubahan/tambahan terhadap W.v.S. Ned. Ind., yaitu Hukum Pidana 8 Maret 1942; jadi bukan terhadap Hukum Pidana zaman Jepang, dan bukan pula terhadap W. v. S Ned. Ind. yang sudah diubah dan ditambah oleh pemerintah Belanda sesudah 1945 (S. 1945-135, S. 1946-76, S. 1947-180, S. 1948-169, S. 1949-1 dan 258). Kemudian diubah dan ditambah lagi, berturut turut dengan Undang-undang No. 20 / 1946, 8 / 1951, 8 / Drt /1955, 73/1958, 1/1960, 16/Prp/1960, 18/Prp/1960, 1/Pnps/1965, 7/1974, dan 4/1976.

BUKU PERTAMA

ATURAN UMUM

BAB 1

BATAS-BATAS BERLAKUNYA ATURAN PIDANA DALAM

PERUNDANG-UNDANGAN.

Pasal. 1.

(1) Suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya. (AB. 1 dst., 15.)

(2) Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkan baginya.

Pasal 2.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia. (AB. 4, 5, 25; KUHP 7 dst.; Sv. 12.)

Pasal 3.

(s.d.u. dg. UU No. 411976.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. (AB. 25; KUHP 8 dst., 95.)

Pasal 4.

(s.d.u. dg. S. 1926-359, 429, S. 1930-31, S. 1931 -240, S. 1938-593.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan:

1o . (s. d. u. dg. UU No. 1/1 946.) salah satu kejahatan berdasarkan pasal 104, 106, 107, 108, 110, 111 bis-1 o, 127, dan 131;

2 o. suatu kejahatan tentang mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, ataupun tentang meterai yang dikeluarkan dan merek yang digunakan oleh Pemerintah Indonesia; (KUHP 244 dst., 253 dst.)

3 o. pemalsuan surat utang atau sertifikat utang atas tanggungan Indonesia, suatu daerah atau bagian daerah Indonesia, termasuk pula pemalsuan talon, tanda dividen atau tanda bunga, yang mengikuti surat atau sertifikat itu, dan tanda yang dikeluarkan sebagai pengganti surat tersebut; atau menggunakan surat-surat tersebut di atas, yang palsu atau dipalsukan, seolah-olah asli dan tidak palsu; (KUHP 264 dst., 272 dst.)

4 o. (s. d. u. dg. UU No. 4 / 1976.) salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 438, 444 sampai dengan 446 tentang pembajakan laut dan pasal 447 tentang penyerahan kendaraan air kepada kekuasaan bajak laut dan pasal 479 huruf j tentang penguasaan pesawat udara secara melawan hukum, pasal 479 huruf l, m, n, dan o tentang kejahatan yang mengancam keselamatan penerbangan sipil. (RO. 129; KUHP 9; Sv. 13 dst.)

Pasal 5.

(1) (s.d.u. dg. S. 1930-31, S. 1931-240.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi warganegara yang di luar Indonesia melakukan: (AB. 4.)

1o. salah satu kejahatan yang tersebut dalam Bab I dan II Buku Kedua dan pasal 160, 161, 240, 279, 450, dan 451;

2 o. salah satu perbuatan yang oleh suatu ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia dipandang sebagai kejahatan, sedangkan menurut perundang-undangan negara tempat perbuatan dilakukan diancam dengan pidana. (KUHP 6, 76 2.)

(2) Penuntutan perkara seperti termaksud dalam nomor 2o dapat dilakukan juga bila tertuduh menjadi warganegara sesudah melakukan perbuatan. (Ned.ond. 1 dst.; AB. 4; KUHP 9; Sv. 13.)

Pasal 6.

Berlakunya pasal 5 ayat (1) nomor 2’ dibatasi sedemikian rupa, sehingga tidak dijatuhkan pidana mati, bila menurut perundang-undangan negara tempat perbuatan dilakukan, terhadapnya tidak diancamkan pidana mati.

Pasal 7.

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap pejabat yang di luar Indonesia melakukan salah satu tindak pidana seperti termaksud dalam Bab XXVIII Buku Kedua. (KUHP 2 dst., 9, 92; Sv. 13.)

Pasal 8.

(s.d.u. dg. S. 1928-230, S. 1935-492, 565.) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi nakhoda dan penumpang perahu Indonesia, yang di luar Indonesia, sekalipun di luar perahu, melakukan salah satu tindak pidana seperti termaksud dalam Bab XXIX Buku Kedua, dan Bab IX Buku Ketiga; demikian pula yang tersebut dalam peraturan mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia, maupun dalam Ordonansi Perkapalan. (KUHD 309, 311 dst., 341, 341d; KUHP 2 dst., 9, 93, 95; Sv. 13; S. 1934 – 78 jis. S. 1935-89, 565, S. 1937-629, 630, S. 1935-492 jis. S. 1935-565, S. 1937-591, S. 1938-1, 2.)

Pasal 9.

Berlakunya pasal 2- 5, 7, dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. (AB. 15.)

BAB II.

PIDANA.

Pasal 10.

Pidana terdiri atas: (KUHP 69.)

a. pidana pokok:

1o. pidana mati; (KUHP 6, 11, 67.)

2o. pidana penjara; (KUHP 12-17, 24 dst., 27 dst., 32 dst., 38, 42, 67; Inv. Sw. 2 dst.)

3o pidana kurungan; (KUHP 18-33, 38, 41 dst.; Inv. Sw. 2 dst.)

4o. pidana denda; (KUHP 30-33, 38, 42.)

5o. (s.d. t. dg. UU No. 2011946.) pidana tutupan;

b. pidana tambahan:

1o. pencabutan hak-hak tertentu; (KUHP 35 dst., 38, 47 3.)

2o. perampasan barang-barang tertentu; (ISR. 145; KUHP 39-42.)

3o pengumuman putusan hakim. (KUHP 43, 473.)

Pasal 11.

Pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali pada leher terpidana, dan mengikatkan tali itu pada tiang gantungan, kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri. (Sv. 339; IR. 329; RBg. 630.)

Pasal 12.

(1) Pidana penjara lamanya seumur hidup atau selama waktu tertentu.

(2) Pidana penjara selama waktu tertentu sekurang-kurangnya satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

(3) Pidana penjara selama waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya boleh dipilih hakim antara pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertentu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; demikian juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena gabungan (concursus), pengulangan (residive) atau karena yang ditentukan pasal 52. (KUHP 57, 104, 106, 1072, 1082, 1112, 1242, 1302, 1402, 187-3’, 1942 196 –3’,198 – 2’, 200 –3’, 2022 , 2042 , 339 dst., 486 dst.)

(4) Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh lebih dari duapuluh tahun.

Pasal 13.

Para terpidana yang dijatuhi pidana penjara dibagi-bagi atas beberapa kelas. (KUHP 29.)

Pasal 14.

Terpidana yang dijatuhi pidana penjara wajib melakukan segala pekerjaan yang diperintahkan kepadanya berdasarkan ketentuan pelaksanaan pasal 29. Dg. S. 1926-251 jo. 486, ditambahkan pasal 14a-f, mb. tgl. 1 Januari 1927.

Pasal 14a.

(1) Bila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak terrnasuk pidana kurungan pengganti denda, maka dalam putusannya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali bila di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut di atas habis, atau karena terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan dalam perintah itu.

(2) Hakim juga mempunyai kewenangan seperti di atas, kecuali dalam perkara perkara mengenai penghasilan dan persewaan negara, bila menjatuhkan pidana denda, tetapi hanya bila ternyata kepadanya bahwa pidana denda atau perampasan yang mungkin diperintahkan pula akan sangat memberatkan bagi terpidana. Dalam menerapkan ayat ini, kejahatan dan pelanggaran candu hanya dianggap sebagai perkara mengenai penghasilan negara, bila terhadap kejahatan dan pelanggaran itu ditentukan bahwa dalam hal dijatuhi pidana denda, tidak diterapkan ketentuan pasal 30 ayat (2).

(3) Perintah tentang pidana pokok juga mengenai pidana tambahan, bila hakim tidak menentukan lain.

(4) Perintah itu tidak diberikan, kecuali bila hakim berkeyakinan setelah menyelidiki dengan cermat bahwa dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan untuk dipenuhinya syarat-syarat khusus bila sekiranya ditetapkan.

(5) Perintah tersebut dalam ayat (1) harus disertai hal-hal atau keadaan keadaan yang menjadi alasan perintah itu.

Pasal 14b.

(1) Masa percobaan bagi kejahatan dan pelanggaran yang tersebut dalam pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama tiga tahun dan bagi pelanggaran yang lain paling lama dua tahun.

(2) Masa percobaan mulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan sudah diberitahukan kepada terpidana menurut cara yang ditentukan dalam undang undang.

(3) Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan dengan sah.

Pasal 14C.

(1) Dengan perintah yang dimaksud dalam pasal 14a, kecuali bila dijatuhkan pidana denda, hakim, selain menetapkan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam waktu tertentu, yang lebih pendek daripada masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

(2) Bila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan atau pidana kurungan atas salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditetapkan syarat-syarat khusus yang lain mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan atau selama sebagian dari masa percobaan.

(3) Syarat-syarat tersebut di atas tidak boleh mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik bagi terpidana.

Pasal 14d.

(1) Yang diserahi mengawasi agar syarat-syarat itu dipenuhi ialah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan, bila kemudian ada perintah untuk menjalankan putusan.

(2) Bila ada alasan, hakim dalam perintahnya dapat mewajibkan lembaga yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Indonesia, atau pemimpin suatu rumah penampungan yang berkedudukan di situ, atau pejabat tertentu, agar memberi pertolongan dan bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.

(3) Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tersebut diatas serta mengenai penunjukan lembaga dan pemimpin rumah penampungan yang dapat diserahi memberi bantuan itu ditetapkan dengan undang-undang. (S. 1926-487.)

Pasal 14e.

Atas usul pejabat dalam pasal 14d ayat (1), atau atas permintaan terpidana, hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama, selama masa percobaan, dapat mengubah syarat-syarat khusus atau lama berlakunya syarat syarat khusus dalam masa percobaan. Hakim juga boleh memerintahkan orang lain daripada orang yang diperintahkan semula, agar memberi bantuan kepada terpidana, dan juga boleh memperpanjang masa percobaan satu kali, paling banyak dengan separuh dari waktu yang paling lama dapat ditetapkan untuk masa percobaan.

Pasal 14f.

(1) Tanpa mengurangi ketentuan pasal di atas, maka atas usul pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1), hakim yang memutus perkara dalam tingkat pertama dapat memerintahkan agar pidananya dijalankan, atau memerintahkan agar atas namanya diberi peringatan kepada terpidana, yaitu bila terpidana selama masa percobaan melakukan tindak pidana dan karenanya ada pemidanaan yang menjadi tetap, atau bila salah satu syarat yang lain tidak dipenuhi, ataupun bila terpidana sebetum masa percobaan habis dijatuhi pemidanaan yang menjadi tetap, karena melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan mulai berlaku. Sewaktu memberi peringatan, hakim harus menentukan juga bagaimana cara memberi peringatan itu.

(2) Perintah agar pidana dijalankan tidak dapat diberikan lagi sesudah masa percobaan habis, kecuali bila sebelum masa percobaan habis terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan dan penuntutan itu kemudian berakhir dengan pemidanaan yang menjadi tetap. Dalam hal itu, dalam waktu dua bulan setelah pemidanaan menjadi tetap, hakim masih boleh memerintahkan supaya pidananya dijalankan, karena melakukan tindak pidana tadi.

Pasal 15.

(s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.)

(1) Bila terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pelepasan bersyarat. Bila terpidana harus menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana.

(2) Sewaktu memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan.

(3) (s.d. u. dg. S. 1939-77.) Lama masa percobaan itu sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Bila terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu tidak termasuk masa percobaan. (KUHP 15a4, 15b, 17; S. 1917-749.)

Pasal 15a.

(s. d. t. dg. S. 1926-251 jo. 486.)

(1) Pelepasan bersyarat harus disertai dengan syarat umum bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana dan perbuatan lain yang tidak baik.

(2) Selain itu, juga boleh ditambahkan syarat-syarat khusus mengenai kelakuan terpidana, asalkan syarat-syarat khusus itu tidak mengurangi kemerdekaan beragama dan kemerdekaan berpolitik bagi terpidana.

(3) Pengawasan atas pemenuhan segala syarat itu diserahkan kepada pejabat tersebut dalam pasal 14d ayat (1).

(4) Juga dapat diadakan pengawasan khusus atas pemenuhan syarat-syarat itu, yang semata-mata harus bertujuan untuk memberi bantuan kepada terpidana.

(5) (s.d.u. dg. S. 1939-77.) Selama masa percobaan, syarat-syarat itu dapat diubah, atau dicabut, atau dapat juga diadakan syarat-syarat khusus baru; juga dapat diadakan pengawasan khusus. Pengawasan khusus itu dapat diserahkan kepada orang lain daripada orang yang semula diserahi. (KUHP 16 2; S. 1917-749 pasal 12 jo. S. 1939-77 pasal II.)

(6) Orang yang dilepaskan dengan bersyarat itu diberi surat pas yang memuat syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Bila hal-hal yang tersebut dalam ayat di atas dijalankan, maka orang itu diberi surat pas baru. (KUHP 17; S. 1917-749.)

Pasal 15b.

(s.d.t. dg. S. 1926-251, 486; s.d.u. dg. S. 1939-77; UU No. 1 / 1946.)

(1) Pelepasan bersyarat dapat dicabut, bila orang yang diberi pelepasan bersyarat selama masa percobaan melakukan hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Bila ada sangkaan keras bahwa hal-hal di atas dilakukan, Menteri Kehakiman dapat menghentikan pelepasan bersyarat tersebut untuk sementara waktu. (KUHP 16 2,3.)

(2) Waktu selama terpidana dilepaskan bersyarat sampai menjalani pidana lagi, tidak terhitung dalam waktu pidananya.

(3) Pelepasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali bila sudah lewat tiga bulan sejak berakhirnya masa percobaan, kecuali bila sebelum waktu tiga bulan lewat terpidana dituntut karena melakukan tindak pidana dalam masa percobaan, dan tuntutan berakhir dengan putusan pidana yang menjadi tetap. Pelepasan bersyarat masih dapat dicabut dalam waktu tiga bulan setelah putusan menjadi tetap berdasarkan pertimbangan bahwa terpidana melakukan tindak pidana selama masa percobaan.

Pasal 16.

(s. d. u. dg. S. 1939- 77; UU No. 1/1 946.)

(1) Ketentuan pelepasan bersyarat ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari pengurus penjara tempat terpidana, dan setelah mendapat keterangan dari jaksa tempat asal terpidana. Ketentuan itu tidak boleh ditetapkan sebelum ditanya pendapat Dewan Reklasering Pusat, yang tugasnya diatur oleh Menteri Kehakiman.

(2) Ketentuan mencabut pelepasan bersyarat, demikian juga hal-hal yang tersebut dalam pasal 15a ayat (5), ditetapkan oleh Menteri Kehakiman atas usul atau setelah mendapat kabar dari jaksa tempat asal terpidana. Ketentuan itu tidak boleh ditetapkan sebelum ditanya pendapat Dewan Reklasering Pusat.

(3) Selama pelepasan bersyarat masih dapat dicabut, maka atas perintah jaksa di tempat tinggalnya, orang yang dilepaskan dengan bersyarat dapat ditahan guna menjaga ketertiban umum, bila ada sangkaan yang beralasan bahwa orang itu selama masa percobaan telah berbuat hal-hal yang melanggar syarat-syarat tersebut dalam surat pasnya. Jaksa harus segera memberitahukan penahanan itu kepada Menteri Kehakiman.

(4) Waktu penahanan paling lama enam puluh hari. Bila penahanan disusul dengan penghentian untuk sementara atau pencabutan pelepasan bersyarat, maka orang itu dianggap meneruskan menjalani pidananya mulai pada hari ia ditahan. (KUHP 15, 17; S. 1917-749.)

Pasal 17.

(s.d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Contoh surat pas dan peraturan pelaksanaan pasal 15, 15a, dan 16 diatur dengan undang-undang. (S. 1917-749.)

Pasal 18.

(1) Pidana kurungan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun. (KUHP 97.)

(2) Bila ada pemberatan pidana karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. (KUHP 65, 488.)

(3) Pidana kurungan sama sekali tidak boleh lebih lama dari satu tahun empat bulan.

Pasal 19.

(1) Orang yang dijatuhi pidana kurungan wajib menjalankan pekerjaan yang diperintahkan kepadanya, sesuai dengan aturan-aturan pelaksanaan pasal 29.

(2) Orang yang dijatuhi pidana kurungan diserahi pekerjaan yang lebih ringan daripada orang yang duatuhi pidana penjara.

Pasal 20.

(1) (s.d. u. dg. S. 1.925-28; UU No. 1 / 1946.) Hakim yang menjatuhkan pidana penjara atau pidana kurungan paling lama satu bulan; boleh menetapkan bahwa jaksa dapat memberi izin kepada terpidana untuk bergerak dengan bebas di luar penjara sehabis waktu kerja.

(2) Bila terpidana yang mendapat kebebasan itu tidak datang pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk menjalani pekerjaan yang dibebankan kepadanya, maka selanjutnya ia harus menjalani pidananya seperti biasa, kecuali kalau ketidakdatangannya itu bukan karena kehendak sendiri.

(3) Ketentuan dalam ayat (1) tidak diterapkan kepada terpidana bila pada waktu melakukan tindak pidana belum ada dua tahun sejak ia habis menjalani pidana penjara atau pidana kurungan.

Pasal 21.

(s. d. u. dg. S. 1920-812; UU No. 1 / 1946.) Pidana kurungan harus dijalani di daerah di mana terpidana berdiam ketika putusan hakim dijalankan, atau bila tidak mempunyai tempat kediaman, di daerah di mana ia berada, kecuali bila Menteri Kehakiman atas permintaan terpidana membolehkan dia menjalani pidananya di daerah lain.

Pasal 22.

(1) Terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan di suatu tempat yang digunakan untuk menjalani pidana penjara atau pidana kurungan, atau kedua-duanya, segera setelah pidana hilang kemerdekaan itu selesai, kalau diminta, boleh menjalani pidana kurungan di tempat itu juga.

(2) Pidana kurungan, yang karena sebab di atas dijalani di tempat yang khusus untuk menjalani pidana penjara, tidak berubah sifatnya oleh karena itu. (KUHP 28, 41 5.)

Pasal 23.

Orang yang dijatuhi pidana kurungan boleh memperbaiki nasibnya dengan biaya sendiri, menurut aturan-aturan yang akan ditetapkan dengan undang undang. (KUHP 29; S. 1917-708, Gestichtenr. pasal 93 dst.)

Pasal 24.

Orang yang dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan boleh diwajibkan bekerja, baik di dalam maupun di luar tembok penjara orang-orang terpidana. (KUHP 14, 19, 29; Gestichtenr. 36 ter, 57 dst.)

Pasal 25.

Yang tidak boleh diserahi pekerjaan di luar tembok penjara tersebut ialah:

1o orang-orang yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup;

2o. para wanita;

3o. orang-orang yang menurut pemeriksaan dokter tidak boleh melaksanakan pekerjaan demikian. (KUHP 24; Gestichtenr. 57 4.)

Pasal 26.

Bila mengingat keadaan diri atau status sosial terpidana, hakim menimbang ada alasan, maka dalam putusan ditentukan bahwa terpidana tidak boleh diwajibkan bekerja di luar tembok penjara orang-orang terpidana. (KUHP 24 dst.; Gestichtenr. 36 4.)

Pasal 27.

Lamanya pidana penjara selama waktu tertentu dan pidana kurungan dalam putusan hakim dinyatakan dengan hari, minggu, bulan, dan tahun; tidak boleh dengan pecahannya. (KUHP 97.)

Pasal 28.

Pidana penjara dan pidana kurungan dapat dilaksanakan di tempat yang sama, asal di bagian-bagian terpisah. (Gestichtenr. 36.)

Pasal 29.

(1) Hal menunjuk tempat untuk menjalani pidana penjara, pidana kurungan, atau kedua-duanya, demikian juga hal mengatur dan mengurus tempat tempat itu, hal membagi-bagi para terpidana dalam beberapa kelas, hal mengatur pekerjaan, upah kerja, dan hal perumahan para terpidana yang berdiam di luar penjara, hal mengatur pemberian pengajaran, penyelenggaraan ibadat, hal tata tertib, hal tempat untuk tidur, hal makanan dan pakaian, semuanya itu diatur dengan undang-undang sesuai dengan kitab undang-undang ini.

(2) (s. d. u. dg. UU No. 1 / 1 946.) Bila perlu, Menteri Kehakiman menetapkan anggaran rumah tangga untuk tempat-tempat orang terpidana. (Sv. 14, 19; S. 1917-708.)

Pasal 30.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Pidana denda paling sedikit tiga rupiah tujuh puluh lima sen.

(2) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Bila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan. (KUHP 41, 97; Sv. 3382 ; Ldg. 53 8.)

(3) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Lama pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling tinggi enam bulan. (Sv. 97.)

(4) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / I960.) Dalam putusan hakim, lamanya pidana kurungan pengganti ditetapkan sebagai berikut; bila pidana dendanya tujuh rupiah lima puluh sen atau kurang, dihitung satu hari; bila lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen. (KUHP 97; Inv. Sw. 4'.)

(5) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Bila ada pemberatan pidana denda yang disebabkan oleh gabungan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52, maka pidana kurungan pengganti paling lama delapan bulan.

(6) Pidana kurungan pengganti sama sekali tidak boleh lebih dari delapan bulan. (KUHP 682 , 702.)

Pasal 31.

(1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda. (KUHP 302.)

(2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.

(3) (s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya. (KUHP 30, 33, 41'; Inv. Sw. 4'.)

Pasal 32.

(1) Pidana penjara dan pidana kurungan mulai berlaku bagi terpidana yang sudah di dalam tahanan sementara pada hari ketika putusan hakim menjadi tetap, dan bagi terpidana yang lain pada hari ketika putusan hakim mulai dijalankan. (Sv. 332 dst., 335 dst., 338.)

(2) Bila dalam putusan hakim dijatuhkan pidana penjara dan pidana kurungan atas beberapa tindak pidana, dan kemudian putusan itu bagi kedua pidana tadi menjadi tetap pada waktu yang sama, sedangkan terpidana sudah ada dalam tahanan sementara karena kedua atau salah satu tindak pidana itu, maka pidana penjara mulai berlaku pada saat ketika putusan hakim menjadi tetap, dan pidana kurungan mulai berlaku setelah pidana penjara habis.

Pasal 33.

(1) Hakim dalam putusannya boleh menentukan bahwa waktu selama terpidana menjalani tahanan sementara sebelum putusan menjadi tetap, seluruhnya atau sebagian dipotong dari pidana penjara selama waktu tertentu, dari pidana kurungan, atau dari pidana denda yang dbatuhkan kepadanya; dalam hal pidana denda, dipakai ukuran menurut pasal 31 ayat (3).

(2) (s.d.t. dg. S. 1934-558, 587.) Waktu selama seorang terdakwa ada dalam tahanan sementara yang tidak berdasarkan surat perintah, tidak dipotong dari pidananya, kecuali bila pemotongan itu dinyatakan khusus dalam putusan hakin.

(3) (s.d. u. dg. S. 1934-558jis. 587 dan S. 1938-278.) Ketentuan pasal ini berlaku juga dalam hal terdakwa dituntut sekaligus karena melakukan beberapa tindak pidana, kemudian dipidana karena perbuatan lain daripada yang didakwakan kepadanya waktu ditahan sementara.

Pasal 33a.

(s.d.t. dg. S. 1933-1; s.d.u. dg. S. 1934-172, 337; UU No. 1/1946.) Bila orang yang ditahan sementara dijatuhi pidana penjara atau pidana kurungan, dan kemudian dia sendiri atau orang lain dengan persetujuannya mengajukan permohonan ampun, maka waktu sejak hari permohonan mulai diajukan hingga ada putusan Presiden, tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana, kecuali bila Presiden, dengan mengingat keadaan perkaranya, menentukan bahwa waktu itu seluruhnya atau sebagian dihitung sebagai waktu menjalani pidana. (S. 1933-2.)

Pasal 34.

Bila terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka waktu selama di luar tempat menjalani pidana tidak dihitung sebagai waktu menjalani pidana. (KUHP 852.)

Pasal 35.

(1) Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah:

1o. hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;

2o hak memasuki Angkatan Bersenjata; (KUHP 92'.)

3o. hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

4o. hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (KUHPerd. 355, 359, 433, 452.)

5o. hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; (KUHP 37, 91; KUHPerd. 298 dst., 307 dst., 319a dst., 345, 359, 379 dst., 433, 452; S. 1927-31 pasal 1.)

6o. hak menjalankan mata pencaharian tertentu. (KUHP 227; KUHPerd. 3.)

(2) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, bila dalam aturan-aturan khusus telah ditentukan bahwa penguasa lain yang berwenang untuk pemecatan itu. (ISR.117, 150 dst.; RO. 20, 20b; KUHP 36, 92, 227.)

Pasal 36.

Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, dan hak memasuki Angkatan Bersenjata, kecuali dalam hal yang dijelaskan dalam Buku Kedua, dapat dicabut dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dalam jabatan atau karena kejahatan yang dilakukan terpidana dengan melanggar kewajiban khusus suatu jabatan, atau karena ia memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena jabatannya. (KUHP 52, 92, 413 dst.)

Pasal 37.

(1) Kekuasaan bapak, kekuasaan wali, wali pengawas, pengampu, dan pengampu pengawas, baik atas anak sendiri maupun atas anak orang lain, dapat dicabut dalam hal pemidanaan:

1o. orang tua atau wali yang dengan sengaja melakukan kejahatan bersama-sama dengan anak yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya;

2o. orang tua atau wali yang terhadap anak yang belum dewasa yang berada di bawah kekuasaannya, melakukan kejahatan yang tersebut dalam Bab XIII, XIV, XV, XVIII, XIX, dan XX Buku Kedua. (KUHP 91.)

(2) (s.d.t. dg. S. 1927-456 jo. 421, S. 1931-420.) Pencabutan kekuasaan tersebut dalam ayat (1) tidak boleh dilakukan oleh hakim pidana terhadap orang- orang yang baginya diberlakukan undang-undang hukum perdata tentang pencabutan kekuasaan orang tua, kekuasaan wali dan kekuasaan pengampu. (KUHPerd. 319a, 380, 452 2.)

Pasal 38.

(1) Bila dilakukan pencabutan hak, hakim menentukan lamanya pencabutan sebagai berikut:

1o. dalam hal pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, lamanya pencabutan hak adalah seumur hidup;

2o. dalam hal pidana penjara selama waktu tertentu atau pidana kurungan, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling banyak lima tahun lebih lama dari pidana pokoknya;

3o. dalam hal pidana denda, lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling tinggi lima tahun.

(2) Pencabutan hak mulai berlaku pada hari ketika putusan hakim dapat dijalankan. (KUHP 32; Sv. 332 dst.)

Pasal 39.

(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.

(3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. (ISR. 145; KUHP 40, 45 dst.)

Pasal 40.

Bila seorang berumur di bawah enam belas tahun mempunyai, membawa masuk atau mengangkut barang-barang dengan melanggar aturan-aturan tentang penghasilan dan persewaan negara, aturan-aturan tentang pengawasan pelayaran di bagian-bagian Indonesia yang tertentu, atau aturan-aturan tentang larangan memasukkan, mengeluarkan, dan meneruskan pengangkutan barang-barang, maka hakim dapat menjatuhkan pidana perampasan atas barang-barang itu, juga bila yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharanya tanpa pidana apa pun.

Pasal 41.

(s. d. u. dg. S. 1926-251 jo. 486.)

(1) Perampasan atas barang-barang yang tidak disita sebelumnya, diganti menjadi pidana kurungan, bila barang-barang itu tidak diserahkan, atau bila harganya menurut taksiran dalam putusan hakim tidak dibayar. (KUHP 30 2; Sv. 3382; Ldg. 538.)

(2) Lama pidana kurungan pengganti ini paling sedikit satu hari dan paling tinggi enam bulan.

(3) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / l960.) Dalam putusan hakim lama pidana kurungan pengganti ini ditentukan sebagai berikut: tujuh rupiah lima puluh sen atai; kurang dihitung satu hari; bila lebih dari tujuh rupiah lima puluh sen, tiap-tiap tujuh rupiah lima puluh sen dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup tujuh rupiah lima puluh sen.

(4) Pasal 31 juga berlaku bagi pidana kurungan pengganti ini.

(5) Pidana kurungan pengganti ini juga dihapus, bila barang-barang yang dirampas itu diserahkan. (ISR. 145; Sv. 347.)

Pasal 42.

Segala biaya untuk menjalankan pidana penjara dan pidana kurungan dipikul oleh negara, dan semua pendapatan dari pidana denda dan perampasan menjadi milik negara. (KUHP 43.)

Pasal 43.

Bila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. (KUHP 67, 128, 206, 361, 377, 395, 405; Sv. 338.)

BAB III. HAL-HAL YANG MENGHAPUSKAN,

MENGURANGI ATAU MEMBERATKAN PIDANA.

Pasal 44.

(1) Orang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.

(2) Bila temyala perbuatan itu tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai masa percobaan. (Krankz. 16, 27.)

(3) (s. d. u. dg. UU No. 1 / 1946.) Ketentuan dalam ayat (2) berlaku hanya bagi Mahkamah Agung, Pengadilan tinggi, dan Pengadilan Negeri.

Pasal 45.

Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa yang berumur di bawah enam belas tahun karena melakukan suatu perbuatan, hakim dapat menentukan:

memerintahkan supaya yang bersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, watinya atau pemeliharanya, tanpa dikenakan suatu pidana apa pun;

atau memerintahkan supaya yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana apa pun, bila perbuatan tersebut merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran berdasarkan pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503-505, 514, 517-519, 526, 531, 532, 536, dan 540, serta belum lewat dua tahun seiak dinyatakan bersalah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut di alas, dan putusannya telah menjadi tetap;

atau menjatuhkan pidana kepada yang bersalah.

Pasal 46.

(s.d. u. dg. S. 1925-1 jo. 152.)

(1) Bila hakim memerintahkan supaya anak yang bersalah itu diserahkan kepada pemerintah, maka ia dimasukkan dalam lembaga pendidikan anak negara supaya menerima pendidikan dari pemerintah atau di kemudian hari dengan cara lain, atau diserahkan kepada seorang tertentu yang bertempat tinggal di Indonesia atau kepada suatu badan hukum, yayasan atau lembaga amal (sosial) yang berkedudukan di Indonesia untuk menyelenggarakan pendidikannya, atau di kemudian hari, atas tanggungan pemerintah, dengan cara lain; dalam kedua hal di alas, paling lama sampai orang yang bersalah itu mencapai umur delapan belas tahun.

(2) Aturan untuk melaksanakan ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan undang undang. (S. 1917-741.)

Pasal 47.

(1) Bila hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap tindak pidana anak itu dikurangi sepertiga.

(2) Bila perbuatan itu adalah kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka anak itu dijatuhi pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 45.)

(3) Pidana tambahan yang tersebut dalam pasal 10 huruf b, nomor 1o dan 3o, tidak dapat diterapkan. (Sv. 71o; IR. 62; RBg. 498o.)

Pasal 48.

Barangsiapa melakukan tindak pidana karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.

Pasal 49.

(1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan tindakan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat dan yang melawan hukum pada saat itu.

(2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak boleh dipidana. (KUHP 341 dst.)

Pasal 50.

Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang undang, tidak boleh dipidana.

Pasal 51.

(1) Orang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh penguasa yang berwenang, tidak boleh dipidana.

(2) Perintah jabatan tanpa wewenang tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah mengira dengan itikad baik bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya. (KUHP 114, 190, 198, 462.)

Pasal 52.

Bila seorang pejabat, karena melakukan tindak pidana, melanggar suatu kewajiban khusus dari jabatannya, atau pada waktu melakukan tindak pidana memakai kekuasaan, kesempatan atau sarana yang diberikan kepadanya karena .jabatannya, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. (KUHP 12, 18, 30, 36, 92.)

Pasal 52a.

(s. d. t. dg. UU No. 73 / 1958.) Bila pada waktu melakukan kejahatan digunakan Bendera Kebangsaan Republik Indonesia, pidana untuk kejahatan tersebut dapat ditambah dengan sepertiga.

Anotasi:

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

BAB IV. PERCOBAAN.

Pasal 53.

(1) Percobaan untuk melakukan kejahatan dipidana, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak-selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri. (KUHP 154 5, 3024, 3515.)

(2) Maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya dalam hal percobaan.

(3) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(4) Pidana tambahan bagi percobaan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatan yang telah diselesaikan. (KUHP 54, 86 dst., 1845, 3024 , 3515, 3522.)

Pasal 54.

Percobaan untuk melakukan pelanggaran tidak dipidana. (KUHP 60; Inv.Sw. 46.)

BAB V. PENYERTAAN DALAM TINDAK PIDANA.

Pasal 55.

(1) (s. d. u. dg. S. 1925-197jo. 273.) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1o. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

2o. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan tindak pidana itu. (KUHP 163 bis, 236 dst.)

(2) Terhadap penganjur, hanya tindak pidana yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya . (KUHP 51, 514 , 58.)

203, 217, 293, 313, 380.)

Pasal 56.

Dipidana sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan: (KUHP 58, 86.)

1o. mereka yang dengan sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan itu dilakukan;

2o. mereka yang dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu. (KUHP 57 dst., 60 dst., 86, 236 dst.)

Pasal 57.

(1) Dalam hal pembantuan melakukan kejahatan, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dikurangi sepertiganya. (KUHP 434.)

(2) Bila kejahatan diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(3) Pidana tambahan bagi pembantuan sama dengan pidana tambahan bagi kejahatannya sendiri.

(4) Dalam menentukan pidana bagi si pembantu perbuatan kejahatan, yang diperhitungkan hanya perbuatan yang sengaja dipermudah atau diperlancar olehnya, beserta akibat-akibatnya. (KUHP 552, 58.)

Pasal 58.

Dalam menggunakan aturan-aturan pidana, keadaan-keadaan pribadi seseorang, yang menghapuskan, mengurangi atau memberatkan pengenaan pidana, hanya diperhitungkan terhadap pelaku atau pembantu yang bersangkutan itu sendiri. (KUHP 552, 57 4.)

Pasal 59.

Dalam hal-hal di mana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang temyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana. (KUHP 398 dst.)

Pasal 60.

Pembantu dalam melakukan pelanggaran tidak dipidana. (KUHP 54.)

Pasal 61.

(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, penerbitnya selaku demikian tidak dituntut bila dalam barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan pembuatnya sudah dikenal atau diberitahukan oleh penerbit pada waktu pertama kali ditegur setelah penuntutan dimulai agar memberitahukan nama si pembuat.

(2) Aturan ini tidak berlaku bila pelaku pada saat barang cetakan terbit tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. (ISR. 164; KUHP 56, 62, 78, 483 dst.)

Pasal 62.

(1) Mengenai kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, pencetaknya selaku demikian tidak dituntut bila pada barang cetakan disebut nama dan tempat tinggalnya, sedangkan orang yang menyuruh mencetak sudah dikenal atau diberitahukan oleh pencetak pada waktu pertama kali ditegur setelah penuntutan dimulai agar memberitahukan nama orang itu.

(2) Aturan ini tidak berlaku bila orang yang menyuruh mencetak pada saat barang cetakan terbit, tidak dapat dituntut atau sudah menetap di luar Indonesia. (ISR. 66, 164; KUHP 56, 61, 78, 484 dst.)

BAB VI. GABUNGAN TINDAK PIDANA.

Pasal 63.

(1) Bila suatu tindak pidana masuk dalam lebih dari satu aturan pidana, maka yang dikenakan hanya salah satu di antara aturan-aturan itu; bila pidananya berbeda-beda, maka yang dikenakan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (KUHP 69.)

(2) Bila suatu perbuatan, yang masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

Anotasi;

Dg. UU No. 11/Pnps/1963 tentang pemberantasan kegiatan subversi, ayat (2) tersebut dinyatakan tidak berlaku bagi tindak pidana subversi.

Pasal 64.

(1) Bila antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana; bila berbeda-beda, maka yang diterapkan adalah yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat. (KUHP 64.)

(2) (s.d.u. dg. S. 1926-359jo. 429.) Begitu juga hanya dikenakan satu aturan pidana saja, bila orang dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau perusakan mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsukan atau yang dirusak itu. (KUHP 244 dst., 253 dst., 263 dst,)

(3) (s. d. t. dg. S. 1931-240; s.d. u. dg. UU No. 18 / PrP / 1960.) Akan tetapi, bila orang yang melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1), sebagai perbuatan berlanjut dan jumlah nilai kerugian yang ditimbulkan lebih dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406.

Pasal 65.

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana.

(2) Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana-pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, akan tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiganya. (KUHP 12, 18, 30, 66 dst., 68, 70; Sv. 167.)

Pasal 66.

(1) Dalam hal gabungan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang tidak sejenis, maka dijatuhkan pidana atas tiap-tiap kejahatan, tetapi jumlahnya tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(2) Dalam hal ini pidana denda dihitung menurut lamanya maksimum pidana kurungan pengganti yang ditentukan untuk perbuatan itu. (KUHP 30, 65, 67-70; Sv. 167.)

Pasal 67.

Orang yang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, tidak boleh dijatuhi pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang yang telah disita sebelumnya, dan pengumuman putusan hakim.(KUHP 121, 35 dst., 43.)

Pasal 68.

(1) Berdasarkan hal-hal tersebut dalam pasal 65 dan 66, tentang pidana tambahan berlaku aturan sebagai berikut:

1o. pidana-pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu, yang lamanya paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun lebih dari pidana pokok atau pidana-pidana pokok yang dijatuhkan. Bila pidana pokok hanya pidana denda saja, maka lamanya pencabutan hak paling sedikit dua tahun dan paling lama lima tahun; (KUHP 38.)

2o. pidana-pidana pencabutan hak yang berlain-lainan dijatuhkan sendiri-sendiri bagi tiap-tiap kejahatan tanpa dikurangi;

3o. pidana-pidana perampasan barang-barang tertentu, demikian juga halnya dengan pidana kurungan pengganti karena barang-barang tidak diserahkan, dijatuhkan sendiri-sendiri bagi tiap-tiap kejahatan tanpa dikurangi. (Sv. 167.)

(2) Jumlah pidana kurungan pengganti tidak boleh lebih dari delapan bulan. (KUHP 30, 41.)

Pasal 69.

(1) Perbandingan berat pidana pokok yang tidak sejenis ditentukan menurut urut-urutan dalam pasal 10.

(2) Bila hakim memilih antara beberapa pidana pokok, maka dalam perbandingan hanya yang terberat yang dipakai.

(3) Perbandingan berat pidana-pidana pokok yang sejenis ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

(4) Perbandingan lamanya pidana-pidana pokok yang sejenis, demikian juga yang tidak sejenis, ditentukan menurut maksimumnya masing-masing.

Pasal 70.

(1) Bila ada gabungan seperti tersebut dalam pasal 65 dan 66, baik gabungan pelanggaran dengan kejahatan, maupun pelanggaran dengan pelanggaran, maka untuk tiap-tiap pelanggaran dijatuhkan pidana sendiri-sendiri tanpa dikurangi.

(2) (s.d.u. dg. S. 1931-290.) Untuk pelanggaran, jumlah lamanya pidana kurungan dan pidana kurungan pengganti paling banyak satu tahun empat bulan, sedangkan jumlah lamanya pidana kurungan pengganti paling banyak delapan bulan. (KUHP 30, 41, 68-2'.)

Pasal 70 bis

(s.d.t. dg. S. 1931-240; s.d.u. dg. S. 1934-644.) Dalam menerapkan pasal 65, 66, dan 70, kejahatan-kejahatan berdasarkan pasal 302 ayat (1), 352, 364, 373, 379, dan 482 dianggap sebagai pelanggaran, dengan pengertian, bila dijatuhkan pidana-pidana penjara atas kejahatan-kejahatan itu, jumlahnya paling banyak delapan bulan.

Pasal 71.

Bila seseorang setelah dijatuhi pidana, kemudian dinyatakan bersalah lagi karena melakukan kejahatan atau pelanggaran lain sebelum ada putusan pidana itu, maka pidana yang dahulu diperhitungkan pada pidana yang akan dijatuhkan dengan menggunakan aturan-aturan dalam bab ini, kalau perkara-perkara itu diadili serentak.

BAB VII. MENGAJUKAN DAN MENARIK KEMBALI PENGADUAN DALAM HAL

KEJAHATAN-KEJAHATAN YANG HANYA DITUNTUT ATAS PENGADUAN.

(KUHP 284, 287, 293, 313, 319-323, 332, 335, 367, 369 dst.

, 376, 394, 404, 411, 485; Sv. 10 dst,; Aut. 31-34.)

Pasal 72.

(1) Selama orang yang terkena kejahatan, yang hanya boleh dituntut atas pengaduan, belum berumur enam belas tahun dan juga belum dewasa, atau selama ia berada di bawah pengampuan yang disebabkan oleh hal lain daripada keborosan, maka yang berhak mengadu ialah wakilnya yang sah dalam perkara perdata. (KUHPerd. 299 dst., 383, 433, 452; KUHP 2843)

(2) Bila tidak ada wakilnya, atau wakil itu sendiri yang harus diadukan, maka penuntutan dilakukan atas pengaduan wali pengawas atau pengampu pengawas, atau majelis yang menjadi wali pengawas atau pengampu pengawas; juga mungkin atas pengaduan istrinya atau seorang keluarga sedarah dalam garis lurus, atau bila itu tidak ada, atas pengaduan seorang keluarga sedarah dalam garis menyimpang sampai derajat ketiga. (KUHPerd. 310, 370, 452; KUHP 220, 2843; Sv. 8.)

Pasal 73.

Bila yang terkena kejahatan meninggal dalam tenggang waktu yang ditentukan dalam pasal berikut, maka tanpa memperpanjang tenggang waktu itu, penuntutan dilakukan atas pengaduan orang tuanya, anaknya, atau suaminya (istrinya) yang masih hidup, kecuali kalau temyata bahwa yang meninggal tidak menghendaki penuntutan. (KUHP 2843, 320 dst.)

Pasal 74.

(1) Pengaduan boleh diajukan hanya dalam waktu enam bulan sejak orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, bila bertempat tinggal di Indonesia, atau dalam waktu sembilan bulan bila bertempat tinggal di luar Indonesia. (Rv. 12; KUHP 97; Sv. 8, 10.)

(2) Bila yang terkena kejahatan berhak mengadu pada saat tenggang waktu tersebut dalam ayat (1) belum habis, maka setelah saat itu, pengaduan masih boleh diajukan hanya selama sisa yang masih kurang pada tenggang waktu tersebut. (KUHP 293 3.)

Pasal 75.

Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali pengaduannya itu dalam waktu tiga bulan setelah diajukan. (KUHP 97, 2843 .)

BAB VIII. HAPUSNYA KEWENANGAN MENUNTUT PIDANA

DAN MENJALANKAN PIDANA.

Pasal 76.

(1) (s. d. u. dg. S. 1931-240; UU No. 1 / 1946.) Kecuali dalam hal putusan hakim masih boleh diubah lagi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap.

Dalam pengertian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut. (KUHP 283; Sv. 356 dst.; S. 1938-529, S. 1932-80.)

(2) Bila putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, maka tidak boleh diadakan penuntutan terhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, dalam hal :

1o. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau pelepasan dari tuntutan hukum;

2o. Putusan berupa pemidanaan dan pidananya itu telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau kewenangan untuk menjalankannya telah hapus karena daluwarsa. (Sv. 389.)

Pasal 77.

Kewenangan menuntut pidana hapus, bila si tertuduh meninggal dunia. (KUHP 83, 103; Sv. 391 dst.; IR. 367 dst.; RBg. 681 dst.)

Pasal 78.

(1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena daluwarsa :

1o. terhadap semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan, sesudah satu tahun;

2o. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun;

3o. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun;

4o. terhadap kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun.

(2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan belum berumur delapan belas tahun, masing-masing tenggang daluwarsa di atas dikurangi menjadi sepertiga. (KUHPerd. 1946; KUHP 80, 84; Sv. 407; IR. 371; RBg. 691.)

Pasal 79.

Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada hari sesudah perbuatan dilakukan, kecuali dalam hal-hal berikut:

1o. (s.d.u. dg. S. 1926-359 jo. 429.) terhadap pemalsuan atau perusakan mata uang, tenggang daluwarsa itu mulai berlaku pada hari sesudah barang yang dipalsukan atau mata uang yang dirusak digunakan; (KUHP 244 dst., 253 dst., 263 dst.)

2o. terhadap kejahatan dalam pasal 328, 329, 330, dan 333, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah orang yang langsung terkena oleh kejahatan dibebaskan atau meninggal dunia;

3o. (s.d.u. dg. S. 1921-560 dan S. 1928 - 376.) terhadap pelanggaran dalam pasal 556 sampai dengaii pasal 558a, tenggang daluwarsa itu dimulai pada hari sesudah daftar-daftar yang memuat pelanggaran-pelanggaran itu dipindah ke kantor panitera suatu pengadilan, menurut aturan-aturan umum yang menentukan bahwa register-register catatan sipil harus dipindah ke kantor tersebut. (KUHPerd. 82; BS. 28 dst.)

Pasal 80.

(1) Setiap tindakan penuntutan menghentikan daluwarsa, asal tindakan itu diketahui oleh orang yang dituntut, atau telah diberitahukan kepadanya menurut cara yang ditentukan dalam aturan-aturan umum.

(2) Sesudah dihentikan, dimulai lagi tenggang daluwarsa yang baru.

Pasal 81.

Penundaan penuntutan pidana karena adanya perselisihan pra-yudisial, menunda daluwarsa. (KUHP 284 5 , 3143, 332 4; Sv. 409.)

Pasal 82.

(1) Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam hanya dengan pidana denda menjadi hapus, kalau maksimum denda dibayar dengan sukarela, demikian pula biaya-biaya yang telah, dikeluarkan bila penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.

(2) Bila di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan itu harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat tersebut dalam ayat (1). (KUHP 41.)

(3) Dalam hal pidana diperberat karena pengulangan, pemberatan itu tetap berlaku sekalipun kewenangan menuntut pidana terhadap pelanggaran yang dilakukan lebih dulu telah hapus berdasarkan ayat (1) dan (2) pasal ini.

(4) Ketentuan-ketentuan dalam pasal ini tidak berlaku bagi orang yang belum dewasa, yang pada saat melakukan perbuatan berumur di bawah enam belas tahun. (Sv. 410.)

Pasal 83.

Kewenangan menjalankan pidana hapus bila si terpidana meninggal dunia. (KUHP 77, 103; Sv. 399; IR. 368; RBg. 689.)

Pasal 84.

(1) Kewenangan menjalankan pidana hapus oleh karena daluwarsa.

(2) Lama tenggang daluwarsa mengenai semua pelanggaran adalah dua tahun, mengenai kejahatan yang dilakukan dengan sarana percetakan adalah lima tahun, dan mengenai kejahatan-kejahatan yang lain sama dengan tenggang daluwarsa bagi penuntutan pidana ditambah sepertiga. (KUHP 78.)

(3) Bagaimanapun juga, lama tenggang daluwarsa tidak boleh kurang dari lama pidana yang dijatuhkan.

(4) Kewenangan menjalankan pidana mati tidak terkena daluwarsa.

Pasal 85.

(1) Tenggang daluwarsa mulai berlaku pada keesokan harinya setelah putusan hakim dapat dijalankan.

(2) Bila seorang terpidana melarikan diri selama menjalani pidana, maka pada keesokan harinya setelah melarikan diri itu mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. Bila suatu pelepasan bersyarat dicabut, maka pada keesokan harinya setelah pencabutan mulai berlaku tenggang daluwarsa baru. (KUHP 15, 34; Sv.227.)

(3) Tenggang daluwarsa tertuduh selama penjalanan pidana ditunda menurut perintah dalam suatu peraturan umum, dan juga selama kemerdekaan terpidana dirampas, meskipun perampasan kemerdekaan itu berhubung dengan pemidanaan lain. (Sv. 336 dst., 356 dst., 396 dst.)

BAB IX. ARTI BEBERAPA ISTILAH

YANG DIPAKAI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG.

Pasal 86.

Bila disebut kejahatan, baik dalam arti kejahatan pada umumnya maupun dalam arti suatu kejahatan tertentu, maka di situ termasuk pembantuan dan percobaan melakukan kejahatan, kecuali bila dinyatakan sebaliknya oleh suatu aturan. (KUHP 53, 56.)

Pasal 87.

(s.d.u. dg. S. 1930-31.) Dikatakan ada makar untuk melakukan suatu perbuatan, bila niat untuk itu telah temyata dari adanya permulaan pelaksanaan seperti tersebut dalam pasal 53. (KUHP 53, 104-108, 130, 140.)

Pasal 88.

Dikatakan ada permufakatan jahat, bila dua orang atau lebih telah sepakat untuk melakukan kejahatan. (KUHP 110, 111 bis, 116, 125, 164, 169 dst., 184 dst., 214, 324 dst., 363,:365, 368 dst., 438 dst., 450 dst., 457 dst., 462, 504 dst.)

Pasal 88 bis

(s.d.t. dg. S. 1930-31.) Yang dimaksud dengan penggulingan pemerintah ialah peniadaan atau pengubahan secara tidak sah bentuk pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. (KUHP 107 dst., 111 bis.)

Pasal 89.

Membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. (KUHP 55, 146 dst., 170, 173, 175, 211 dst., 285, 289, 293, 300, 330, 332, 335, 365, 368, 438 dst., 444, 459 dst.)

Pasal 90.

Luka berat berarti: (KUHP 184, 213 dst., 291 dst., 306, 333 dst., 351 dst., 358, 360, 365, 459 dst.)

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempuma, atau yang menimbulkan bahaya maut;

- untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;

- kehilangan salah satu pancaindera;

- mendapat cacat berat;

- menderita sakit lumpuh;

- terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;

- gugumya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan.

Pasal 91.

(1) Dalam kekuasaan bapak termasuk pula kekuasaan kepala keluarga.

(2) Yang dimaksud dengan orang tua termasuk pula kepala keluarga.

(3) Yang dimaksud dengan bapak termasuk pula orang yang menjalankan kekuasaan yang sama dengan bapak.

(4) Yang dimaksud dengan anak termasuk pula orang yang berada di bawah kekuasaan yang sama dengan kekuasaan bapak.

Pasal 92.

(1) (s.d. u. dg. S. 1931-240; UU No. 1 / 1946.) Yang dimaksud dengan pejabat termasuk pula orang-orang yang dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan -aturan umum, demikian juga orang-orang yang bukan karena pemilihan, menjadi anggota badan pembentuk undang-undang, badan pemerintahan, atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh Pemerintah atau atas nama pemerintah; demikian juga semua anggota dewan subak, dan semua kepala rakyat Indonesia asli dan kepala golongan Timur Asing, yang menjalankan kekuasaan yang sah.

(2) Yang dimaksud dengan pejabat dan hakim termasuk juga hakim wasit; yang dimaksud dengan hakim termasuk juga orang-orang yang menjalankan peradilan administratif, serta ketua-ketua dan anggota-anggota pengadilan agama.

(3) Semua anggota Angkatan Bersenjata juga dianggap sebagai pejabat. (KUHP 7, 52, 168, 209-217, 228, 294, 316, 3562, 413 dst., 552 dst.)

Pasal 92 bis

(s.d.t. dg. S. 1938-276.) Yang dimaksud dengan pengusaha ialah tiap tiap orang yang menjalankan perusahaan. (KUHD 6.)

Pasal 93.

(1) Yang dimaksud dengan nakhoda ialah orang yang memegang kekuasaan di atas kapal atau yang mewakilinya.

(2) Yang dimaksud dengan Penumpang ialah semua orang yang berada di atas kapal, kecuali nakhoda.

(3) Yang dimaksud dengan anak buah kapal ialah semua perwira atau kelasi yang berada di atas kapal. (KUHD 341, 341d; KUHP 8, 325 dst., 438, 444 dst., 560 dst.)

Pasal 94.

Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 95

(s.d.u. dg. S. 1935-492, 565.) Yang dimaksud dengan kapal Indonesia ialah kapal yang mempunyai surat laut atau pas kapal, atau surat izin sebagai pengganti sementara menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia. (Bdk. dg. Staatsblad yang diberitahukan dalam KUHP pasal 8.)

Pasal 95a.

(s.d.t. dg. UU No. 4 / 1976.)

(1) Yang dimaksud dengan "Pesawat udara Indonesia" adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia.

(2) Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh Perusahaan penerbangan Indonesia.

Pasal 95b.

(s.d. t. dg. UU No. 4 / 1976.) Yang dimaksud dengan "dalam penerbangan" adalah sejak saat semua pintu luar pesawat udara ditutup setelah naiknya penumpang (embarkasi) sampai saat pintu dibuka untuk penurunan penumpang (disembarkasi).

Dalam hal terjadi pendaratan darurat penerbangan dianggap terus berlangsung sampai saat penguasa yang berwenang mengambil alih tanggungiawab atas pesawat udara dan barang yang ada di dalamnya.

Pasal 95c.

(s.d.t. dg. UU No. 4 / 1976.) Yang dimaksud dengan "dalam dinas" adalah jangka waktu sejak pesawat udara disiapkan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk penerbangan tertentu, hingga setelah 24 jam lewat sesudah setiap pendaratan.

Pasal 96.

(1) (s.d.u. dg. S. 1934-172, 337.) Yang dimaksud dengan musuh termasuk juga pemberontak. Demikian juga, di situ termasuk negara atau kckuasaan yang akan menjadi lawan perang. (KUHP 124, 126.)

(2) Yang dimaksud dengan perang termasuk juga permusuhan dengan daerah daerah swapraja, demikian juga perang saudara. (KUHP 121, 123, 129, 363, 438.)

(3) Yang dimaksud dengan masa perang termasuk juga waktu selama perang sedang mengancam. Demikian juga dikatakan masih ada masa perang, segera sesudah diperintahkan mobilisasi Angkatan Bersenjata dan selama mobilisasi itu berlaku. (KUHP 122 dst., 126 dst., 29, 236 dst., 363, 387 dst.)

Pasal 97.

Yang dimaksud dengan hari ialah waktu selama dua puluh empat jam; yang dimaksud dengan bulan adalah waktu selama tiga puluh hari. (KUHP 12, 18, 27, 30.)

Pasal 98.

Yang dimaksud dengan waktu malam ialah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. (KUHP 167 dst., 363, 365.)

Pasal 99.

Yang dimaksud dengan memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada tetapi bukan untuk jalan masuk, atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali; demikian juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup. (KUHP 167 dst., 235, 363, 365.)

Pasal 100.

Yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang bukan peruntukkan untuk membuka kunci. (KUHP 167 dst., 235, 363, 365.)

Pasal 101.

Yang dimaksud dengan temak ialah semua binatang berkuku satu, binatang memamah biak, dan babi. (KUHP 363, 373, 379, 407, 494, 501, 549, 551.)

Pasal 101 bis

(s.d.t. dg. S. 1931-240.)

(1) Yang dimaksud dengan bangunan listrik ialah bangunan-bangunan yang gunanya untuk membangkitkan, mengalirkan, mengubah, atau memberikan tenaga listrik; demikian juga alat-alat yang berhubungan dengan itu, yaitu alat-alat penjaga keselamatan, alat-alat pemasang, alat alat pendukung, dan alat-alat peringatan.

(2) Bangunan-bangunan telegrap dan telepon tidak termasuk bangunan listrik.

Pasal 102.

Dicabut dg. S. 1920-382.

ATURAN PENUTUP.

Pasal 103.

(s.d.u. dg. S. 1931-240.) Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan yang lain diancam dengan pidana, kecuali bila oleh undang-undang ditentukan lain. (Sv. 391 dst.; IR. 367 dst.; RBg. 681 dst.; Inv. Sw. 4.)

BUKU KEDUA. KEJAHATAN.

BAB I. KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

(KUHP 5.)

(Bdk. dg. S. 1930-31 pasal 9.)

Pasal 104.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 1 / 1974.) Makar yang dilakukan dengan maksud akan menghilangkan nyawa atau kemerdekaan Presiden atau Wakil Presiden atau dengan maksud akan menjadikan mereka itu tidak cakap memerintah, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 110, 128, 130 dst., 140, 164 dst., 328 dst., 338 dst., 487.)

Anotasi:

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

105. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 106.

Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian wilayah negara dari yang lain, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.)

Pasal 107.

(s.d. u. dg. S. 1930-31.)

(1) Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menggulingkan Pemerintah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Pemimpin dan pengatur makar tersebut dalam ayat (1) diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 41, 35, 87, 88 bis, 108, 110, 111 bis, 128, 130 dst.,140, 164 dst.)

Pasal 108.

(s.d,u. dg. S. 1930-31.)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun karena pemberontakan:

1o. orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;

2o. orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri dengan gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata.

(2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 4 , 12 3, 88, 106, 110, 111 bis, 128, 164 dst., 487.)

109. Dicabut dg. S. 1930-31.

Pasal 110.

(s.d.u. dg. s. 1930-31.) (1) (s.d.a. dg. UU No. 1 / 1946.) Permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 104, 106, 107, dan 108 diancam berdasarkan ancaman pidana dalam pasal-pasal tersebut.

(2) (s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Pidana yang sama diterapkan terhadap orang orang yang dengan maksud seperti tersebut dalam pasal 104, 106, 107, dan 108, mempersiapkan atau memperlancar kejahatan:

1o. berusaha menggerakkan orang lain untuk melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kejahatan itu atau memberi bantuan pada waktu melakukan kejahatan atau memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

2o. berusaha memperoleh kesempatan, sarana atau keterangan bagi diri sendiri atau orang lain untuk melakukan kejahatan;

3o. memiliki persediaan barang-barang yang dia ketahui berguna untuk melakukan kejahatan;

4o. mempersiapkan atau mempunyai rencana untuk melaksanakan kejahatan yang bertujuan untuk diberitahukan kepada orang lain;

5o. berusaha mencegah, menghalangi atau menggagalkan tindakan yang diadakan oleh pemerintah untuk mencegah atau menindas pelaksanaan kejahatan.

(3) Barang-barang seperti yang dimaksud dalani ayat (2) nomor 3', dapat dirampas.

(4) Tidak dipidana barangsiapa yang temyata bermaksud hanya untuk mempersiapkan atau memperlancar perubahanan ketatanegaraan dalam ati umum. (KUHP 4 dst., 35, 88, 125, 128, 164 dst.)

(5) Bila dalam salah satu hal seperti yang dimaksud dalam ayat (1) dan (2) pasal ini, kejahatan sungguh terjadi, pidananya dapat dilipatkan dua kali.

Pasal 111.

(s.d.u. dg. UU No. 1/1946.)

(1) Barangsiapa mengadakan hubungan dengan negara asing dengan maksud untuk membujuknya supaya melakukan perbuatan permusuhan atau perang terhadap negara, memperkuat niat mereka, menjanjikan bantuan atau membantu me-persiapkan mereka untuk melakukan tindakan permusuhan atau perang terhadap negara, di-cam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Bila tindakan permusuhan dilakukan atau terjadi perang, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 88, 128, 165.)

Pasal 111 bis

(s.d.t. dg. S. l930-31 .)

(1) Diancam dengan pidana lama enam tahun:

1. barangsiapa mengadakan hubungan dengan orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia, dengan maksud untuk membujuk orang atau badan itu supaya membantu mempersiapkan memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintah, untuk meneguhkan niat orang atau badan itu atau menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau badan itu atau menyiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan petnerintah;

2. barangsiapa memasukkan suatu benda yang dapat digunakan untuk memberi bantuan materil dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan la mengetahui atau ada alasan kuat untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut;

3. barangsiapa mempunyai atau mengadakan perjanjian mengenai suatu benda yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiil dalam mempersiapkan, memperlancar atau menggerakkan penggulingan pemerintahan, sedangkan ia mengetahui atau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa benda itu akan dipakai untuk perbuatan tersebut dan bahwa benda itu atau barang lain sebagai penggantinya dimasukkan dengan tujuan tersebut atas diperuntukkan bagi tujuan itu oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar Indonesia.

(2) Benda-benda yang dipakai untuk melakukan kejahatan seperti tersebut dalam ayat (1) nomor 2 dan 3 dapat dirampas. (S. 1930-31 pasal 9.)

Pasal 112.

(s.d.u. dg. UU No. 1/1946.) Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan, atau memberitahukan, atau memberikan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan kepada negara asing, sedangkan ia tahu bahwa surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan itu harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35, 52, 124, 128, 165, 322.)

Pasal 113.

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, untuk seluruhnya atau sebagian, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar gambar atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isi, bentuk atau susunan benda-benda itu diketahui olehnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 114 dst., 119 dst., 124, 128, 164 dst., 240, 322.)

(2). Bila surat-surat atau benda-benda itu ada pada yang bersalah, atau bila ia mengetahui hal-hal itu karena jabatannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

Pasal 114.

(s.d.u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bahwa surat-surat atau benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, yang menjadi tugasnya untuk menyimpan atau menaruhnya, diketahui oleh umum mengenai bentuk atau susunannya untuk seluruhnya atau sebagian atau dikuasai atau diketahui oleh orang lain yang tidak berwenang mengetahui, diancam dengan 1)idana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 128.)

Pasal 115.

Barangsiapa melihat atau membaca surat-surat atau benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, untuk seluruhnya atau sebagian, sedangkan diketahui atau seharusnya diduganya bahwa benda-benda itu tidak dimaksud untuk diketahuinya, demikian pula bila membuat atau menyuruh membuat salinan atau ikhtisar dengan huruf atau dalam bahasa apa pun juga, membuat atau menyuruh buat teraan, gambaran atau tiruan surat-surat atau benda-benda rahasia itu, atau bila tidak menyerahkan benda-benda itu kepada pejabat kehakiman, kepolisian atau pamong praja, dalam hal benda-benda itu jatuh ke tangannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. (KUHP 116, 120, 128, 164 dst.)

Pasal 116.

Permufakatan untuk melakukan kejahatan seperti tersebut dalam pasal 113 dan 115, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

Pasal 117.

(s.d.u. dg. UU NO. 18/Prp/1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barangsiapa tanpa wewenang:

1. dengan sengaja memasuki bangunan Angkatan Darat atau Angkatan Laut, atau memasuki kapal perang melalui jalan yang bukan jalan masuk biasa;

2. (s. d. u. dg. UU No. 1/1 946.) dengan sengaja masuk ke dalam daerah, yang oleh Presiden atau atas namanya, atau oleh penguasa tentara ditentukan sebagai daerah tentara yang dilarang;

3. dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret atau gambar-tangan maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai daerah seperti tersebut dalam nomor 2', beserta segala sesuatu yang ada di situ. (KUHP 120, 128, 165, 570.)

Pasal 118.

(S.d.u. dg. UU NO. 18/Prp/1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda sembilan ribu rupiah, barangsiapa tanpa wewenang dengan sengaja membuat, mengumpulkan, mempunyai, menyimpan, menyembunyikan atau mengangkut gambar-potret, gambar-lukis atau gambar-tangan, pengukuran atau penulisan, maupun keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk lain mengenai suatu hal yang bersangkutan dengan kepentingan tentara. (KUHP 120, 128, 165, 570.)

Pasal 119.

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun:

1o. barangsiapa memberi tempat menumpang kepada orang lain, yang diketahuinya mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui benda-benda rahasia seperti tersebut dalam pasal 113, padahal ia tidak berwenang untuk itu, atau mempunyai niat atau sedang mencoba untuk mengetahui letak, bentuk, susunan, persenjataan, perbekalan, perlengkapan mesiu, atau kekuatan orang dari bangunan pertahanan atau suatu hal lain yang bersangkutan dengan kepentingan tentara;

2o. barangsiapa menyembunyikan benda-benda yang diketahuinya bahwa dengan cara bagaimanapun juga, akan diperlukan untuk melaksanakan niat seperti tersebut dalam nomor 1'. (KUHP 120, 128, 165.)

Pasal 120.

Bila kejahatan seperti tersebut dalam pasal 113, 115, 117, 118, dan 119 dilakukan dengan akal curang seperti penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan palsu, atau dengan menawarkan atau menerima, membayangkan atau menjanjikan hadiah, keuntungan atau upah dalam bentuk apa pun juga, atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, maka pidana hilang kemerdekaan dapat diperberat menjadi dua kali lipat. (KUHP 128, 165)

Pasal 121.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Barangsiapa ditugaskan oleh pemerintah untuk berunding dengan suatu negara asing, dan dalam perundingan itu dengan sengaja merugikan negara, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 35, 52, 124, 128, 165.)

Pasal 122.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1o. barangsiapa dalam masa perang yang tidak bersangkutan dengan Indonesia, dengan sengaja melakukan perbuatan yang membahayakan kenetralan negara, atau dengan sengaja melanggar suatu aturan yang dikeluarkan dan diumumkan oleh pemerintah, khusus untuk menjaga kenetralan tersebut; (KUHP 962, 450 dst., 469.)

2o. barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja melanggar aturan yang dikeluarkan dan dumumkan Oleh Pemerintah untuk menjaga keselamatan negara. (KUHP 35, 96, 128, 165.)

Pasal 123.

(sd.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Seorang warga negara Indonesia yang dengan sukarela masuk tentara negara asing, padahal ia mengetahui bahwa negara itu sedang berperang dengan Indonesia, atau tak lama lagi akan berperang dengan Indonesia, diancam dalam hal terakhir bila pecah perang, dengan pidana penjara paling lima belas tahun. (KUHP 35, 96, 128, 165.)

Pasal 124.

(1) Barangsiapa dalam masa perang dengan sengaja memberi bantuan kepada musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh, diancam dengan pidana penjara lima belas tahun. (KUHP 96, 125, 128 dst.)

(2) Diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun bila si pelaku:

1o. memberitahukan atau menyerahkan peta, rencana gambar atau penulisan mengenai bangunan-bangunan tentara kepada musuh;

2o. menjadi mata-mata musuh, atau memberi tempat menumpang kepadanya.

(3) Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun dijatuhkan bila si pelaku:

1o. memberitahukan atau menyerahkan kepada musuh, menghancurkan atau merusak suatu tempat atau pos yang diperkuat atau diduduki, suatu alat perhubungan, gudang, perbekalan perang, atau kas perang ataupun Angkatan Laut, Angkatan Darat atau bagian daripadanya, merintangi, menghalang-halangi atau menggagalkan suatu usaha untuk menggenangi air atau karya tentara lainnya yang direncanakan atau diselenggarakan untuk menangkis atau menyerang;

2o. menyebabkan atau memperlancar terjadinya huru-hara, pemberontakan atau desersi di kalangan Angkatan Bersenjata.

Pasal 125.

Permufakatan untuk melakukan kejahatan seperti tersebut dalam pasal 124, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHP 35, 88, 128 dst., 164 dst.)

Pasal 126.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun barangsiapa dalam masa perang, walaupun tidak dengan maksud untuk membantu musuh atau merugikan negara bagi keuntungan musuh, dengan sengaja:

1o. memberi tempat menumpang kepada mata-mata musuh, menyembunyikannya atau membantunya melarikan diri;

2o. menyebabkan atau memperlancar pelarian (desersi) prajurit yang bertugas untuk negara.

Pasal 127.

(1) Barangsiapa dalam masa perang melakukan tipu-muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa yang disuruh mengawasi penyerahan barang-barang, membiarkan tipu-muslihat itu. (KUHP 41, 35, 43, 52, 96, 128 dst., 165, 388.)

Pasal 128.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan seperti tersebut dalam pasal 104, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor l'- 3’. (KUHP 1451.)

(2) (s.d. u. dg. S. 1930-31.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 106-108, 110-125, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 no. 1’- 3'.

(3) Dalam hal pemidanaan berdasarkan kejahatan pasal 127, yang bersalah dapat dipecat dari pekerjaan yang dijalankannya ketika melakukan kejahatan itu; juga dapat dicabut hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1'- 4’, dan dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan. (KUHP 43, 165.)

Pasal 129.

Pidana-pidana yang ditentukan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dalam pasal 124-127, diterapkan bila salah satu perbuatan dilakukan terhadap atau bersangkutan dengan negara sekutu dalam perang bersama. (KUHP 96, 165.)

BAB II. (s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT

PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN

(KUHP 5.)

130. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 131.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Setiap perbuatan penyerangan terhadap diri Presiden atau Wakil Presiden, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (KUHP 4-l’, 35, 104, 130, 132, 141, 165, 335 dst., 351 dst., 487.)

132. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

133. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 134.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1 946 dan UU No. 18 / Prp / l960.) Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35, 135, 139, 142 dst., 310 dst, 315, 488.)

135. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

136. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 136 bis

(s.d.t. dg. S. 1939-134; s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946.) Pengertian penghinaan seperti dimaksud dalam pasal 134 mencakupjuga perumusan perbuatan dalam pasal 315, bila hal itu dilakukan di luar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun di hadapan lebih dari empat orang, atau dihadapan orang lain yang hadir bukan atas kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

Pasal 137.

(1) (s.d.u, dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 /Prp / I960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden, dengan maksud supaya isinya yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pekerjaannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka ia dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaan tersebut. (KUHP 35, 144, 207, 310 dst., 315, 321, 483 dst., 488.)

138. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 139.

(1) Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

(2) (s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 131, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’-4’.

(3) (s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan perumusan kejahatan dalam pasal 134, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor l'-41. (KUHP 145.)

BAB III. KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP

KEPALA NEGARA SAHABAT SERTA WAKILNYA.

Pasal 139a.

(s.d.t. dg. S. 1921-103 jo. 640.) Makar yang dilakukan dengan maksud untuk melepaskan wilayah atau daerah lain dari suatu negara sahabat untuk seluruhnya atau sebagian dari kekuasaan pemerintah yang berkuasa di situ, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 87, 139c.)

Pasal 139b.

(s.d.t. dg. S. 1921-103 jo. 640.) Makar yang dilakukan dengan maksud untuk menghapuskan atau mengubah secara tidak sah bentuk pemerintahan negara sahabat atau daerahnya yang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 87, 139c.)

Pasal 139c.

(s.d.t. dg. S. 1921-103 jo. 640.) Permufakatan untuk melakukan kejahatan seperti tersebut dalam pasal 139a dan 139b, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan. (KUHP 88.)

Pasal 140.

(1) Makar terhadap nyawa atau kemerdekaan raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Bila makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu atau berakibat kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama dua puluh tahun.

(3) Bila makar terhadap nyawa dilakukan dengan rencana terlebih dahulu serta berakibat kematian, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 87, 104 dst., 130, 141, 145, 328 dst., 338 dst., 487.)

Pasal 141.

Tiap-tiap perbuatan penyerangan terhadap diri raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat, yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana yang lebih berat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35, 131 dst., 140, 145, 335 dst., 351 dst., 487.)

Pasal 142.

(s.d.u. dg. UU No. 18 /Prp / I960.) Penghinaan dengan sengaja terhadap raja yang memerintah atau kepala lainnya dari negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35, 134 dst., 143, 145, 310 dst., 488.)

Pasal 142a.

(s.d.t. dg. UU No. 73 / 1958; s.d.u. dg. UU No. l8 / Prp / l960.) Barangsiapa menodai bendera kebangsaan negara sahabat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Anotasi:

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

Pasal 143.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No, 18 /Prp / 1960.) Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap wakil negara asing di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35, 134 dst., 142, 145, 310 dst., 488.)

Pasal 144.

(s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946.)

(1) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / I960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap raja yang memerintah atau kepala lainnya dan negara sahabat, atau wakil negara asing di Indonesia dalamn pangkatnya, dengan maksud agar penghinaan itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan itu pada waktu menjalankan pekerjaannya, dan pada saat itu belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang tetap karena kejahatan semacam itu juga, ia dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaan tersebut. (KUHP 35, 137, 310 dst., 321 483 dst., 488.)

Pasal 145.

(1) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan seperti tersebut dalam pasal 140, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1o- 5o.

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan seperti tersebut dalam pasal 141, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’. (KUHP 139.)

(3) (s.d.u. dg. S. 1921-103, 640.) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan seperti tersebut dalam pasal 139a, 139b, 139c, 142, dan 143, dapat dipidana pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 3’. (KUHP 139.)

BAB IV. KEJAHATAN TERHADAP HAL MELAKUKAN KEWAJIBAN KENEGARAAN

DAN HAK KENEGARAAN.

Pasal 146.

(s.d. u. dg. S. 1931-240; UU No. 1 / 1946.) Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan membubarkan rapat badan pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, atau memaksa badan-badan itu supaya mengambil atau tidak mengambil suatu putusan atau mengusir ketua atau anggota rapat itu, diancam dengan pidana perjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 35, 89, 153, 173, 175, 211 dst., 333, 335 dst.; ISR. 62 dst.; Prov. ord. 40 dst.; Reg. ord. 35 dst., 48 dst.; Stadsg. 47 dst.)

Pasal 147.

(s.d.u. dg. S. 1931-240; UU. NO. .1 / 1946.) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi ketua atau anggota badan pembuat undang-undang, badan pemerintahan atau badan perwakilan rakyat, yang dibentuk oleh atau atas nama Pemerintah, untuk menghadiri rapat badan-badan itu atau untuk menjalankan kewajiban dengan bebas dan tidak terganggu di dalam rapat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 35, 89,153, 211 dst., 333, 335 dst.)

Pasal 148.

Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan sengaja dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, merintangi seseorang menggunakan hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (KUHP 35, 89, 153, 333, 335, dst.)

Pasal 149.

(1) (s. d. u. dg. UU No. 18 /Prp / l960.) Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan menurut aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjardikan sesuatu, menyuap seseorang supaya ia tidak menggunakan hak pilihnya atau supaya ia menggunakan hak itu dengan cara tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Pidana yang sama dikenakan kepada pemilih yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya menggunakan atau tidak menggunakan haknya seperti di atas. (KUHP 35, 153, 209 dst., 418 dst.)

Pasal 150.

Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan menurut aturan-aturan umum, melakukan tipu-muslihat sehingga suara seorang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (KUHP 35, 153.)

Pasal 151.

Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan menurut aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (KUHP 35, 153.)

Pasal 152.

Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan menurut aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu-muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu menjadi lain dazipada yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. (KUHP 35, 153.)

Pasal 153.

(1) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan seperti tersebut dalam pasal 146, dapat dipidana pencabutan hak -hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1o – 3o

(2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan seperti tersebut dalam pasal 147-152, dapat dipidana pencabutan hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 3’

BAB V. KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM.

153 bis. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

153 ter. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 154.

(s.d.u. dg. S. 1918-292,293; UU No. 18 / Prp / I960.) Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 155 dst., 207.)

Pasal 154a.

(s.d.t. dg. UU No. 1 / 1946, UU No. 73 / 1958; s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menodai bendera kebangsaan Republik Indonesia dan lambang Negara Republik Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

Anotasi:

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

Pasal 155.

(s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946.) (1) (s.d.u. dg. S. 1918 -292,293; UU NO. 18 / Prp / I960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang mengandung pemyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap Pemerintah Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pekerjaannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena melakukan kejahatan semacam itu juga, maka yang hersangkutan dapat dipecat dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut. (KUHP 154, 156 dst., 207.)

Pasal 156.

(s.d.u. dg. S. 1918 -292, 293; UU No. 18 /PrP / 1960.) Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 154 dst.)

Yang dimaksud dengan "golongan" dalam pasal ini dan pasal berikutnya ialah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

Pasal 156a.

(s.d.t. dg. UU No. 1 /Pnps / 1965.) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;

b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Anotasi:

Pasal ini telah diubah ejaannya dari ejaan lama ke ejaan yang disempumakan.

Pasal 157.

(1) (s.d.u. dg. S. 1918-292, 293; UU No. 18 / Prp / I960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan, yang isinya mengandung pemyataan rasa permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pekerjaanny dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dipecat dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut. (KUHP 154 dst., 321.)

Pasal 158.

(s.d.u. dg. S. 1927-256 jo. 383; UU No. 18 /Prp / 1960.) Barangsiapa di Indonesia menyelenggarakan pemilihan anggota untuk suatu lembaga kenegaraan asing, atau menyiapkan ataupun memudahkan pemilihan itu, balk yang akan diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak tujuh ribu lima ratus rupiah. (KUHP 159.)

Pasal 159.

(s.d.u. dg. S. 1927-256 jo. 383; UU No. 18 /Prp / 1960.) Barangsiapa turut serta dalam pemilihan, seperti yang dimaksud dalam pasal 158, balk yang diadakan di Indonesia maupun di luar negeri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (KUHP 158.)

Pasal 160.

(s.d.u. dg. S. 1930-31; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan lisan atau tulisan menghasut di muka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap penguasa umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan herdasarkan ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 55-1’- 2’, 124, 126-2’, 154 dst., 161, 236 dst., 461.)

Pasal 161.

(1) (s.d.u. dg. S. 1930-31; UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang menghasut di muka umum supaya orang melakukan perbuatan pidana, menentang penguasa umum dengan kekerasan, atau menentang suatu hal lain seperti tersebut dalam pasal di atas, dengan maksud supaya isi tulisan yang menghasut itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pekerjaannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaan tersebut. (KUHP 35, 55-1-2', 160, 483 dst.)

161 bis. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 162.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan lisan atau dengan tulisan menawarkan di muka umum untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 56-2', 163, 299.)

Pasal 163.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 /Prp / 1960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan yang berisi penawaran di muka umum untuk memberi keterangan, kesempatan atau sarana untuk melakukan tindak pidana dengan maksud agar penawaran itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 162.)

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pekerjaannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dipecat dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut. (KUHP 35, 56-2', 483 dst.)

Pasal 163bis.

(s.d.t. dg. S. 1925-197 jo. 273.)

(1) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam Pasal 55 nomor 2' berusaha membujuk orang lain supaya melakukan kejahatan, dan kejahatan itu atau percobaan untuk itu yang dapat dipidana tidak terjadi, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, tetapi dengan pengertian bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang dapat dijatuhkan karena percobaan kejahatan atau bila percobaan itu tidak dapat dipidana karena kejahatan itu sendiri.

(2) (2) Aturan tersebut tidak berlaku, bila kejahatan itu atau percobaan kejahatan itu tidak terjadi karena kehendaknya sendiri

Pasal 164.

(s. d. u. dg, S. 1927-123, S. 1930-31; UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa mengetahui ada suatu permufakatan untuk melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 104, 106, l07, dan 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana, bila kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 88, 110, 116, 125, 166; Sv. 6 dst., 51.)

Pasal 165.

(1) (s.d.u. dg. S. 1930-31, S. 1931-24; UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp/ 1960.) Barangsiapa mengetahui ada niat untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalan pasal 104, 106-108, 110-113, 115-129, dan 131 atau niat untuk lari dari tentara dalam masa perang, untuk desersi, untuk membunuh dengan rencana, untuk menculik atau memperkosa, atau mengetahui adanya niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII kitab undang-undang ini, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang, atau untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 224-228, 250, atau salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 264 dan 275, sepanjang mengenai surat kredit yang diperuntukkan untuk diedarkan, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan hal itu kepada pejabat kehakima, atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana, bila kejahatan itu jadi dilakukan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 166, 187 dst., 285, 328, 340, 342 dst.; Sv. 6 dst., 51,)

(2) Pidana tersebut juga dikenakan terhadap orang yang mengetahui bahwa suatu kejahatan tersebut dalam ayat (1) telah dilakukan, dan telah membahayakan nyawa orang pada saat akibat masih dapat dicegah, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pihak-pihak tersebut dalam ayat (1).

Pasal 166.

Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak terlaku bagi orang yang dengan memberitahukan hal itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/istri atau bekas suami/istrinya, atau bagi orang lain yang bila dituntut, berhubung dengan jabatan atau pekerjaannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut. (KUHP 221 dst., 367, 370, 376, 394, 404, 525; Sv. 7, 51, 145 dst.)

Pasal 167.

(1) (s.d.u. dg. UU NO. 18 /Prp / 1960.) Barangsiapa masuk dengan paksa ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain secara melawan hukum atau berada di situ secara melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak segera pergi dari situ, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanat, dengan anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, atau barangsiapa tanpa setahu yang berhak terlebih dahulu serta bukan karena kekeliruan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap masuk dengan paksa. (KUHP 98 dst.)

(3) Bila ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun, empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga bila yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. (Rv. 448, 595; KUHP 168, 235, 363, 365, 429.)

Pasal 168.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 /Prp / 1960.) Barangsiapa masuk dengan paksa ke dalam ruangan untuk dinas umum secara melawan hukum, atau berada di situ secara melawan hukum, dan atas permintaan pejabat yang berwenang tidak segera pergi dari situ, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Barangsiapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, atau barangsiapa tanpa setahu pejabat yang berwenang terlebih dahulu serta bukan karena kekeliruan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap masuk dengan paksa. (KUHP 98 dst.)

(3) Bila ia mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang, maka la diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(4) Pidana tersebut dalam ayat (1) dan (3) dapat ditambah sepertiga, bila yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu. (KUHP 167, 235, 363, 429.)

Pasal 169.

(s.d.u. dg. S. 1919-27, 561, S. 1935-85, 575.)

(1) urut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan kejahatan, atau dalam perkumpulan lain yang dilarang oleh aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Turut serta dalam perkumpulan yang bertujuan untuk melakukan pelanggaran, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Terhadap pendiri atau pengurus perkumpulan itu, pidana dapat ditambah sepertiga. (ISR. 165; S. 1970-64.)

Pasal 170.

(1) Barangsiapa secara terang-terangan dan secara bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 336.)

(2) Yang bersalah diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila la dengan sengaja menghancurkan barang atau bila kekerasan yang digunakan itu mengakibatkan luka-luka;

2o. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan luka berat; (KUHP 90.)

3o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila kekerasan itu mengakibatkan kematian. (KUHP 487.)

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini. (KUHP 336.)

171. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 172.

(s.d.u. dg. UU No. 18 /Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu ketenangan dengan teriakan-teriakan atau tanda-tanda bahaya palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (KUHP 503.)

Pasal 173.

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi rapat umum yang diizinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun. (ISR. 165; KUHP 89, 146, 174 dst.)

Pasal 174.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu rapat umum yang diizinkan dengan jalan menimbulkan huru-hara atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (ISR. 165; KUHP 173, 175 dst., 217dst.; Sv. 161, 255.)

Pasal 175.

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (ISR. 165, 174; KUHP 89, 146, 173 dst., 176.)

Pasal 176.

(s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan huru-hara atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. (ISR. 165, 174; KUHP 174, 177, 217.)

Pasal 177.

(s.d. u. dg, UU No. 18 /Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah:

1o. barangsiapa menertawakan seorang Petugas agama dalam merjalankan tugasnya yang diizinkan;

2o. barangsiapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadat di tempat atau pada waktu ibadat dilangsungkan. (ISR. 173 dst.; KUHP 176.)

Pasal 178.

(s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi jalan masuk yang diizinkan ke suatu kuburan atau pengangkutan mayat yang diizinkan ke suatu kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana derida paling banyak seribu delapan ratus rupiah. (KUHP 179.)

Pasal 179.

Barangsiapa dengan sengaja menodai kuburan atau dengan sengaja dan dengan melawan hukum menghancurkan atau merusak tanda peringatan yang didirikan di atas kuburan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (KUHP 406.)

Pasal 180.

(s.d. u. dg. UU No. 18 /Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengeluarkan atau mengambil jenazah atau memindahkan atau mengangkut jenazah yang sudah dikeluarkan atau diambil, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 178 dst., 362.)

Pasal 181.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa mengubur, menyembunyikan, membawa atau menghilangkan jenazah dengan maksud untuk menyembunyikan kematian atau kelahiran orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 221 dst., 277.)

BAB VI. PERKELAHIAN TANDING.

Pasal 182.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1. barangsiapa menantang seseorang untuk perkelahian tanding atau menyuruh orang menerima tantangan itu bila haL itu mengakibatkan perkelahian tanding; (KUHP 55, 183, 186.)

2. barangsiapa dengan sengaja menyampaikan tantangan, bila hat itu mengakibatkan perkelahian landing. (KUHP 56.)

Pasal 183.

(s.d.u. dg. UU No. 18 /Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barangsiapa mencaci atau mengejek seseorang di muka umum atau di hadapan pihak ketiga oleh karena yang bersangkutan tidak mau menantang atau menolak tantangan untuk perkelahian landing. (KUHP 315.)

Pasal 184.

(1) Seseorang diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, bila dalam perkelahian tanding itu ia tidak melukai tubuh pihak lawannya. (KUHP 351.)

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, barangsiapa melukai tubuh lawannya. (KUHP 351, 353.)

(3) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, barang siapa membuat tubuh lawannya luka berat. (KUHP 90, 351, 353 dst.)

(4) Barangsiapa menghilangkan nyawa lawannya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, atau bila perkelahian landing itu dilakukan dengan perjanjian hidup atau mati, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 338 dst., 344, 351.)

(5) Percobaan perkelahian tanding tidak dipidana. (KUHP 53, 351.)

Pasal 185.

Bagi orang yang dalam perkelahian tanding menghilangkan nyawa lawan atau melukai tubuhnya, diberlakukan ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan: (KUHP 90, 338, 340 dst., 351 dst.)

1o. bila persyaratan perkelahian itu tidak diatur terlebih dahulu; (KUHP 186.)

2o. bila perkelahian tanding itu tidak dilakukan di hadapan saksi kedua belah pihak; (KUHP 186.)

3o. bila pelaku dengan sengaja dan dengan merugikan lawan, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau yang menyimpang dari persyaratan. (KUHP 186.)

Pasal 186.

(1) Saksi dan dokter yang menghadiri perkelahian landing, tidak dipidana. (KUHP 56, 185.)

(2) Saksi diancam:

1o. dengan pidana penjara lama tiga tahun, bila persyaratan tidak diatur terlebih dahulu, atau bila saksi menghasut kedua belah pihak untuk perkelahian tanding; (KUHP 55, 182, 185.)

2o. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila saksi dengan sengaja dan dengan merugikan salah satu atau kedua belah pihak, bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan kedua belah pihak melakukan perbuatan penipuan, atau membiarkan dilakukan penyimpangan dari persyaratan perkelahian itu. (KUHP 185-31.)

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai pembunuhan berencana, pembunuhan atau penganiayaan diterapkan terhadap saksi dalam perkelahian tanding, jika salah satu pihak kehilangan nyawanya atau menderita luka, bila ia dengan sengaja dan dengan merugikan pihak itu bersalah melakukan perbuatan penipuan atau membiarkan penyimpangan dari persyaratan yang merugikan yang kalah atau dilukai (KUHP 90, 185, 338, 340 dst., 351 dst.)

BAB VII. KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM

BAGI ORANG ATAU BARANG

(KUHP 165.)

Pasal 187.

Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya umum bagi barang;

2o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

3o. dengan pidana seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan tersebut menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 206, 336, 338, 382, 410, 496.)

Pasal 187 bis

(s.d.t. dg. S. 1927-123.)

(1) Barangsiapa membuat, menerima, berusaha untuk mendapat, mempunyai, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau seharusnya diduganya bahwa hal-hal itu digunakan, atau kalau ada kesempatan akan digunakan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) tidak mampunya bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas untuk menimbulkan ledakan seperti tersebut dalam ayat (1), tidak menghapuskan pengenaan pidana.

Pasal 187 ter

(s.d.t. dg. S. 1927-123.) Permufakatan untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 188.

(s.d.t. dg. UU No. 1 / 1960.) Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, bila karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati.

Anotasi :

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

Pasal 189.

Barangsiapa pada waktu ada kebakaran atau akan ada kebakaran, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menyembunyikan atau merusak perkakas-perkakas atau alat-alat pemadam api atau dengan cara apa pun mengganggu atau menghalang-halangi pekerjaan memadamkan api, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35, 206, 336.)

Pasal 190.

Barangsiapa pada waktu ada, atau akan ada banjir, dengan sengaja dan dengan melawan hukum menyembunyikan atau merusak bahan-bahan untuk tanggul atau perkakas-perkakas atau menggagalkan usaha untuk membetulkan tanggul-tanggul atau bangunan-bangunan pengairan, atau merintangi usaha untuk mencegah atau menahan banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35, 206, 336.)

Pasal 191.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan untuk menahan atau menyalurkan air, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun bila karena perbuatan itu timbul bahaya banjir. (KUHP 35, 206, 336, 406, 408.)

Pasal 191 bis

(s.d. t. dg. S. 1931-240.) Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan listrik, atau menyebabkan jalan atau bekerjanya bangunan itu terganggu, atau menggagalkan atau mempersulit usaha untuk menyelamatkan atau membetulkan bangunan itu, diancam:

1o. (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / l960.) dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila karena perbuatan itu timbul rintangan atau kesulitan dalam penyerahan tenaga listrik untuk kepentingan umum;

2o. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya umum bagi barang;

3o. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

4o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 206, 336, 406, 408.)

Pasal 191 ter

(s.d.t. dg. S. 1931-240.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan suatu bangunan listrik hancur, rusak atau tak dapat dipakai atau menyebabkan jalannya atau bekerjanya bangunan itu jadi terganggu, atau menyebabkan usaha untuk menjaga keselamatan atau memperbaiki bangunan itu menjadi terhalang atau menjadi sukar, diancam:

1o (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / l960.) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila karena itu timbul rintangan atau kesukaran dalam memberikan tenaga listrik untuk kepentingan umum atau timbul bahaya umum bagi barang;

2o. (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila karena itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

3o. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, bila hal itu mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 101 bis, 206, 409.)

Pasal 192.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan untuk lalu-lintas umum, atau merintangi jalan umum darat atau air, atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu, diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas,

2o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu dapat menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas dan mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 206, 336, 406, 408; CP. 437.)

Pasal 193.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan untuk lalu-lintas umum hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, atau menyebabkan jalan umum darat atau air dirintangi, atau menyebabkan usaha untuk pengamanan bangunan atau jalan itu jadi gagal, diancam:

1o. (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi keamanan lalu-lintas;

2o. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 206, 359 dst., 409, 494.)

Pasal 194.

(1) Barangsiapa dengan sengaja menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau tenaga mesin yang lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 187, 206, 336, 338.)

Pasal 195.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi lalu-lintas umum yang digerakkan oleh tenaga uap atau tenaga mesin yang lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurunga paling lama satu tahun. (KUHP 35, 206, 359 dst.)

Pasal 196.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda untuk keamanan pelayaran, atau merintangi bekerjanya tanda itu atau memasang tanda yang keliru, diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi keamanan pelayaran;

2o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan tenggelam atau terdampamya kapal;

3o. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi keamanan pelayaran dan mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 206, 336, 338.)

Pasal 197.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan tanda untuk keamanan hancur, rusak, diambil atau dipindahkan, atau menyebabkan dipasang tanda yang keliru, diancam:

1o. (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu mengakibatkan pelayaran tidak aman;

2o. (s.d. u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) dengan pidana penjara paling lama sembiIan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu mengakibatkan kapal tenggelam atau terdampar;

3o dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 206, 359 dst.)

Pasal 198.

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menenggelamkan atau mendamparkan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak kapal, diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

2o. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. (KUHD 536-539, 699-15', 752; KUHP 35, 199, 206, 336, 338, 382, 410, 496.)

Pasal 199.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan kapal tenggelam atau terdampar, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, diancam:

1o. (s.d. u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi orang lain;

2o. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, bila perbuatan, itu mengakibatkan orang mati. (KUHD 536-539, 699-15’, 752; KUHP 35, 198, 206, 359 dst., 410.)

Pasal 200.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan atau merusak suatu gedung atau bangunan diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang;

2o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain;

3o. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. (KUHP 35, 206, 336, 382, 410, 496.)

Pasal 201.

Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan gedung atau bangunan jadi hancur atau rusak, diancam:

1o. (s.d. u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya umum bagi barang;

2o. (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu menimbulkan bahaya bagi nyawa orang;

3o. dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, (KUHP 35, 206, 359 dst.)

Pasal 202.

(1) Barangsiapa memasukkan barang sesuatu ke dalam sumur, pompa, mata air atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama, dengan orang lain, padahal dia tahu bahwa karena perbuatan itu air akan menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 206, 336.)

Pasal 203.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang sesuatu masuk ke dalam sumur, pompa, mata air atau ke dalam perlengkapan air minum untuk umum atau untuk dipakai oleh atau bersama-sama dengan orang lain, sehingga karena perbuatan itu air lain menjadi berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (KUHP 35, 206, 359 dst.)

Pasal 204.

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, sedangkan sifat berbahaya itu tidak diberitahukannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka Yang bersalah diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 43, 206, 336, 338, 386, 486, 501.)

Pasal 205.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh orang yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan orang mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(3) Barang itu dapat disita. (KUHP 35, 39, 41, 43, 206, 359 dst., 386.)

Pasal 206.

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan bab ini, yang bersalah dapat dipecat dari hak menjalankan pekerjaannya yang dijalankan ketika melakukan kejahatan tersebut. (KUHP 10, 35, 38.)

(2) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 204 dan 205, hakim dapat memerintahkan supaya putusan diumumkan. (KUHP 10, 43.)

BAB VIII. KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM

Pasal 207.

(s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946 dan UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja di muka umum, dengan lisan atau dengan tulisan, menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 310, 488.)

Pasal 208.

(1) (s. d. u. dg. UU No. 1/ 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum suatu tulisan atau lukisan yang isinya menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia dengan maksud supaya isi yang menghina itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam pekerjaannya dan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka yang bersangkutan dapat dipecat dari haknya menjalankan pekerjaan tersebut. (KUHP 137 dst., 144, 155, 157, 282, 321, 488.)

Pasal 209.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1o. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang pejabat dengan maksud untuk membujuknya supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;

2o. barangsiapa memberi sesuatu kepada seorang pejabat oleh sebab atau karena pejabat itu dalam jabatannya sudah melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.

(2) Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’ – 4’ dapat dijatuhkan. (KUHP 92, 149, 210, 418 dst.)

Pasal 210.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1o. barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seorang hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan hakim itu tentang perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;

2o. (s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946.) barangsiapa memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan undang-undang ditentukan menjadi penasihat untuk menghadiri sidang atau pengadilan, dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan tentang perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili.

(2) Bila pemberian atau janji itu dilakukan dengan maksud agar dalam perkara pidana dijatuhkan pemidanaan, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1o– 4odapat dijatuhkan. (KUHP 92, 149, 210, 418 dst.; CP. 179 dst., 242.)

Pasal 211.

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang pejabat untuk melakukan perbuatan jabatan atau untuk tidak melakukan perbuatan jabatan yang sah, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 89, 92, 146 dst., 213 dst., 335 dst., 459 dst.)

Pasal 212.

(s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan melawan seorang pejabat yang sedang menjalankan tugas yang sah, atau orang yang waktu itu menurut kewajiban undang-undang atau atas permintaan pejabat yang bersangkutan sedang membantunya, diancam karena melawan pejabat dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 89, 92, 146 dst., 213 dst., 335 dst., 459 dst., 525; Sv. 35 dst.)

Pasal 213.

Paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 211 dan 212 diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kejahatan atau perbuatan lainnya pada waktu itu mengakibatkan luka-luka;

2o. dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila mengakibatkan luka-luka berat; (KUHP 90.)

3o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan orang mati. (KUHP 215, 487,)

Pasal 214.

(1) Paksaan dan perlawanan tersebut dalam pasal 211 dan 212, bila dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 460.)

(2) Yang bersalah dikenakan:

1o. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila kejahatan atau perbuatan lainnya ketika itu mengakibatkan luka-luka;

2o. pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan luka berat; (KUHP 90.)

3o. pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila mengakibatkan orang mati. (KUHP 215, 487.)

Pasal 215.

Disamakan dengan pejabat dalam pasal 211 -214: (KUHP 92.)

1o. orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara diserahi menjalankan suatu jabatan umum;

2o. pengurus dan para pegawai yang disumpah serta para pekeria pada jawatan kereta api dan trem untuk lalu-lintas umum, di mana pengangkutan dijalankan dengan tenaga uap atau tenaga mesin lainnya.

Pasal 216.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat yang tugasnya atau yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana, demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh sah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (Sv. 2, 41.)

(2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara diserahi tugas menjalankan jabatan umum. (KUHP 92.)

(3) Bila pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. (KUHP 92, 102, 218, 221.)

Pasal 217.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa membuat huru-hara dalam sidang pengadilan atau di tempat di mana seorang pejabat sedang menjalankan tugasnya yang sah di muka umum, dan tidak pergi sesudah diperintahkan oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. (KUHP 92; Rv. 22; Sv. 254 dst., 259.)

Pasal 218.

(s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa pada waktu rakyat datang berkerumun dengan sengaja tidak pergi dengan segera sesudah diperintahkan tiga kali oleh atau atas nama penguasa yang berwenang, diancam karena ikut serta perkelompokan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (KUHP 214.)

Pasal 219.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa secara melawan hukum merobek, membuat tak dapat dibaca atau merusak maklumat yang diumumkan atas nama penguasa yang berwenang atau menurut ketentuan undang-undang, dengan maksud untuk mencegah atau menyulitkan orang mengetahui isi maklumat itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 102, 406, 526.)

Pasal 220.

Barangsiapa memberitahukan atau mengadukan bahwa telah dilakukan suatu tindak pidana, padahal mengetahui bahwa hal itu tidak dilakukan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (KUHP 72 dst., 317;Sv. 8, 18, 22.)

Pasal 221.

(1) (s.d.u. dg, UU NO. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1o. barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barangsiapa, memberi pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara menjalankan jabatan kepolisian; (KUHP 119, 124, 126, 216.)

2o barangsiapa setelah melakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersulit penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara menjalankan jabatan kepolisian. (KUHP 180 dst., 216, 222, 231 dst.)

(2) Aturan di atas tidak berlaku bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk melepaskan atau menghindarkan bahaya penuntutan terhadap seorang keluarga sedarah atau semendanya dalam garis lurus atau dalam garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, atau terhadap suami/istrinya atau bekas suami/istrinya. (KUHP 166, 367; Sv. 7, 51, 145 dst.)

Pasal 222.

(s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / l960.) Barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan pemeriksaan mayat untuk pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 181, 221, 298.)

Pasal 223.

Barangsiapa dengan sengaja melepaskan orang atau menolong orang ketika meloloskan dirinya yang ditahan atas perintah penguasa umum, atas pu tusan atau ketetapan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 426, 477.)

Pasal 224.

Barangsiapa dipanggil menurut undang-undang sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam:

1o. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; (Sv. 37 dst., 51, 53 dst., 136 dst., 183, 239, 241, 246, 259; IR. 262 dst.)

2o. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. (KUHPerd. 1009; Rv. 154, 160, 171 dst., 175, 180, 184 dst., 189, 215 dst., 222, 225, 956, 965 dst.; KUHP 522; F. 65; IR. 148 dst; Onteig. 25 dst., 28-31.)

Pasal 225.

Barangsiapa dengan sengaja tidak menuruti perintah yang sah untuk menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, atau yang harus dipakai untuk dibandingkan dengan surat lain yang dianggap palsu atau dipalsukan atau yang kebenarannya disangkal atau tidak diakui, diancam:

1o. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; (KUHP 234, 236 dst.)

2o. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. (Rv. 157, 952.)

Pasal 226.

Barangsiapa dinyatakan pailit atau dalam keadaan tak mampu membayar utangnya atau sebagai suami/istri orang yang pailit dalam perkawinan dengan persatuan harta kekayaan atau sebagai pengurus atau komisaris suatu perseroan, perkumpulan atau yayasan yang dinyatakan pailit, dan dipanggil menurut ketentuan undang-undang untuk memberi keterangan, dengan sengaja tidak hadir tanpa alasan yang sah, atau enggan memberi keterangan yang diminta ataupun dengan sengaja memberi keterangan yang salah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (KUHPerd. 1618 dst., 1653 dst.; KUHD 36 dst., 44, 286, 308; S. 1870-64, S. 1933-108, S. 1949-179; Ord. levensv. 97.)

Pasal 227.

(s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa memakai suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa hak tadi telah dicabut dengan putusan hakim, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (KUHP 10, 35 dst., 475.)

Pasal 228.

(s. d. u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja memakai tanda kepangkatan atau melakukan perbuatan yang termasuk jabatan yang tidak dipegangnya atau yang tidak boleh dijalankannya karena pemecatan sementara dari jabatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35 dst.)

Pasal 229.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja memakai tanda kebesaran yang berhubungan dengan pangkat atau gelar yang tidak dimilikinya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 228, 507.)

230. Dicabut dg. UU No. 1 / 1946.

Pasal 231.

(1) Barangsiapa dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau menyembunyikan barang itu, padahal ia tahu bahwa barang itu ditarik dari sitaan atau simpanan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHPerd. 1730 dst., 1736 dst.; Rv. 299, 443 dst., 453, 458, 714 dst., 720 dst., 751 dst., 757 dst., 1002.)

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang. (Rv. 459; KUHP 235, 406 dst.)

(3) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu, atau membantu pelaku dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(4) (s.d. u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Bila salah satu perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, maka ia diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. (KUHP 52, 221, 235; Sv. 30, 153, 158, 169, 225, 231 dst.)

Pasal 232.

(1 Barangsiapa dengan sengaja memutuskan, membuang atau merusak penyegelan suatu barang oleh atau atas nama penguasa umum yang berwenang, atau dengan cara lain menggagalkan penutupan dengan segel, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Penyimpan barang yang dengan sengaja melakukan atau membiarkan perbuatan tersebut, atau membantu pelaku dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(3) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Bila perbuatan dilakukan karena kealpaan penyimpan barang, maka ia diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah. (Rv. 652 dst.; KUHP 37, 235, 406 dst.; Sv. 33.)

Pasal 233.

Barangsiapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat surat atau daftar-daftar yang atas perintah penguasa umum, terus-menerus atau untuk sementara disimpan, atau diserahkan kepada seorang pejabat, ataupun kepada orang lain untuk kepentingan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHD 6, 12; Rv. 123 dst., 140 dst., 154 dst.; KUHP 92, 235, 406 dst., 417; Sv. 30.)

Pasal 234.

(s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946.) Barangsiapa dengan sengaja membuat tidak sampai ke alamatnya, membuka, atau merusak surat-surat atau barang-barang lain yang diserahkan ke kantor pos atau kantor telegrap, atau yang telah dimasukkan dalam kotak pos atau dipercayakan kepada seorang pembawa surat, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (ISR. 142; KUHP 52, 235, 406 dst., 430 dst.)

Pasal 235.

Bila yang bersalah melakukan salah satu kejahatan yang tersebut dalam pasal 231-234, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan membongkar, merusak atau memanjat, dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, maka pidananya boleh ditambah menjadi dua kali lipat. (KUHP 99 dst., 167 dst., 363, 365, 406 dst., 429.)

Pasal 236.

Barangsiapa pada waktu damai dengan menggunakan salah satu cara tersebut dalam pasal 55 nomor 21 sengaja menganjurkan seorang anggota tentara dalam dinas negara supaya melarikan diri, atau mempermudahnya menurut salah satu cara tersebut dalam pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. (KUHP 124, 126, 160.)

Pasal 237.

Barangsiapa pada waktu damai dengan menggunakan salah satu cara tersebut dalam pasal 55 nomor 2’ sengaja menganjurkan supaya ada huru-hara atau pemberontakan di kalangan anggota Angkatan Bersenjata dalam dinas negara atau mempermudahnya menurut suatu cara yang tersebut dalam pasal 56, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 124.)

Pasal 238.

(s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946 dan UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa persetujuan Presiden mengajak seseorang untuk masuk tentara negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana

Pasal 239.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa persetujuan Presiden mengajak seorang warga negara Indonesia untuk bekerja di luar Indonesia atau untuk memperlihatkan pertunjukan tentang kehidupan rakyat Indonesia di luar Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (S. 1899-235)

Pasal 240.

(1) (s.d. u. dg. S. 1918-755, S. 1931-240.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan:

1o. (s.d. u. dg. UU NO. 1 / 1946.) barangsiapa dengan sengaja membuat atau menyuruh membuat dirinya tak mampu untuk memenuhi kewajiban tersebut dalain pasal 30 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;

2o. barangsiapa atas permintaan orang lain, dengan sengaja membuat orang itu tak mampu memenuhi kewajiban tersebut.

(2) Bila dalam hal yang tersebut terakhir perbuatan itu mengakibatkan kematian, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 5.)

Pasal 241.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1o. Dicabut dg. UU No. 8 / Drt / 1955;

2o. barangsiapa dalam pengangkutan temak Yang diwajibkan memakai pas pengantar, pada waktu mengangkut dengan sengaja memakai pas yang diberikan untuk temak lain, seolah-olah diberikan untuk temak yang diangkutnya itu.

BAB IX. SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU.

Pasal 242.

(1) Barangsiapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, dengan lisan atau tulisan, secara pribadi atau melalui kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Bila keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangkaa, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(3) (s.d.u. dg. S. 1934-609.) Janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pangganti sumpah disamakan dengan sumpah.

(4) Pidana pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’ dapat dijatuhkan. (KUHPerd. 72 dst., 1866, 1882, 1895, 1911, 1929 dst., 1973; KUHD 747; F. 115 dst.; Rv. 173, 177, 189, 204, 314, 672; Sv. 81, 139, 155, 317 dst., 375 dst., 381 dst.)

Pasal 243.

Dicabut dg. S. 1931-240.

BAB X. PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS.

(KUHP 4 – 2o; S. 1912 - 610, 611, S. 1913 - 444, 445; Inv. Sw. 6 - 216o.)

Pasal 244.

(s. d. u. dg. S. 1926-359 jo. 429.) Barangsiapa meniru atau memalsukan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan mata uang atau uang kertas itu sebagai asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Pasal 245.

(s.d. u. dg. S. 1926-359 jo. 429.) Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang atau uang kertas yang dikeluarkan oleh negara atau bank sebagi mata uang atau uang kertas asli dan tidak palsu, padahal ditiru atau dipalsukan olehnya sendiri, atau waktu diteriina diketahuinya bahwa tidak asli atau palsu, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia mata uang dan uang kertas yang demikian, dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan sebagai uang asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 52, 165, 248, 252, 257, 260, 486.)

Pasal 246.

Barangsiapa mengurangi nilai mata uang dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkan uang yang dikurangi nilainya itu, diancam karena merusak uang dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 4-2’, 35, 52, 165, 248, 252, 486; S. 1912-610, 611.)

Pasal 247.

(s.d.u. dg. S. 1926-359 jo. 429.) Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang dikurangi nilainya olehnya sendiri atau mengedarkan mata uang sebagai uang yang tidak rusak padahal kerusakannya diketahuinya waktu diterima, ataupun barangsiapa menyimpan atau memasukkan ke Indonesia uang yang demikian itu dengan maksud untuk mengedarkan atau menyuruh mengedarkannya sebagai uang yang tidak rusak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 35, 52, 165, 248, 252, 260, 486.)

248. Dicabut dg. S. 1938-593.

Pasal 249.

(s. d. u. dg. S. 1926-359 jo. 429; UU No. 18/ Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja mengedarkan mata uang yang tidak asli, palsu atau rusak atau uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsukan, diancam, kecuali yang ditentukan dalam pasal 245 dan 247, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah,

Pasal 250.

(s. d. u. dg. S. 1926-359, 429, S. 1938-593; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa membuat atau menyediakan bahan atau benda yang diketahuinya bahwa itu digunakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi nilai mata uang, atau untuk meniru atau memalsukan uang kertas negara atau bank, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 250 bis

(s.d.t. dg. S. 1938-593.) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, maka mata uang palsu, dipalsu atau dirusak, uang kertas negara atau bank yang palsu atau dipalsukan, bahan bahan atau benda-benda yang menilik sifatnya digunakan untuk meniru, memalsukan atau mengurangi nilai mata uang atau uang kertas, sepanjang dipakai untuk atau menjadi obyek dalam melakukan kejahatan, dirampas, juga bila barang-barang itu bukan kepunyaan terpidana.

Pasal 251.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh ribu rupiah, barangsiapa dengan sengaja atau tanpa izin Pemerintah menyimpan atau memasukkan ke Indonesia keping-keping atau lembaran-lembaran perak, baik yang bercap maupun yang tidak bercap atau dikerjakan sedikit, sehingga dapat dianggap sebagai mata uang, padahal nyata-nyata tidak akan digunakan sebagai perhiasan atau tanda peringatan.

Pasal 252.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 244-247, maka hak-hak seperti dimaksud dalam pasal 35 nomor 1’- 4’ dapat dicabut.

BAB XI. PEMALSUAN METERAI DAN MEREK.

(KUHP 4 – 2o S. 1912 - 610, 611; S. 1913 - 444, 445; Inv, Sw. 6 - 216o)

Pasal 253.

(s.d. u. dg. UU NO. 1 / 1946.) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1o. barangsiapa meniru atau memalsukan meterai yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia, dan barangsiapa meniru atau memaisukan tanda tangan yang diperlukan untuk sahnya meterai itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai meterai itu sebagai meterai yang asli dan tidak palsu atau yang sah;

2o. barangsiapa dengan maksud yang sama, membuat meterai tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum. (KUHP 35, 257, 260 dst., 486.)

Pasal 254.

Diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun:

1o. barangsiapa membubuhi barang-barang emas atau perak dengan merek negara yang dipalsukan, atau dengan tanda keahlian menurut undang-undang yang dipalsukan atau memalsukan merek atau tanda yang asli dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah merek atau tanda itu asli dan tidak palsu;

2o. barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhi merek atau tanda pada barang-barang tersebut tadi, dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;

3o. barangsiapa memberi, menambahkan atau memindahkan merek negara yang asli atau tanda keahlian yang asli menurut undang-undang pada barang emas atau perak yang lain daripada yang semula dibubuhi merek atau tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek atau tanda dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu. (KUHP 35, 256 dst., 262, 486.)

Pasal 255.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun: (S. 1928-255, 256.)

1o. barangsiapa membubuhkan tanda tera Indonesia yang palsu pada barang yang wajib ditera atau yang atas permintaan yang berkepentingan diizinkan untuk ditera atau ditera lagi, atau barangsiapa memalsukan tanda tera yang asli, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tanda teranya asli dan tidak palsu;

2o. barangsiapa dengan maksud yang sama membubuhkan merek pada barang tersebut dengan menggunakan cap yang asli secara melawan hukum;

3o. barangsiapa memberi, menambah atau memindahkan tera Indonesia yang asli kepada barang yang lain daripada yang semula dibubuhi tanda itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah olah tanda tersebut dari semula sudah dibubuhkan pada barang itu. (KUHP 35, 256 dst., 262, 486.)

Pasal 256.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun:

1o. barangsiapa secara palsu membubuhi merek lain daripada yang tersebut dalam pasal 254 dan 255, yang menurut ketentuan undang-undang harus atau boleh dibubuhkan pada barang atau pada pembungkusnya, atau barangsiapa memalsukan merek yang asli itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah mereknya asli dan tidak palsu;

2o. barangsiapa yang dengan maksud yang sama membubuhkan merek pada barang atau pada pembungkusnya dengan memakai cap yang asli secara melawan hukum;

3o. barangsiapa memakai merek yang asli untuk barang atau pembungkusnya, padahal merek itu bukan untuk barang atau pembungkusnya itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah merek tersebut ditentukan untuk barang itu. (KUHP 35, 254 dst., 257, 262, 393, 486.)

Pasal 257.

Barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual, atau memasukkan ke Indonesia, meterai, tanda atau merek yang tidak asli, palsu atau dibuat secara melawan hukum, ataupun benda-benda di mana merek itu dibubuhkan secara melawan hukum seolah-olah meterai, tanda atau merek itu asli, tidak palsu dan tidak dibuat secara melawan hukum, ataupun tidak dibubuhkan secara melawan hukum pada benda benda itu, diancam dengan pidana penjara yang sama dengan yang ditentukan dalam pasal 253-256, menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu. (KUHP 35, 245, 260-2, 262, 272, 462, 486; S. 1928-265, 256.)

Pasal 258.

(1) Barangsiapa memalsukan ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang sudah dibubuhi tanda tera, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah asli dan tidak palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai ukuran atau takaran, anak timbangan atau timbangan yang dipalsukan, seolah-olah barang itu asli dan tidak palsu. (KUHP 262, 486.)

Pasal 259.

(1) Barangsiapa menghilangkan tanda apkir pada barang yang telah ditera dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai barang itu seolah-olah tidak diapkir, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(2). Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual suatu benda yang dihilangkan tanda apkimya seolah-olah benda itu tidak diapkir. (KUHP 35, 260, 262, 486.)

Pasal 260.

(s.d.u. dg. S. 1941-491; UU NO. 1 / 1946.)

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1o. barangsiapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, menghilangkan cap yang gunanya untuk tidak memungkinkan pemakaiannya lagi, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakainya, seolah olah meterai itu belum dipakai; .

2o. barangsiapa pada meterai Pemerintah Indonesia yang telah dipakai, dengan maksud yang sama, menghilangkan tanda tangan, ciri atau tanggal pemakaiannya, yang menurut ketentuan undang-undang harus dibubuhkan di atas atau pada meterai-meterai tersebut.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia meterai yang capnya, tanda tangannya, ciri atau tanggal pemakaiannya dihilangkan, seolah-olah meterai itu belum dipakai. (KUHP 35, 253, 259, 262, 272, 486.)

Pasal 260 bis

(s.d.t. dg. S. 1926 – 359 jo. 429; s.d.u. dg. UU NO. 1 / 1946.)

(1) Ketentuan pasal 253,256, 257, dan 260 berlaku juga menurut perbedaan yang ditentukan dalam pasal-pasal itu, bila perbuatan yang diterangkan di situ dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh Jawatan Pos Indonesia atau suatu negara asing.

(2) Bila salah satu kejahatan itu dilakukan terhadap meterai atau merek yang dipakai oleh jawatan pos negara asing, maksimum pidana pokok yang ditentukan bagi kejahatan itu dikurangi sepertiga. (KUHP 262, 486.)

Pasal 261.

(s.d,u, dg. S. 1926 – 359 jo. 429.) (1) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda Yang diketahuinya digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 253 atau dalam Pasal 260 bis berhubung dengan pasal 253, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bahan dan benda itu dirampas. (KUHP 9, 39, 250, 275.)

Pasal 262.

(s.d.u. dg. S. 1926-359 jo. 429.) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 253-260 bis, maka hak-hak seperti dimaksud dalam pasal 35 nomor 1’ – 4’ dapat dicabut.

BAB XII. PEMALSUAN SURAT.

Pasal 263.

(1) Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, di. ancam bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, bila pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian. (KUHPerd. 1865, 1867 dst.; Rv. 148 dst.; KUHP 35, 52, 64, 276, 486; Sv. 231 dst.)

Pasal 264.

(1) (s.d.u. dg. S. 1939-573 jo. 717.) Pemalsuan surat diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila dilakukan terhadap:

1o. akta-akta otentik; (KUHPerd. 1868 dst.)

2o. surat utang atau sertifikat utang dari suatu negara atau bagiannya ataupun dari suatu lembaga umum;

3o. surat sero atau utang atau sertifikat sero atau utang dari suatu perkumpulan, yayasan, perseroan atau maskapai;

4o. talon, tanda bukti dividen atau bunga dari salah satu surat yang diterangkan dalam nomor 2’. dan 3o, atau tanda bukti yang dikeluarkan sebagai pengganti surat-surat itu;

5o. surat kredit atau surat dagang yang disediakan untuk diedarkan.

(2) Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai surat tersebut dalam ayat (1), yang isinya tidak asli atau yang dipalsukan seolah olah benar dan tidak dipalsukan, bila pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian. (KUHP 4-3’, 35, 52, 165, 266, 272 dst., 275 dst., 279, 416 dst., 486.)

265. Dicabut dg. S. 1926-359 jo. 429.

Pasal 266.

(1) Barangsiapa menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai suatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenarannya, diancam, bila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenarannya, bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian. (KUHPerd. 13; Bs. I dst.; KUHD 22, 38, 353; Not. 22 dst., 28; Overschr. 1 dst.; Tbs. 4 dst., 11 dst.; Coop. 5; KUHP 35, 52, 254-l’, 274, 276, 279, 451 ter, 452, 486.)

Pasal 267.

(1) Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (S. 1937-350.)

(2) Bila keterangan itu diberikan dengan maksud untuk memasukkan seseorang ke dalam rumah sakit jiwa atau supaya ia ditahan di situ, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan. (Krankz. 18 dst., 21, 23, 28 dst.)

(3) Barangsiapa dengan sengaja memakai surat keterangan palsu itu seolah olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 35, 268 dst., 276, 279, 486.)

Pasal 268.

(1) Barangsiapa membuat surat keterangan dokter yang palsu atau memalsukan surat keterangan dokter tentang ada atau tidak adanya penyakit, kelemahan atau cacat, dengan maksud untuk menyesatkan penguasa umum atau penanggung, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Barangsiapa dengan maksud yang sama memakai surat keterangan yang tidak benar atau yang palsu, seolah-olah surat itu benar dan tidak palsu, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 53, 267, 269, 276, 279, 486.)

Pasal 269.

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat keterangan tanda kelakuan baik, kecakapan, kemiskinan, kecacatan atau keadaan lain, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu supaya diterima bekerja atau supaya menimbulkan kemurahan hati dan pertolongan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

(2) Barangsiapa dengan sengaja inemakai surat keterangan yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana yang sama. (Rv. 875 dst.; KUHP 263, 267 dst.)

Pasal 270.

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan pas jalan atau surat penggantinya, kartu keamanan, surat perintah jalan atau surat yang diberikan menurut ketentuan undang-undang tentang pemberian izin kepada orang asing untuk masuk ke dan menetap di Indonesia, atau barangsiapa menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau nama kecil yang palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsukan seperti tersebut dalam ayat (1), seolah-olah surat itu benar dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 263; S. 1916-47.)

Pasal 271.

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat pengantar bagi kerbau atau sapi, atau menyuruh memberikan surat serupa itu atas nama palsu atau dengan menunjuk pada keadaan palsu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat itu seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang palsu atau yang dipalsukan tersebut dalam ayat (1), seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan atau seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 263.)

272. Dicabut dg. S. 1926-359 jo. 429.

273. Dicabut dg. S. 1926-359 jo. 429.

Pasal 274.

(s. d. u. dg. UU No. 1 / 1946.)

(1) Barangsiapa membuat secara tidak benar atau memalsukan surat keterangan seorang pejabat selaku penguasa yang sah, tentang hak milik atau hak lainnya atas suatu barang, dengan maksud untuk memudahkan penjualan atau penggadaiannya atau untuk menyesatkan pejabat kehakiman atau kepolisian tentang asalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun.

(2) Barangsiapa dengan maksud seperti tersebut di atas memakai surat keterangan itu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 263 dst., 486.)

Pasal 275.

(s.d.u. dg. S. 1926-359 jo. 429.) (1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menyimpan bahan atau benda yang diketahuinya akan digunakan untuk melakukan salah satu kejahatan sepeti tersebut dalam pasal 264 nomor 2o – 5o, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bahan dan benda itu dirampas. (KUHP 10, 39, 165, 250, 261.)

Pasal 276.

(s. d. u. dg. 1926-359 jo. 429.) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 263-268, maka hak -hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’ dapat dicabut.

BAB XIII. KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN.

(KUHP 37-1 sub 2o.)

Pasal 277.

(1) Barangsiapa dengan salah satu perbuatan dengan sengaja menggelapkan asal-usul seseorang, diancam karena penggelapan asal - usul dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHPerd. 261 dst.)

(2) Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’ – 4’ dapat dijatuhkan. (KUHPerd. 250 dst., 268; KUHP 37- 2’, 181, 278.)

Pasal 278.

Barangsiapa mengakui seorang anak sebagai anaknya sendiri menurut peraturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, padahal diketahuinya bahwa dia bukan ayah dari anak tersebut, diancam karena melakukan pengakuan palsu dengan pidana penjara paling lama tiga tahun. (KUHPerd. 280 dst.; KUHP 37- 2’, 266; Not. 37b.)

Pasal 279.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun: (KUHP 37 – 2’.)

1o. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu ;

2o. barangsiapa mengadakan perkawinan padahal ia mengetahui bahwa perkawinan-perkawinan pihak lain menjadi penghalang yang sah untuk itu.

(2) Bila yang melakukan perbuatan seperti tersebut dalam ayat (1) nomor 1’ menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk kawin lagi, maka ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(3) Pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’ – 5’ dapat dijatuhkan. (KUHPerd. 27 dst., 60, 714, 199; KUHP 5 – 1 – l’, 436.)

Pasal 280.

Barangsiapa melangsungkan perkawinan dan dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pihak lain bahwa ada penghalang yang sah baginya untuk melangsungkan perkawinan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila kemudian perkawinan itu dinyatakan tidak sah berdasarkan penghalang tersebut. (KUHPerd. 27 dst., 85 dst.; KUHP 436.)

BAB XIV. KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN.

(KUHP 37-1 sub. 2’.)

Pasal 281.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah :

1o barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di muka umum;

2o. barangsiapa dengan sengaja melanggar kesusilaan di depan orang lain yang hadir di situ bukan karena kehendaknya sendiri. (KUHP 35, 298, 532.)

Pasal 282.

`

283. (s.d.u. dg. S. 1938-278.) (1) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk seterusnya maupun untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan kepada seseorang yang belum dewasa, dan yang diketahuinya atau patut dapat diduganya bahwa umur orang itu belum tujuh belastahun, kalau isi tulisan, gambar, benda atau alat itu telah diketahuinya. (KUHP 282, 299, 533 dst.)

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa membacakan isi tulisan yang melanggar kesusilaan di muka orang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat yang lalu, kalau isi tulisan tadi telah diketahuinya.

(3) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan atau pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barangsiapa menawarkan, memberikan untuk seterusnya maupun untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan kepada seseorang yang belum dewasa seperti tersebut dalam ayat (1), kalau ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambar atau benda itu melanggar kesusilaan atau alat itu adalah alat untuk mencegah atau menggugurkan kandungan. (KUHP 282, 283 bis, 299, 532-535.)

Pasal 283 bis

(s.d.t. dg. S. 1932-62.) Bila yang bersalah melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 282 dan 283 dalam menjalankan pekerjaannya dan waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi pasti karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaan tersebut.

Pasal 284.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:

1o a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah (overspel), padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah, padahal diketahuinya bahwa pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;

2oa. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya oleh bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku baginya;

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan suami/istri yang tercemar; dan bila bagi mereka berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dalam tenggang waktu tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan ranjang karena alasan itu juga.

(3) Terhadap pengaduan ini tidak berlaku pasal 72, 73, dan 75.

(4) Pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai.

(5) Bila bagi suami-istri berlaku pasal 27 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, pengaduan tidak diindahkan selama perkawinan belum diputuskan karena perceraian atau sebelum putusan yang menyatakan pisah meja dan ranjang menjadi tetap. (KUHPerd. 32, 199 dst., 207 dst., 216, 221, 233 dst., 245, 248, 272; Rv. 831 dst.; KUHP 35, 81, 298; Sv. 10 dst., 409.)

Pasal 285.

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHPerd. 287; KUHP 35, 89, 291, 298, 335 dst.)

Pasal 286.

Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHPerd. 287; KUHP 35, 291, 298.)

Pasal 287.

(1) Barangsiapa bersetubuh dengan sorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

(2) (s.d.u. dg. S. 1938-278.) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal seperti tersebut dalam pasal 291 dan pasal 294. (KUHPerd. 32, 272, 287; KUHP 35, 72 dst., 291, 298.)

Pasal 288.

(1) Barangsiapa dalam perkawinan bersetubuh dengan seorang wanita yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, bila perbuatan itu mengakibatkan luka luka, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, dijatuhkan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHPerd. 287; KUHP 90, 298, 359 dst.)

Pasal 289.

Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 35, 89, 281 dst., 291, 298, 335.)

Pasal 290.

Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1o. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, padahal ia tahu bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya;

2o. barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan sescorang, padahal ia tahu atau sepatutnya harus diduganya, bahwa umur orang itu belum lima belas tahun atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan;

3o. barangsiapa membujuk seseorang yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur orang itu belum lima belas tahun, atau kalau umumya tidak jelas, yang bersangkutan belum waktunya untuk dikawinkan, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, atau bersetubuh di luar perkawinan dengan orang lain. (KUHP 35, 289, 291, 298.)

Pasal 291.

(1) Bila salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan luka-luka berat, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (KUHP 90.)

(2) Bila salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 285, 286, 287, 289, dan 290 mengakibatkan kematian, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 298, 359 dst.)

Pasal 292.

Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain yang sama jenis kelaminnya dengan dia yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 294, 298.)

Pasal 293.

(1) (s.d.u. dg. S. 1938-278.) Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan wibawa yang timbul dari hubungan keadaan, atau dengan penyesatan sengaja membujuk seorang yang belum dewasa dan berkelakuan baik untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia, padahal dia tahu atau selayaknya harus diduganya bahwa orang itu belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan orang yang terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu.

(3) Tenggang waktu tersebut dalam pasal 74 bagi pengaduan ini lamanya masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. (KUHP 89, 285, 298.)

Pasal 294.

(s.d.u. dg. S. 1938-278.)

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, anak yang di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang diserahkan kepadanya untuk dipelihara, dididik atau dijaga, ataupun dengan pembantunya atau bawahannya yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 91.)

(2) Diancam dengan pidana yang sama:

1o. pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan kepadanya; (KUHP 92.)

2o. pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau pesuruh di penjara, di tempat pekerjaan negara, tempat pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan orang yang dimasukkan di situ. (KUHPerd. 287; KUHP 35, 292, 295, 298.)

Pasal 295.

(1) (s.d.u. dg. S. 1938-278.) Diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama lima tahun barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan dilakukannya perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya, atau anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, atau oleh orang yang belum dewasa yang pemeliharaannya, pendidikannya atau penjagaannya diserahkan kepadanya, ataupun oleh pembantunya atau bawahannya yang belum cukup umur, dengan orang lain; (KUHP 91.)

2o. dengan pidana penjara paling lama empat tahun barangsiapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul, di luar yang tersebut dalam nomor 1’ di atas, yang dilakukan oleh orang yang diketahuinya belum dewasa atau yang seharusnya diduganya demikian, dengan orang lain.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan itu sebagai pekerjaan atau kebiasaan, maka pidananya dapat ditambah sepertiganya. (KUHP 35, 292, 294, 296, 298.)

Pasal 296.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pekerjaan atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah. (KUHP 292, 294 dst., 298; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Pasal 297.

(s.d.u. dg. S. 1932-62.) Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHP 296, 298.)

Pasal 298.

(1) Dalam hal pemidanaan berdasarkan salah satu kejahatan dalam pasal 281, 284-290, dan 292-297, dapat dijatuhi pencabutan hak-hak berdasarkan pasal 35 nomor 1’-5’.

(2) Bila yang bersalah melakukan salah satu kejahatan seperti tersebut dalam pasal 292-297 dalam melakukan pekerjaannya, maka hak untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut. (KUHP 35.)

Pasal 299.

(1) (s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan memberitahukan atau menimbulkan harapan bahwa dengan pengobatan itu kandungannya dapat digugurkan, diancam pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah.

(2) Bila yang bersalah berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pekerjaan atau kebiasaan, atau bila dia seorang dokter, bidan atau juru-obat, pidananya dapat ditambah sepertiga.

(3) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk melakukan pekerjaan itu dapat dicabut. (KUHP 10, 283, 544 dst.)

Pasal 300.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1o. barangsiapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; (KUHP 536.)

2o barangsiapa dengan sengaja membuat mabuk seorang anak yang umumya belum cukup enam belas tahun; (KUHP 37-1 sub 21, 538.)

3o. barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan sengaja memaksa orang untuk meminum minuman yang memabukkan, (KUHP 89, 335.)

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 90, 360 dst.)

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 359 dst.)

(4) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut. (KUHP 35, 71-1 sub 2', 536 dst.)

Pasal 301.

Barangsiapa memberikan atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang berada di bawah kekuasaannya yang sah dan yang umumya kurang dari dua belas tahun, padahal dia tahu bahwa anak itu akan dipakai untuk atau pada waktu mengemis atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak keschalannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2-, 91, 295 dst.)

Pasal 302.

(s. d. u. dg. S. 1924-127; S. 1934-644,)

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan:

1o. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;

2o. barangsiapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas untuk mencapai tujuan itu dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperiukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan berada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang harus dipeliharanya.

(2) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Bila perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka berat lainnya, atau mati, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.

(3) Bila hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.

(4) Percobaan melakukan kejahatan itu tidak dipidana. (KUHP 5, 406, 540.)

Pasal 303.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 7 / 1974.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:

1o. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan perjudian;

2o. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu diadakan suatu syarat atau dipenuhi suatu tata-cara;

3o. turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.

(2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut.

(3) yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana kemungkinan untuk menang pada umumnya bergantung pada peruntungan belaka,juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Dalam pengertian permainan judi termasuk juga segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. (KUHP 37-1 sub 21, 542; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498; S. 1923-351.)

Pasal 303 bis

(s.d. t. dg. UU No. 7 / 1974.)

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:

1o. barangsiapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan pasal 303;

2o. barangsiapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau penguasa yang berwenang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Bila ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak pemidanaannya yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, maka ia dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

BAB XV. MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG.

(KUHP 37-1 sub 2'.)

Pasal 304.

(s. d. u dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsara, sedangkan menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35, 306, 909, 359 dst.)

Pasal 305.

Barangsiapa menempatkan anak yang berumur di bawah tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 35, 305 dst., 359 dst.)

Pasal 306.

(1) Bila salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dianeam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan. (KUHP 90.)

(2) Bila mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 35, 307 dst., 359 dst.)

Pasal 307.

Bila yang melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 305 adalah ayah atau ibu anak itu, maka pidana yang ditentukan dalam pasal 305 dan 306 dapat ditambah dengan sepertiga. (KUHP 35, 308 dst., 359 dst.)

Pasal 308.

Bila seorang ibu, karena takut akan diketahui orang bahwa ia telah melahirkan anak, menempatkan anaknya itu untuk ditemukan atau meninggalkannya dengan maksud untuk melepaskan diri daripadanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurangi separuh. (KUHP 35, 305, 307, 309, 341 dst., 359 dst.)

Pasal 309.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 304-308, maka hak-hak tersebut dalam pasal 35 No. 4’ dapat dicabut.

BAB XVI. PENGHINAAN.

Pasal 310.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, dengan maksud yang jelas agar hal itu diketahui umum, dianeam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Bila hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, bila perbuatan itu jelas dilakukan demi kepentingan umum atau' karena terpaksa untuk membelad diri. (KUHPerd. 1372 dst.; KUHP 134 dst., 142 dst., 207, 311 dst., 315 dst., 319 dst.)

Pasal 311.

(1) Bila yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan kebenaran tuduhannya itu namun ia tidak dapat membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahuinya, maka dia diancam karena melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor l'-3' dapat dijatuhkan. (KUHP 312 dst., 488; Sv. 317 dst.)

Pasal 312.

Pembuktian kebenaran tuduhan itu dibolehkan hanya dalam hal-hal berikut:

1o. bila hakim memandang perlu untuk memeriksa kebenaran itu supaya dapat menimbang keterangan terdakwa, bahwa perbuatan dilakukan demi kepentingan umum, atau karena terpaksa untuk membela diri; (KUHP 310.)

2o. bila seorang pejabat dituduh melakukan suatu perbuatan dalam menjalankan tugasnya. (KUHP 92, 311, 313 dst., 488.)

Pasal 313.

Pembuktian tersebut dalam pasal 312 tidak dibolehkan, bila hal yang dituduhkan hanya dapat dituntut atas pengaduan dan pengaduan tidak dilakukan. (KUHP 488.)

Pasal 314.

(1) Bila orang yang dihina, dengan putusan hakim yang menjadi tetap, dinyatakan bersalah atas hal yang dituduhkan itu, maka pemidanaan karena fitnah tidak boleh dijatuhkan.

(2) Bila dia dengan putusan hakim yang menjadi tetap dibebaskan dari hal yang dituduhkan, maka putusan itu dipandang sebagai bukti sempuma bahwa tuduhan itu tidak benar.

(3) Bila penuntutan orang yang dihina telah dimulai karena hal yang dituduhkan kepadanya, maka penuntutan karena fitnah dihentikan dulu sampai mendapat putusan yang menjadi tetap tentang hal yang dituduhkan. (KUHPerd. 1918 dst.; KUHP 81, 311 dst., 488.)

Pasal 315.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di depan umum dengan lisan atau tulisan, maupun di depan orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, diancam karena penghinaan ringan dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 134 dst., 142 dst., 207 dst., 310, 316, 319, 488.)

Pasal 316.

Pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal di atas dalam bab ini, dapat ditambah dengan sepertiga bila yang dihina itu adalah seorang pejabat pada waktu atau karena menjalankan tugasnya yang sah. (KUHP 92, 310 dst., 315, 319, 488.)

Pasal 317.

(1) Barangsiapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baik orang itu terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor l'-3' dapat dijatuhkan. (KUHP 72, 220, 310, 488; Sv. 8.)

Pasal 318.

(1) Barangsiapa dengan suatu perbuatan sengaja menyebabkan seseorang secara palsu disangka melakukan suatu tindak pidana, diancam karena menimbulkan persangkaan palsu, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1'-3' dapat dijatuhkan. (KUHP 488.)

Pasal 319.

Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini dituntut hanya atas pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuah dalam hal tersebut pasal 316. (KUHP 72, 3123, 488; Sv. 10 dst.)

Pasal 320.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa terhadap seseorang yang sudah meninggal melakukan perbuatan yang sekiranya orang itu masih hidup akan merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan dari salah seorang keluarga sedarah maupun semenda dalam garis tums atau menyimpang sampai derajat kedua dari orang yang sudah meninggal itu, atau atas pengaduan suami (istri)nya. (KUHPerd. 1375; KUHP 72 dst., 310, 319, 32 13.)

(3) Bila karena lembaga matriarkal kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah, maka kejahatan itu juga dapat dituntut atas pengaduan orang itu. (KUHP 91, 310, 319, 488.)

Pasal 321.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan atau gambar yang isinya menghina atau bagi orang yang sudah meninggal mencemarkan namanya, dengan maksud supaya isi surat atau gambar itu diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pekerjaannya, sedangkan pada waktu itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan tersebut dapat dicabut.

(3) Kejahatan ini dituntut hanya kalau ada pengaduan dari orang yang ditunjuk dalam pasal 319 dan pasal 320 ayat (2) dan (3). (KUHP 35, 72 dst., 137 dst., 144,155,157, 161, 163, 208, 310, 315, 320, 483 dst., 488.)

BAB XVII. MEMBUKA RAHASIA.

Pasal 322.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pekerjaannya, baik yang sekarang maupun yang dulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Bila kejahatan ini dilakukan terhadap seseorang, maka perbuatan itu dapat dituntut hanya atas pengaduan orang itu. (RO. 41; Rv. 488b3; KUHP 72 dst., 112, 323; Sv. 7, 51.)

Pasal 323.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja memberitahukan hal-hal khusus tentang suatu perusahaan dagang, kerajinan atau pertanian, di mana ia bekerja atau dulu bekerja, sedangkan ia harus merahasiakannya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan butan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan pengurus perusahaan itu. (KUHP 72 dst., 322.)

BAB XVIII. KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG.

Pasal 324.

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain menjalankan perdagangan budak atau melakukan perbuatan perdagangan budak atau dengan sengaja turut serta secara langsung atau tidak langsung dalam salah satu perbuatan tersebut di atas, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (RO. 129-1 sub 2’; KUHP 35, 37-1 sub 2’, 337.)

Pasal 325.

(1) Barangsiapa bekerja atau bertugas sebagai nakhoda di kapal, sedangkan ia tahu bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan perdagangan budak, atau bila ia memakai kapal itu untuk perdagangan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Bila pengangkutan itu mengakibatkan kematian seorang budak atau lebih, maka nakhoda diancam dengan pidana pertiara paling lama lima belas tahun. (RO. 129-1 sub 2'; KUHP 35, 37, 931, 335,- 337, 438-1 sub 1', 444.)

Pasal 326.

Barangsiapa bekerja sebagai anak buah kapal di sebuah kapal, sedangkan ia tahu bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan budak, atau dengan sukarela tetap bertugas setelah mendengar bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan atau keperluan perdagangan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (RO. 129-1 sub 2’; KUHP 35, 37,933, 335, 337, 438-1 sub 2’.)

Pasal 327.

Barangsiapa dengan biaya sendiri atau biaya orang lain, secara langsung atau tidak langsung bekerja sama untuk menyewakan, memuati atau mengasuransikan sebuah kapal, sedangkan ia tahu bahwa kapal itu digunakan untuk tujuan perdagangan budak, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (RO. 129-1 sub 2'; KUHD 453 dst., 592 dst.; KUHP 35, 37, 337, 445 dst.)

Pasal 328.

Barangsiapa membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat-tinggal- sementaranya dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menyengsarakan orang itu, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 35, 37, 52, 79-2’, 165, 333, 3351, 337.)

Pasal 329.

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 37, 79-2', 337.)

Pasal 330.

(1) Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dati pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Bila dalam hal ini dilakukan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bila anak itu belum berumur dua belas tahun, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHPerd. 299, 383; KUHP 35, 37, 79-2', 89, 331 dst., 337,)

Pasal 331.

Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum dewasa yang ditarik atau menarik diri dari kekuasaan yang menurut undang-undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau bila anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHPerd. 299, 383; KUHP 35, 37, 56-2-, 92, 330, 332 dst., 337.)

Pasal 332.

(1) Bersalah karena melarikan wanita, diancam:

1o dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum dewasa, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan; (KUHPerd. 299, 383; KUHP 912.)

2o. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu-muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar perkawinan. (KUHP 35, 89, 330 dst., 337.)

(2) Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan.

(3) Pengaduan dilakukan:

a. bila wanita itu sewaktu dibawa pergi belum dewasa, oleh dia sendiri, atau oleh orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin; (KUHPerd. 35-41; KUHP 72.)

b. bila wanita itu sewaktu dibawa pergi sudah dewasa, oleh dia sendiri atau oleh suaminya.

(4) Bila yang membawa pergi lalu kawin dengan wanita yang dibawanya pergi itu dan terhadap perkawinan itu berlaku aturan-aturan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka tak dapat dijatuhkan pidana sebelum perkawinan itu dinyatakan batal. (KUHPerd. 91, 287; KUHP 72 dst., 81, 335, 337; Sv. 130, 409.)

Pasal 333.

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 90.)

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini dijatuhkan juga kepada orang yang dengan sengaja dan dengan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan. (ISR. 141; Rv. 600; KUHP 35, 52, 56-2’, 79-2’, 328, 337.)

Pasal 334.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan kemerdekaan seseorang dirampas secara melawan hukum, atau menyebabkan diteruskannya perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama sembilan bulan. (KUHP 90.)

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun. (KUHP 165, 359, 427; Sv. 6, 18, 22, 368 dst.)

Pasal 335.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1o. (s.d.u. dg. S. 1920-868.) barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan kekerasan, dengan suatu perbuatan lain atau dengan perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, dengan ancaman perbuatan lain atau dengan ancaman perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain; (KUHP 52, 89, 146 dst., 167 dst., 170, 173, 175, 211 dst., 285, 289, 300, 332, 336, 365, 368, 414, 421 dst., 438 dst., 459 dst.; Sv. 7.; IR. 62; RBg. 498.)

2o. barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis. (KUHP 183, 310, 369.)

(2) Dalam hal yang dimaksud dalam nomor 2', kejahatan itu dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu.

Pasal 336.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun detapan bulan, barangsiapa mengancam:

dengan kekerasan terhadap orang atau barang di muka umum dengan tenaga bersama;

dengan suatu kejahatan yang menimbulkan bahaya umum bagi keamanan orang atau barang;

dengan perkosaan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan;

dengan suatu kejahatan terhadap nyawa;

dengan penganiayaan berat atau dengan pembakaran. (KUHP 170, 187 dst., 285, 313, 335, 338 dst., 354 dst., 406.)

(2) Bila ancaman itu dilakukan secara tertutis dan dengan suatu syarat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 35, 170, 187, 285,.335 dst, 337; Uitlev. 2-3’.)

Pasal 337.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 324-333 dan pasal 336 ayat (2), dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’.

BAB XIX. KEJAHATAN TERHADAP NYAWA.

Pasal 338.

Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 104 dst., 130, 140, 184-188, 336, 339 dst., 350, 487.)

Pasal 339.

Pembunuhan yang diikuti, disertai atau didahului oleh suatu tindak pidana, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya dari pidana bila tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2’, 338, 350, 487; Sv. 24 dst.)

Pasal 340.

Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 37-1 sub 2’, 104 dst., 130, 140, 165, 184 dst., 336, 338, 342 dst., 350, 353, 355, 444, 487.)

Pasal 341.

Seorang ibu yang karena takut akan diketahui bahwa ia melahirkan anak dengan sengaja menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena membunuh anak sendiri, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 37-1 sub 2’, 308, 338, 342 dst., 487.)

Pasal 342.

Seorang ibu yang untuk melaksanakan keputusan yang diambilnya karena takut akan diketahui bahwa ia akan melahirkan anak, menghilangkan nyawa anaknya pada saat anak itu dilahirkan atau tidak lama kemudian, diancam karena melakukan pembunuhan anak sendiri dengan berencana, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 37-1 sub 2’, 308, 340 dst., 343, 487.)

Pasal 343.

Bagi orang lain yang turut serta melakukan, kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan pasal 342 dipandang sebagai pembunuhan atau pembunuhan anak dengan berencana. (KUHP 55 dst., 338, 340.)

Pasal 344.

Barangsiapa merampas nyawa orang lain atas permintaan sungguh sungguh dari orang itu sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2’, 338, 350, 487.)

Pasal 345.

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang lain untuk bunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu atau memberi sarana kepadanya untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun kalau orang itu jadi bunuh diri. (KUHP 37-1 sub 2’, 56.)

Pasal 346.

Seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 37-1 sub 2’, 299, 347 dst., 349, 534 dst.)

Pasal 347.

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2’, 299, 349 dst., 487, 534 dst.)

Pasal 348.

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuan wanita itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan wanita itu meninggal, ia diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2’, 299, 349 dst., 487, 534 dst.)

Pasal 349.

Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan tersebut dalam pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal-pasal itu dapat ditambah denpn sepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan pekerjaannya dalam mana kejahatan itu dilakukan. (KUHP 35-1 sub 6’, 55 dst., 350.)

Pasal 350.

Dalam hal pemidanaan karena pembunuhan, karena pembunuhan berencana, atau karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 344, 347, dan 348, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 5’. (KUHP 338 dst.)

PENGANIAYAAN.

Pasal 351.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (Sv. 7 12; IR. 62; Rbg. 498.)

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 90; Uitlev. 2-2’.)

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 338.)

(4) Dengan sengaja merusak kesehatan orang disamakan dengan penganiayaan.

(5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. (KUHP 37-1sub 2’, 53, 184 dst., 302, 353 dst., 356, 488.)

Pasal 352.

(1) (s.d.u. dg. S. 1927-417; UUNO. 18 / Prp / 1960.) Kecuali yang tersebut dalam pasal 353 dan 356, penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan, diancam karena penganiayaan ringan,dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

(2) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. (RO. 95-2’, 116.)

Pasal 353.

(1) Penganiayaan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 90.)

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2’, 338 dst., 340, 352, 355 dst., 487; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498; Uitlev. 2-5’.)

Pasal 354

(1) Barangsiapa dengan sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun. (KUHP 90, 3512)

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. (KUHP 37-1 sub 2’, 90, 338 dst., 356, 487; Uitlev. 2-5’.)

Pasal 355.

(1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (Uitlev. 2 – 5’.)

(2) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 37-1 sub 2’, 336, 340, 3513, 353, 356 dst., 487.)

Pasal 356.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat ditambah dengan sepertiga:

1o. bila kejahatan itu dilakukan terhadap ibunya, ayahnya yang sah, istrinya atau anaknya; (KUHP 91, 307.)

2o. bila kejahatan itu dilakukan terhadap seorang pejabat ketika atau karena menjalankan tugasnya yang sah; (KUHP 92, 211 dst., 316.)

3o. bila kejahatan itu dilakukan dengan memberikan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.

Pasal 357

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 353 dan 355, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’.

Pasal 358.

Mereka yang dengan sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana terlibat beberapa orang, selain tanggungjawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, bila akibat penyerangan atau perkelahian itu ada yang luka-luka berat; (KUHP 90.)

2o. dengan pidana penjara paling lama empat tahun, bila akibatnya ada yang mati. (KUHP 37- 1 sub 2’, 338 dst.)

BAB XXI. MENYEBABKAN MATI ATAU LUKA KARENA KEALPAAN.

Pasal 359.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1960.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain meninggal, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun. (KUHP 1652, 187, 193-205, 334.)

Anotasi :

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

Pasal 360.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1960.)

(1) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

(2) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara atau tidak dapat menjalankan jabatan atau pekerjaannya sementara, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Anotasi

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

Pasal 361.

Bila kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pekerjaan, maka pidana ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak yang bersalah untuk menjalankan pekerjaan dalam mana dilakukan kejahatan itu dan hakim dapat memerintahkan supaya putusannya diumumkan. (KUHP 10, 35, 43, 92.)

BAB XXII. PENCURIAN.

Pasal 362.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (KUHP 35, 364, 366, 486.)

Pasal 363.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1o. pencurian ternak; (KUHP 101.)

2o. pencurian pada waktu terjadi kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;

3o. pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak; (KUHP 98, 167 dst., 365.)

4o. pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (KUHP 364 dst.)

5o. pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk dapat mengambil barang yang hendak dicuri itu, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. (KUHP 99 dst., 364 dst.)

(2) Bila pencurian tersebut dalam nomor 3o disertai dengan salah satu hal dalam nomor 4o dan 5o, maka perbuatan itu diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP 35, 366, 486,)

Pasal 364.

(s.d.u. dg. UU NO. 16 / Prp / 1960 dan UU NO. 18 / Prp / 1960.) Perbuatan yang diterangkan dalam pasal:362 dan pasal 363 nomor 4’, demikian juga perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 nomor 5’, bila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (RO. 95, 110, 116, 129; KUHP 482; S. 1948-17 pasal 8.)

Pasal 365.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu, atau bila tertangkap tangan, untuk memungkinkan diri sendiri atau peserta lainnya untuk melarikan diri, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. (KUHP 89, 335.)

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

1o. bila perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; (KUHP 89, 363.)

2o. bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu; (KUHP 363-1 sub 4’.)

3o. bila yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat ataa dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; (KUHP 99 dst., 363.)

4o bila perbuatan mengakibatkan luka berat. (KUHP 90.)

(3) Bila perbuatan itu mengakibatkan kematian, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 35, 89, 366.)

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, bila perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian dan dflakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1’ dan 3’. (KUHP 366, 368, 486.)

Pasal 366.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’.

Pasal 367.

(1) Bila pelaku atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pelaku atau pembantu itu tidak boleh diadakan tuntutan pidana.

(2) Bila dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau bila dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu dapat diadakan penuntutan hanya bila ada pengaduan dari yang terkena kejahatan.

(3) Bila menurut lembaga matrialkal, kekuasaan ayah dilakukan oleh orang lain daripada ayah kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. (KUHP 55 dst., 72 dst., 99, 370, 376, 394, 404, 411.)

BAB XXIII. PEMERASAN DAN PENGANCAMAN.

Pasal 368.

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

(2) Ketentuan pasal 365 ayat (2), (3), dan (4) berlaku bagi kejahatan ini. (KUHP 35, 89, 335, 370 dst., 486.)

Pasal 369.

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran, baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, supaya orang itu memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) Kejahatan ini dituntut hanya atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. (KUHP 35, 310, 335, 370 dst., 486.)

Pasal 370.

Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

Pasal 371.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1’ – 4’.

BAB XXIV. PENGGELAPAN.

Pasal 372.

(s.d. u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (KUHP 35, 43,373, 376 dst., 486; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Pasal 373.

(s.d.u. dg. UUNO. 16 / Prp / 1960 dan UUNO. l8 / Prp / 1960.) Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 372, bila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (RO. 95, 110, 116, 129; KUHP 101, 376, 482.)

Pasal 374.

Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 35, 43, 376 dst., 415, 432, 486.)

375. Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang kepadanya barang itu terpaksa diberikan untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHP 35, 43, 376 dst., 415, 432, 486; KUHPerd. 1703, 1709.)

Pasal 376.

Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

Pasal 377.

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 372, 374, dan 375, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1o – 4o.

(2) Bila yang bersalah melakukan kejahatan itu dalam pekerjaannya, maka haknya untuk menjalankan pekerjaan itu dapat dicabut. (KUHP 35.)

BAB XXV. PENIPUAN.

Pasal 378.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu-muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 35, 43, 379, 494 dst., 486; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Pasal 379.

(s. d. u. dg. UU No. 16 / Prp / 1960 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, bila barang yang diserahkan itu bukan ternak dan nilai barang, utang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam sebagai penipuan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (KUHP 101, 482; Ro. 95-2’, 110, 116, 129.)

Pasal 379a.

(s.d.t. dg. S. 1930-19.) Barangsiapa menjadikan pembelian barang-barang sebagai mata pencaharian atau kebiasaan, dengan maksud untuk memastikan penguasaan terhadap barang-barang itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain tanpa membayar lunas, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHPerd. 1457 dst., 1513 dst., 1517 dst., 1382 dst.; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Pasal 380.

(1) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah:

1o. barangsiapa menaruh suatu nama atau tanda palsu, memalsukan nama atau tanda yang asli pada atau di dalam suatu karya kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, dengan maksud supaya orang mengira bahwa itu benar-benar karya orang yang nama atau tandanya ditaruh pada atau di dalamnya tadi;

2o barangsiapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukkan ke Indonesia, karya kesusastraan, keilmuan, kesenian atau kerajinan, yang di dalam atau padanya telah ditaruh nama atau tanda yang palsu, atau yang nama atau tandanya yang asli telah dipalsukan, seakan-akan itu benar-benar karya orang yang nama atau tandanya telah ditaruh secara palsu tadi.

(2) Bila hasil karya itu kepunyaan terpidana, maka boleh dirampas. (KUHP 39, 43, 393 dst.; Aut. 45.)

Pasal 381.

Barangsiapa dengan jalan tipu-muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan sehingga penanggung itu menyetujui perjanjian, yang tentu tidak akan disetujuinya atau sekurang-kurangnya tidak akan disetujuinya dengan syarat-syarat demikian, bila sekiranya diketahuinya keadaan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (KUHP 35, 43, 394 dst., 486; KUHD dst., 276, 287 dst., 290 dst., 592 dst.; Uitiev. 2-16’.)

Pasal 382.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum serta merugikan penanggung asuransi atau pemegang surat bodemerij yang sah, menimbulkan kebakaran atau ledakan pada suatu barang yang dipertanggungkan terhadap bahaya kebakaran, atau mengaramkan, mendamparkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai, kapal yang dipertanggungkan, atau yang muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya dipertanggungkan, ataupun yang atasnya telah diterima uang bodemerij, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 35, 43, 187 dst., 394 dst., 410, 486; KUHD 246 dst., 276, 287 dst., 290 dst., 592 dst.; Uitlev. 2-16’; CP. 434 dst.)

Pasal 382 bis

(s.d.t. dg. S. 1920-556; s.d.u. dg UUNO. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa untuk mendapatkan, melangsungkan atau memperluas hasil perdagangan atau perusahaan milik sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan curang untuk menyesatkan khalayak umum atau seorang tertentu, diancam karena persaingan curang, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga belas ribu lima ratus rupiah, bila perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian bagi konkuren-konkurennya atau konkuren-konkuren orang lain itu.

Pasal 383.

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli:

1o. karena ia dengan sengaja menyerahkan barang yang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;

2o. mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan dengan menggunakan tipu-muslihat. (KUHP 35, 43, 384, 394 dst., 486.)

Pasal 383 bis

(s.d.t. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2.) Pemegang konosemen yang dengan sengaja mempergunakan beberapa eksemplar dari surat tersebut dengan titel yang memberatkan, dan untuk beberapa orang penerima, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHD 504, 506 dst.)

Pasal 384.

(s.d. u. dg. UU No. 16 / Prp / 1960 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 383, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bila jumlah keuntungan yang diperoleh tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. (KUHP 394 dst.; RO. 95-2’, 110, 116, 129.)

Pasal 385.

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1o. barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;

2o. barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband, suatu hak tanah yang belum bersertifikat, atau suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di alas tanah yang juga telah dibebani credietverband, tanpa pemberitahuan adanya beban itu kepada pihak yang lain;

3o. barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan credietverband mengenai suatu hak tanah yang belum bersertifikat, dengan menyembunyikan kepada pihak lain bahwa tanah dengan hak tadi sudah digadaikan;

4o. barangsiapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu;

5o. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat yang telah digadaikan, padahal ia tidak memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan;

6o. barangsiapa dengan maksud yang sama, menjual atau menukarkan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat untuk suatu masa, padahal ia tahu bahwa tanah itu telah disewakan kepada orang lain untuk masa itu juga. (KUHP 266, 383, 394 dst., 404, 486; ISR. 51; Agr. besl. 1 dst., 8 dst.; Cred. verb. 1 dst., 15 dst.)

Pasal 386.

(1) Barangsiapa menjual, menawarkan atau menyerahkan barang makanan, minuman atau obat-obatan yang diketahuinya bahwa itu dipalsukan, sedangkan hal itu disembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) (s. d. u. dg. S. 1931-240.) Barang makanan, minuman atau obat-obatan itu dipalsukan, bila nilainya atau faedahnya menjadi berkurang karena sudah dicampur dengan bahan lain. (KUHP 35, 43, 383, 394 dst., 501.)

Pasal 387.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, seorang pemborong atau ahli bangunan atau penjual bahan bangunan, yang pada waktu membuat bangunan atau pada waktu menyerahkan bahan-bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.

(2) Barangsiapa bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan barang barang itu dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 35, 43, 193, 200 dst., 383, 394 dst., 486.)

Pasal 388.

(1) Barangsiapa pada waktu menyerahkan barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Barangsiapa bertugas mengawasi penyerahan barang-barang itu, dengan sengaja membiarkan perbuatan yang curang itu, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 35, 43, 52, 127, 383, 394 dst., 486.)

Pasal 389.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membuat tak dapat dipakai sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas pekarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 35, 43, 394 dst.)

Pasal 390.

Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik dengan menyiarkan kabar bohong, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 35, 43, 394 dst.)

Pasal 391.

Barangsiapa yang menerima kewajiban atau memberi pertolongan untuk menjual surat utang suatu negara atau bagiannya, atau suatu lembaga umum, sero, atau surat utang suatu perkumpulan, yayasan atau perseroan, mencoba membujuk khalayak umum supaya membeli atau turut mengambil bagian, dengan sengaja menyembunyikan atau mengurangkan keadaan yang sebenarnya, atau dengan memberi gambaran yang palsu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 35, 43, 390, 394 dst.)

Pasal 392.

(s.d. u. dg. S. 1939-573 jo. 717.) Seorang pengusaha, pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau koperasi, yang dengan sengaja mengumumkan daftar atau neraca yang tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. (KUHP 35, 43, 394 dst., KUHD 6, 8, 17, 36 dst.; F. 123; Coop. 26 dst., 30.)

Pasal 393.

(1). (sdu.dg. S. 1924-96 jo. 177; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk dikeluarkan lagi dari Indonesia, menawarkan menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan, barang-barang yang diketahui atau seharusnya diduganya bahwa pada barang itu sendiri atau pada pembungkusnya dipakai secara palsu nama, firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau, untuk menyatakan asalnya barang, nama sebuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada pembungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian walaupun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka dapat dijatuhkan pidana paling lama sembilan tahun. (KUHP 35, 43, 383, 394 dst., 501.)

Pasal 393 bis

(s.d.t. dg. S. 1927-23 jo. 75.)

(1) Seorang pengacara yang dengan sengaja memasukkan atau menyuruh masukkan dalam surat permohonan cerai atau pisah meja dan ranjang, atau dalam surat permohonan pailit, keterangan keterangan tentang tempat tinggal atau kediaman tergugat atau pengutang, padahal dia tahu atau sepatutnya harus diduganya bahwa keterangan-keterangan itu bertentangan dengan yang sebenarnya, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun.

(2) Si suami (istri) yang mengajukan gugatan atau si pemiutang yang memasukkan permintaan pailit, yang sengaja memberi keterangan palsu kepada pengacara seperti tersebut dalam ayat (1), diancam dengan pidana yang sama.

Pasal 394.

(s.d.u. dg. S. 1927-23 jo. 75.) Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, kecuali bagi kejahatan yang diterangkan dalam ayat (2) pasal 393 bis, sepanjang kejahatan itu dilakukan mengenai keterangan untuk memohon cerai atau pisah meja dan ranjang.

Pasal 395.

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini, hakim dapat memerintahkan pengumuman putusannya dan hak yang bersalah dapat dicabut untuk menjalankan pekerjaan dalam mana kejahatan itu dilakukan. (KUHP 35, 43.)

(2) (s.d.u. dg. S. 1927-23 jo. 75.) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 378, 382, 385, 387, 388, 393 bis, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1o- 4o.

BAB XXVI. PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG

ATAU ORANG YANG MEMPUNYAI HAK.

Pasal 396.

Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau yang diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1o. bila pengeluarannya melewati batas;

2o. bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitannya telah meminjam uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal dia tahu bahwa pinjaman itu tidak dapat mencegah kepailitan;

3o. (s.d. u. dg. S. 1927-146.) bila dia tak dapat memperlihatkan dalam keadaan tak dapat diubah buku-buku dan surat-surat untuk catatan menurut pasal 6 Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan tulisan-tulisan yang harus disimpannya menurut pasal itu. (KUHP 43, 392, 398, 405, 517; KUHD 6 dst.; F. 1, 41 dst.; RO.129; Rv. 699 dst.)

Pasal 397.

Seorang pengusaha yang dinyatakan dalam keadaan pailit atau diizinkan melepaskan budel oleh pengadilan, diancam karena merugikan pemiutang secara curang bila yang bersangkutan untuk mengurangi hak pemiutang secara curang: (Ro. 129.)

1o. membuat pengeluaran yang tak ada, atau tidak membukukan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel;

2o. telah memindahtangankan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas di bawah harganya;

3o. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu ia pailit atau pada saat dia tahu bahwa kepailitan tak dapat dicegah lagi;

4o. tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut pasal 6 alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau untuk menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat, dan tulisan-tulisan seperti tersebut dalam alinea ketiga pasal tersebut. (KUHP 35, 43, 392, 399, 402, 405, 486; KUHPerd. 1341; KUHD 6 dst.; F. 1, 19, 22 dst., 89; Rv. 699 dst.)

Pasal 398.

(s.d.u. dg. S. 1927-146, S. 1939-573 jo. 717.) Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan:

1o. bila yang bersangkutan turut membantu atau mengizinkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, yang menyebabkan seluruh atau sebagian besar dari kerugian yang diderita oleh perseroan, maskapai atau perkumpulan;

2o. bila yang bersangkutan dengan maksud untuk menangguhkan kepailitan atau penyelesaian perseroan, maskapai atau perkumpulan, turut membantu atau mengizinkan peminjaman uang dengan syarat-syarat yang memberatkan, padahal dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaiannya tak dapat dicegah lagi;

3o. bila yang bersangkutan dapat dipersalahkan tidak memenuhi kewajiban seperti tersebut dalam pasal 6 alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang dan pasal 27 ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, atau bahwa buku-buku dan surat-surat yang memuat catatan-catatan dan tulisan-tulisan yang disimpan menurut pasal tadi, tidak dapat diperlihatkannya dalam keadaan tak diubah. (RO. 129; KUHP 43, 392, 396, 403, 405; KUHD 6 dst., 36, 44 dst.;F.1; Coop. 5, 30 dst., 39; Ord. Levensv. 97.)

Pasal 399.

(s.d.u. dg. S. 1927-146, S. 1936-573 jo. 717.) Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi yang dinyatakan pailit atau yang penyelesaiannya oleh pengadilan telah diperintahkan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, bila yang bersangkutan mengurangi secara curang hak-hak pemiutang pada perseroan, maskapai atau perkumpulan untuk: (RO. 129.)

1o. membuat pengeluaran yang tak ada, atau tidak membukukan pendapatan atau menarik barang sesuatu dari budel.

2o. telah memindahtangankan (vervreemden) barang sesuatu dengan cuma cuma atau jelas di bawah harganya;

3o. dengan suatu cara menguntungkan salah seorang pemiutang pada waktu kepailitan atau penyelesaian, ataupun pada saat dia tahu bahwa kepailitan atau penyelesaian tadi tak dapat dicegah lagi;

4o. tidak memenuhi kewajibannya untuk membuat catatan menurut pasal 6 alinea pertama Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau pasal 27 ayat (1) ordonansi tentang maskapai andil Indonesia, dan tentang menyimpan dan memperlihatkan buku-buku, surat-surat dan tulisan-tulisan menurut pasal-pasal itu. (KUHP 35, 43, 392, 397, 405, 486; KUHD 6 dst., 36, 44 dst.; F. 1, 19, 22, 41 dst., 70; Coop. 30-33, 36, 39; Ord. Levensv. 97.)

Pasal 400.

(s.d. u. dg. S. 1939-573 jo. 717.) Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, barangsiapa yang untuk mengurangi dengan penipuan hak-hak pemiutang: (RO. 129.)

1o dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, atau pada waktu diketahui akan terjadi salah satu di antaranya dan kemudian benar-benar terjadi pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, menarik barang sesuatu dari budel atau menerima pembayaran, baik dari piutang yang belum dapat ditagih maupun piutang yang sudah dapat ditagih, dalam hal terakhir dengan diketahuinya bahwa kepailitan atau penyelesaian pengutang sudah dimohonkan, atau akibat rundingan dengan pengutang;

2o. pada waktu verifikasi piutang-piutang dalam hal pelepasan budel, kepailitan atau penyelesaian, mengaku adanya piutang yang tak ada, atau memperbesar jumlah piutang yang ada. (KUHP 35, 43, 397-1’, 399-1’, 405, 486; F. 1, 19, 22, 41 dst.; S. 1939-571.)

Pasal 401.

(1) Seorang pemiutang yang menyetujui tawaran persetujuan di muka pengadilan karena telah ada persetujuan dengan pengutang maupun pihak ketiga di mana si pengutang meminta keuntungan istimewa, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, bila persetujuan itu diterima.

(2) (s.d.u. dg. S. 1937-590.) Dalam hal demikian itu pengutang juga diancam dengan pidana yang sama, atau bila pengutang adalah perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang diancam adalah pengurus atau komisaris yang mengadakan persetuiuan. (KUHP 43, 405; F. 1, 27, 134 dst., 1493.)

Pasal 402.

Barangsiapa dinyatakan dalam keadaan jelas tak mampu atau bila bukan pengusaha, dinyatakan pailit atau dibolehkan melepaskan budel, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan, bila yang bersangkutan secara curang mengurangi hak-hak pemiutang dengan mengaku adanya pengeluaran yang tak ada, atau menyembunyikan pendapatan, atau menarik barang sesuatu dari budel, ataupun telah memindahtangankan barang sesuatu dengan cuma-cuma atau jelas di bawah harganya, atau pada waktu ketidakmampuannya, pelepasan budelnya atau kepailitannya, atau pada saat dia tahu bahwa salah satu dari keadaan tadi tak dapat dicegah, menguntungkan salah seorang pemiutang dengan suatu cara. (KUHP 35, 43, 397, 405, 486; RO. 129; F. 1; R;V. 699 dst.)

Pasal 403.

(s.d. u. dg. S. 1939-573 jo. 717; UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pengurus atau komisaris perseroan terbatas, maskapai andil Indonesia atau perkumpulan koperasi di luar ketentuan pasal 398, turut membantu atau mengizinkan dilakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasar, sehingga perseroan, maskapai atau perkumpulan itu tak dapat memenuhi kewajibannya, atau harus dibubarkan, diancam dengan pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah. (KUHP 392, 398-1’; KUHD 452; Coop. 31-34; Ord. Levensv. 97.)

Pasal 404.

Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun:

1o. barangsiapa dengan sengaja menarik barang milik sendiri, atau barang orang lain untuk kepentingan pemiliknya, dari orang yang mempunyai hak gadai, hak menahan, hak pungut hasil atau hak pakai atasnya; (KUHPerd. 575 dst., 715, 725, 756 dst., 818 dst., 1150 dst., 1364, 1616, 1729, 1812; KUHD 85, 85a; F. 59.)

2o. barangsiapa dengan sengaja untuk seluruhnya atau sebagian, menarik barang milik sendiri atau barang orang lain untuk kepentingan pemiliknya, dari ikatan hipotek atasnya, dengan merugikan pemiutang hipotek; (KUHPerd. 1162 dst.)

3o. barangsiapa dengan sengaja menarik seluruh atau sebagian barang, yang olehnya dibebani ikatan panen, dari pemiutang dengan tanggungan itu, atau untuk kepentingan si pengutang dengan tanggungan itu, menarik suatu barang yang telah dijadikan tanggungan oleh si pengutang, dengan merugikan si pemiutang;

4o. barangsiapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian, menarik suatu barang milik sendiri atau barang orang lain untuk kepentingan pemiliknya, dari ikatan kredit atasnya, dengan merugikan si pemiutang dengan ikatan kredit itu.

(2) Ketentuan pasal 367 berlaku juga bagi kejahatan ini. (KUHP 385.)

Pasal 405.

(1) Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 397, 399, 400, dan 402, yang bersalah dapat dicabut hak-haknya seperti tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’.

(2) Pemidanaan karena salah satu kejahatan seperti yang diterangkan dalam pasal 396- 402, dapat diperintahkan supaya putusan hakim diumumkan.(KUHP 43 dst.)

BAB XXVII. MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG.

Pasal 406.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak, membuat tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 231-235, 407, 411.)

(2) Diancam dengan pidana yang sama orang yang dengan sengaja dan secara melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. (KUHP 170, 231, 233 dst., 302, 4072 , 411 dst., 472.)

Pasal 407.

(s.d. u. dg. UUNO. 16 / Prp / 1960 dan UUNO. 18 / Prp / 1960.)

(1) Perbuatan perbuatan yang diterangkan dalam pasal 406, bila nilai kerugian tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (KUHP 411 dst.; RO. 95-2’, 116, 129.)

(2) Bila perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 406 ayat (2) itu dilakukan dengan memasukkan bahan-bahan yang merusak nyawa atau kesehatan, atau bila hewan itu termasuk dalam pasal 101, maka ketentuan ayat (1) tidak berlaku. (KUHP 231 dst., 411, 472.)

Pasal 408.

(s.d.u. dg. S. 1931-240.) Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan, merusak atau membuat tak dapat dipakai bangunan-bangunan kereta api, trem, telegraf, telepon atau listrik, atau bangunan bangunan untuk membendung air, membagi air atau menyalurkan air, saluran gas, saluran air atau saluran yang digunakan untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 101 bis, 191 dst., 411 dst.)

Pasal 409.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa yang karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan bangunan-bangunan tersebut dalam pasal di atas dihancurkan, dirusakkan atau dibuat tak dapat dipakai, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (KUHP 188, 193, 408, 411 dst.)

Pasal 410.

Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum menghancurkan atau membuat tak dapat dipakai suatu gedung atau kapal yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 3 dst., 17, 187, 198 dst., 382, 411 dst.; Uitlev. 2-17’.)

Pasal 411.

Ketentuan pasal 367 berlaku bagi kejahatan yang diterangkan dalam bab ini.

Pasal 412.

Bila salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, maka pidananya dapat ditambah sepertiga, kecuali dalam hal yang tersebut dalam pasal 407 ayat (1). (KUHP 170.)

BAB XXVIII. KEJAHATAN JABATAN,

Pasal 413.

Seorang komandan Angkatan Bersenjata yang menolak atau dengan sengaja mcngabaikan untuk menggunakan kekuatan militer yang berada di bawah perintahnya, ketika diminta oleh penguasa sipil yang berwenang menurut undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 36, 216; Sv. 15, 75, 87.)

Pasal 414.

(1) Seorang pejabat yang dengan sengaja meminta bantuan Angkatan Bersenjata untuk melawan pelaksanaan ketentuan undang-undang, perintah penguasa umum menurut undang-undang, putusan atau surat ' peiintah pengadilan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) Bila pelaksanaan itu dihalang-halangi oleh perbuatan tersebut, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (KUHP ,35 dst., 92, 102, 211 dst., 335.)

Pasal 415.

Seorang pejabat atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpannya karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu orang lain itu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35 dst., 92, 372 dst., 375, 437, 486.)

Pasal 416.

seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja membuat secara palsu atau memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 35 dst., 92, 264, 266.)

Pasal 417.

Seorang pejabat atau orang lain yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum terus-menerus atau untuk sementara, yang dengan sengaja menggelapkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barangbarang yang diperuntukkan guna meyakinkan atau membuktikan di muka penguasa yang berwenang, akta-akta, surat-surat atau daftar-daftar yang dikuasainya karena jabatannya, atau membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan atau membuat tak dapat dipakai barang-barang itu, atau membantu dalam melakukan perbuatan itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 35 dst., 92, 233, 486.)

Pasal 418.

(s.d. u. dg. S. 1926-69,109; UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu atau seharusnya diduganya bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungannya dengan jabatannya, dimcam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35 dst., 92, 209, 419 dst.)

Pasal 419.

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun, seorang pejabat:

1o. yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan untuk membujuknya supaya melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;

2o. yang menerima hadiah, padahal dia tahu bahwa hadiah itu diberikan kepadanya karena dia telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. (KUHP 35 dst., 92, 209, 418, 420, 437; Uitlev. 2-15'.)

Pasal 420.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun:

1o. seorang hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi putusan perkara yang menjadi tugasnya;

2o. (s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) barangsiapa menurut ketentuan undang-undang ditunjuk menjadi penasihat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal dia tahu bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya untuk mempengaruhi nasihat tentang perkara yang harus diputus oleh pengadilan.

(2) Bila hadiah atau janji itu diterima dengan sadar bahwa hadiah atau janji itu diberikan kepadanya supaya dipidana dalam suatu perkara pidana, maka yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 35 dst., 92, 210, 418 dst., 437; Rv. 35; Sv. 268-5'; Uitlev. 2-151.)

Pasal 421.

Seorang pejabat yang dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 35 dst., 51 dst., 55-1 sub 21, 92, 335, 422 dst.)

Pasal 422.

Seorang pejabat yang dalam suatu perkara pidana menggunakan sarana paksaan, baik untuk memaksa orang supaya mengaku, maupun untuk mendapatkan keterangan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 36, 51, 92, 335, 421, 423 dst.; Sv. 84; IR. 269; RBg. 572.)

Pasal 423.

Seorang pejabat dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan menyalahgunakan kekuasaannya untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHP 36, 92, 335, 421 dst., 424 dst., 437.)

Pasal 424.

Seorang pejabat yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya, menggunakan tanah negara di atas mana ada hak-hak pakai Indonesia, di ancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHP 36, 92, 335, 421 dst., 425, 437.)

Pasal 425.

Diancam karena Fnelakukan pemerasan dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

1o. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran, seolah-olah merupakan utang kepadanya, kepada pejabat lainnya atau kepada kas umum, padahal dia lain bahwa tidak demikian halnya;

2o. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan orang atau pemberian barang seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal dia tahu bahwa tidak demikian halnya;

3o. seorang pejabat yang pada waktu menjalankan tugas, seolah-olah sesuai dengan aturan-aturan yang bersangkutan telah menggunakan tanah negara yang atasnya ada hak-hak pakai Indonesia, dengan merugikan yang berhak padahal dia tahu bahwa hal itu bertentangan dengan peraturan tersebut. (KUHP 35 dst., 92, 335, 421 dst., 437; 486.)

Pasal 426.

(1) Seorang pejabat yang ditugasi menjaga orang yang dirampas kemerdekaannya atas petintah penguasa umum atau atas putusan atau ketetapan pengadilan, dengan sengaja membiarkan orang itu melarikan diri atau dengan sengaja melepaskannya, atau memberi pertolongan pada waktu orang itu dilepaskan atau melepaskan diri, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Bila orang itu lari, dilepaskan, atau melepaskan diri karena kesalahan (kealpaan) pejabat itu, maka yang bersangkutan diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35 dst., 92, 223, 477.)

Pasal 427.

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:

1o. seorang pejabat dengan tugas menyidik perbuatan pidana, yang dengan sengaja tidak memenuhi permintaan untuk menyatakan bahwa ada orang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, atau yang dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu kepada atasannya;

2o. seorang pejabat yang dalam menjalankan tugasnya mengetahui bahwa ada orang yang dirampas kemerdekaannya secara melawan hukum, dengan sengaja tidak memberitahukan hal itu dengan segera kepada pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana.

(2) (s. d. u. dg. UU No. 18 /Prp / 1960.) Seorang pejabat yang karena kealpaannya menyebabkan apa yang dirumuskan dalam pasal ini terlaksana, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35 dst., 92, 328, 333 dst.; Sv. 2, 6, 368 dst.)

Pasal 428.

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang kepala lembaga pemasyarakatan tempat menutup orang terpidana, orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau seorang kepala lembaga pendidikan anak negara atau kepala rumah sakit jiwa, yang menolak memenuhi permantaan menurut undang-undang supaya memperlihatkan orang yang dimasukkan ke situ, atau supaya memperlihatkan register masuk, atau akta-acta yang menurut aturan-aturan umum harus ada untuk memasukkan orang ke situ. (KUHP 35 dst., 555; Sv. 362 dst.)

Pasal 429.

(1) (s.d.u. dg. UUNO. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam Peraturan umum, masuk ke dalam rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai oleh orang lain, atau bila berada di situ secara melawan hukum, tidak segera pergi atas Permintaan yang berhak atau atas nama orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Seorang pejabat yang pada waktu menggeledah rumah, dengan melampaui kekuasaannya atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam peraturan umum, memeriksa atau merampas surat-surat, buku-buku atau kertas-kertas lain, diancam dengan pidana yang sama. (KUHP 35 dst., 92, 167 dst.; Sv. 91 dst.; Rv. 448 dst., 506-1’, 595.)

Pasal 430.

(s.d.u. dg. S. 1931-240.)

(1) Seorang pejabat yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh memperlihatkan kepadanya atau merampas surat, kartu pos, barang atau paket yang diserahkan kepada lembaga pengangkutan umum atau kabar kawat yang ada dalam tangan pejabat telegrap atau dalam tangan orang lain yang menialankan tugas telegrap untuk keperluan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) Pidana yang sama dijatuhkan kepada pejabat yang dengan melampaui kekuasaannya, menyuruh seorang pejabat telepon atau orang lain yang ditugasi pekerjaan telepon untuk keperluan umum, memberi keterangan kepadanya tentang suatu percakapan yang dilakukan dengan perantaraan lembaga itu. (KUHP 35 dst., 92; ISR. 142; Sv. 92 dst.)

Pasal 431.

Seorang pejabat suatu lembaga umum untuk pengiriman yang dengan sengaja dan secara melawan hukum membuka suatu surat, barang tertutup atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu, memeriksa isinya, atau memberitahukan isinya kepada orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun. (KUHP 35 dst., 234, 433 dst.; ISR. 142.)

Pasal 432.

(1) Seorang pejabat suatu lembaga umum untuk pengiriman yang dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak, surat tertutup, kartu pos atau paket yang diserahkan kepada lembaga itu, atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isinya, atau memiliki sendiri barang sesuatu yang ada di dalamnya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Bila surat atau barang itu bemilai uang, maka pemilikan sendiri itu diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35 dst., 92, 234, 372, 374, 433 dst., 437, 486.)

Pasal 433.

Seorang pejabat telegrap atau telepon, atau orang lain yang ditugasi mengawasi pekerjaan pada lembaga telegrap atau telepon yang digunakan untuk kepentingan umum, diancam:

1o. dengan pidana penjara paling lama dua tahun, bila ia dengan sengaja dan secara melawan hukum memberitahukan kepada orang lain, kabar yang diserahkan kepada jawatan telegrap atau telepon atau kepada lembaga semacam itu, atau dengan sengaja dan secara melawan hukum membuka, membaca, atau memberitahukan kabar telegrap atau telepon kepada orang lain;

2o. dengan pidana penjara paling lama lima tahun, bila la dengan sengaja memberikan kepada orang lain daripada yang berhak atau menghancurkan, menghilangkan, memiliki sendiri atau mengubah isi suatu berita telegrap atau telepon yang diserahkan kepada jawatan telegrap, telepon atau kepada lembaga semacam itu. (KUHP 35 dst., 92, 431 dst., 434.)

Pasal 434.

Seorang pejabat suatu lembaga umum untuk pengiriman, seorang pejabat telegrap atau telepon atau orang lain yang dimaksud dalam pasal 433, yang dengan sengaja membiarkan orang lain melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 431-433, atau membantu orang lain dalam perbuatan itu, diancam dengan pidana menurut perbedaan-perbedaan yang ditetapkan dalam pasal-pasal tersebut. (KUHP 56 dst.)

Pasal 435.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat yang secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, penyerahan atau persewaan, yang pengurusannya atau pengawasannya, ketika perbuatan itu ditakukan, seluruhnya atau sebagian diserahkan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak delapan belas ribu rupiah. (KUHP 36, 92.)

Pasal 436.

(1) Barangsiapa menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal dia tahu bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinan orang itu yang telah ada menjadi halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 35 dst., 279, 437; KUHPerd. 27, 60, 71-4’, 199; BS. 60; BS, Chin. 68; HCI. 332; BSCI. 48.)

(2) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menurut hukum yang berlaku bagi kedua belah pihak mempunyai kewenangan melangsungkan perkawinan seseorang, padahal dia tahu ada halangan untuk itu berdasarkan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 35 dst., 280; KUHPerd. 28 dst.; BS. 56, 59 dst.)

Pasal 437.

Dalam hal pemidanaan berdasarkan pasal 415, 419, 420, 423, 424, 425, 432 ayat (2), dan pasal 436 ayat (1), dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 3' dan 4'.

BAB XXIX. KEJAHATAN PELAYARAN.

(KUHP 8, 93)

Pasal 438.

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di laut:

1o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa masuk bekerja menjadi nakhoda atau menjalankan pekerjaan itu di sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan perbuatan kekerasan di lautan bebas terhadap kapal lain atau terhadap orang dan barang di atasnya, tanpa mendapat kuasa dari sebuah negara yang berperang atau tanpa masuk angkatan laut suatu negara yang diakui; (KUHP 931.)

2o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, barangsiapa mengetahui tujuan atau penggunaan kapal itu, masuk bekerja menjadi anak buah kapal tersebut atau dengan sukarela terus menjalankan pekerjaan tersebut setelah hal itu diketahui olehnya, atau barangsiapa termasuk anak buah kapal tersebut. (KUHP 933; KUHD 419-4’.)

(2) Disamakan dengan tidak punya surat kuasa, bila melampaui apa yang dikuasakan, demikian juga bila memegang surat kuasa dari negara-negara yang berperang satu dengan yang lainnya.

(3) Pasal 89 tidak berlaku. (KUHP 4-4', 8, 35, 93, 96, 170, 325 dst., 365 dst., 368, 444 dst., 479, 487; HO. 129-2’; Uitlev. 2-19’.)

Pasal 439.

(s.d.u. dg. S. 1935-497.)

(1) Diancam karena melakukan pembajakan di tepi laut dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atasnya, di perairan Indoneia.

(2) yang dimaksud dengan wilayah laut Indonesia adalah wilayah seperti yang dimaksud dalam "Territoriale zee en maritieme kringen ordonnantie, S. 1939-442". (KUHP 8, 170, 365 dst., 442 dst., 447, 479, 487; HO. 129-2’; Uitlev. 2-19’.)

Pasal 440.

Diancam karena melakukan pembajakan di pantai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa yang di darat, di perairan sekitar pantai atau muara sungai, melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang ada di situ, setelah terlebih dahulu menyeberangi lautan seluruhnya atau sebagiannya untuk tujuan tersebut. (KUHP 8, 170, 365 dst., 442 dst., 447, 479, 487; HO. 129-2’; Uitlev. 2-19’.)

Pasal 441.

Diancam karena melakukan pembajakan di sungai dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barangsiapa dengan memakai kapal melakukan perbuatan kekerasan di sungai terhadap kapal lain atau terhadap orang atau barang yang ada di atasnya, setelah ia datang ke tempat itu untuk tujuan tersebut dengan kapal dari tempat lain. (KUHP 8, 170, 365 dst., 442 dst., 447, 479, 487; HO. 129-2’; Uitiev. 2-19’.)

Pasal 442.

Diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, barang siapa menerima atau melakukan pekerjaan sebagai komandan atau pemimpin sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 439-441.

Pasal 443.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun, barangsiapa menerima atau melakukan pekerjaan sebagai anak buah kapal di sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 439-441 ataupun dengan sukarela tetap bekerja di kapal itu sesudah diketahuinya bahwa kapal itu digunakan seperti diterangkan di atas. (KUHP 8, 93, 438-1 sub 2’, 479, 487; HO. 129-2’.)

Pasal 444.

Bila perbuatan kekerasan yang tersebut dalam pasal 438-441 mengakibatkan seseorang di kapal yang diserang atau seseorang yang diserang itu mati, maka nakhoda, komandan atau pemimpin kapal dan mereka yang turut serta melakukan perbuatan kekerasan itu, diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. (KUHP 4-4’, 8, 35, 93, 325, 3654, 479, 487; HO. 129-2’.)

Pasal 445.

Barangsiapa memperlengkapi kapal atas biaya sendiri atau orang lain, dengan maksud untuk digunakan seperti yang diterangkan dalam pasal 438, atau dengan maksud untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 439-441, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (KUHP 8, 35, 324, 327, 479; KUHD 320 dst.; HO. 129-2’; Uitlev. 2-19’.)

Pasal 446.

Barangsiapa atas biaya sendiri atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung turut melaksanakan penyewaan, pemuatan atau pertanggungan sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu akan digunakan seperti yang diterangkan dalam pasal 438, atau untuk melakukan salah satu perbuatan tersebut dalam pasal 439-441, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. (KUHP 8, 35, 327, 479; KUHD 453 dst., 592 dst.; HO. 129-21; Uitlev. 2-19'.)

Pasal 447.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Barangsiapa dengan sengaja menyerahkan sebuah kapal Indonesia kepada kekuasaan bajak laut, bajak tepi laut, bajak pantai, dan bajak sungai, diancam: (KUHP 4-4’.)

1o. dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila ia adalah nakhoda kapal itu; (KUHP 93'.)

2o. dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dalam hal-hal yang lain. (KUHP 4-41, 8, 35, 93, 479; HO. 129-2’; Uitlev. 2-19’.)

Pasal 448.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Seorang penumpang kapal Indonesia yang merampas kekuasaan atas kapal itu secara melawan hukum, diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 8, 35, 93 dst., 465, 479; Uitlev. 2-19’.)

Pasal 449.

(s. d. u. dg. UU No. 1 / 1946.) Seorang nakhoda sebuah kapal Indonesia yang menarik kapal itu dari pemiliknya atau dari pengusahanya dan memakainya untuk kepentingan sendiri, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan. (KUHP 8, 35, 93 dst., 479; Uitlev. 2-19’.)

Pasal 450.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Seorang warga negara Indonesia yang tanpa izin Pemerintah Indonesia menerima surat bajak, maupun menerima atau menjalankan pekerjaan sebagai nakhoda sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHD 419-4’; KUHP 5-1’, 8, 93, 122, 325, 438-l’, 451; HO. 129-2’.)

Pasal 451.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Seorang warga negara Indonesia yang menerima pekerjaan sebagai anak buah kapal di sebuah kapal, padahal dia tahu bahwa kapal itu diperuntukkan atau digunakan untuk pelayaran pembajakan tanpa izin Pemerintah Indonesia, ataupun dengan sukarela tetap bekerja sebagai anak buah kapal sesudah dia tahu tujuan atau penggunaan kapal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 5-1’, 8, 93, 122, 326, 438-1 sub 1’, 450, 465; KUHD 419-4’; HO. 129-2’.)

Pasal 451 bis

(s.d.t. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2.)

(1) Seorang nakhoda sebuah kapal Indonesia yang menyuruh membuat surat keterangan kapal, yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

(2) Anak buah kapal yang turut serta menyuruh membuat surat keterangan kapal yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, didncam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHD 353, 450; KUHP 8, 93, 95, 266, 452.)

Pasal 451 ter

(s.d.t. dg. S. 1933-47 jo. 1938-2.) Barangsiapa untuk memenuhi peraturan dalam ayat (3) pasal 12 aturan tentang pendaftaran kapal memperlihatkan surat keterangan yang diketahuinya bahwa isinya tidak benar, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (KUHP 8, 266; S. 1933-48.)

Pasal 452.

(1) Barangsiapa dalam berita acara suatu keterangan kapal, menyuruh menulis keterangan palsu tentang suatu keadaan yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta itu, dengan maksud untuk menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akta itu, seolah-olah keterangannya sesuai dengan kenyataan, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun, bila penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akta itu seolah-olah isinya sesuai dengan kenyataan, bila penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian. (KUHP 8, 266, 251 bis, 486.)

Pasal 453.

(s.d. u. dg. S. 1935-492, 565; UU No. 1 / 1946.) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan, seorang nakhoda kapal Indonesia yang sesudah dimulai penerimaan atau penyewaan anak buah kapal tetapi sebelum perjanjian kerjanya habis, dengan sengaja dan secara melawan hukum menarik diri dati pimpinan kapal itu. (KUHD 341, 342 dst., 345, 412, 419, 431; KUHP 8, 93 dst.; Rv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Pasal 454.

(s.d. u. dg. S. 1934-214 jis. S. 1938-1, 2; UU No. 1 / 1946.) Diancam,karena melakukan desersi, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang anak buah kapal yang, bertentangan dengan kewajibannya menurut perjanjian kerja, menarik diri dari tugasnya di kapal Indonesia, bila menurut keadaan pada waktu melakukan perbuatan, ada kekhawatiran timbul bahaya bagi kapal, penumpang atau muatan kapal itu. (KUHD 375 dst., 395 dst., 401 dst., 413, 419, 434 dst.; KUHP 8, 93 dst., 457 dst., 465; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Pasal 455.

(s.d.u. dg. S. 1934-214 jis. S. 1938-1,2; UU No. 1 / 1946.) Diancam karena melakukan desersi biasa, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu, seorang anak buah kapal Indonesia, yang dengan sengaja dan secara melawan hukum tidak mengikuti atau tidak meneruskan perjalanan yang telah disetujuinya. (KUHD 3414, 400; KUHP 8, 93 dst., 457 dst., 465; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

456. Dicabut dg. S. 1934-214 jo. 1938-2.

Pasal 457.

(s.d. u. dg. S. 1934-214 jo. 1938-2.) Pidana yang ditentukan dalam pasal 454 dan 455 dapat dilipatduakan, bila dua orang atau lebih dengan bersekutu melakukan kejahatan itu, atau bila kejahatan itu dilakukan akibat permufakatan untuk berbuat demikian. (KUHP 8, 88.)

Pasal 458.

(s.d.u. dg, UU No. 1 / 1946.) (1) (s.d.u. dg. S. 1935-492,565, S. 1934-214 jo. S. 1938-2; UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pengusaha, pemegang buku, atau nakhoda kapal Indonesia yang menerima seorang anak buah kapal untuk bekerja, padahal mengetahui bahwa anak buah kapal itu belum lewat sebulan sejak menatik diri dari persetujuannya dengan kapal Indonesia seperti diterangkan dalam pasal 454 atau 455, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHD 320, 327, 341.)

(2) Perbuatan tersebut tidak dipidana, bila penerimaan kerja dilakukan di luar Indonesia dengan izin konsul Indonesia, atau kalau ini tidak ada, atas permintaan penguasa setempat. (KUHP 6, 93 dst.)

Pasal 459.

(1) (s.d.u. dg. S. 1935-492, 565; UU No. 1 / 1946.) Seorang penumpang kapal Indonesia yang di atas kapal menyerang nakhoda, melawannya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan sengaja merampas kebebasannya untuk bergerak, atau seorang anak buah kapal Indonesia, yang di atas kapal dalam menjalankan pekerjaannya berbuat demikian terhadap orang yang lebih tinggi pangkatnya, diancam karena melakukan insubordinasi dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

(2) yang bersalah diancam dengan:

1o. pidana penjara paling lama empat tahun, bila kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;

2o. pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila mengakibatkan luka berat; (KUHP 90.)

3o pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatan kematian.

(KUHD 341, 341d, 375, 393, 434; KUHP 8, 89, 93 dst., 211 dst., 465, 487; Sv. 71; IR. 62; RBg. 498.)

Pasal 460.

(1) Insubordinasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, diancam karena metakukan pemberontakan di kapal dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2) yang bersalah diancam dengan:

1o pidana penjara paling lama delapan tahun enam bulan, bila kejahatan itu atau perbuatan-perbuatan lain yang menyertainya mengakibatkan luka-luka;

2o. pidana penjara paling lama dua belas tahun, bila mengakibatkan luka berat; (KUHP 90.)

3'o pidana penjara paling lama lima belas tahun, bila mengakibatkan kematian. (KUHP 8, 88, 211 dst., 214, 459, 465, 487.)

Pasal 461.

(s. d. u. dg. S. 1935-492, 565; UU No. 1 / 1946.) Barangsiapa di atas kapal Indonesia menghasut supaya ada pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun. (KUHP 8, 88, 94 dst., 160, 460, 465.)

Pasal 462.

(s.d.u. dg. S. 1935-492, 565.) Bila dua orang anak buah kapal Indonesia atau lebih dengan bersekutu atau akibat permufakatan jahat tidak mau melakukan pekerjaan, mereka diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHD 341', 375 dst., 384 dst.; KUHP 8, 88, 93 dst., 465.)

Pasal 463.

(s.d.u. dg. S. 1935-492; UU No. 1 / 1946.) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, seorang anak buah kapal Indonesia yang sesudah dikenakan tindakan disiplin karena tidak man melakukan pekerjaan, masih tetap tidak mau melakukan pekerjaan. (KUHD 311 dst., 3412, 375 dst., 384 dst.; KUHP 8, 93 dst., 465.)

Pasal 464.

(1) (s.d.u. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2; UU No. 1 / 1946 dan UU No. I8 / Prp / 1960) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah seorang penumpang kapal Indonesia:

1o. yang dengan sengaja tidak menuruti perintah nakhoda yang diberikan untuk keamanan atau untuk meneguhkan ketertiban dan disiplin di atas kapal;

2o. yang tidak memberi pertolongan menurut kemampuannya kepada nakhoda, ketika dia tahu bahwa kemerdekaan nakhoda itu untuk bergerak telah dirampas;

3o. yang dengan sengaja tidak memberitahukan kepada nakhoda pada saat yang tepat, ketika dia tahu ada orang yang bermaksud melakukan insubordinasi.

(2) Ketentuan tersebut dalam No. 3' tidak berlaku bila insubordinasi tidak terjadi (KUHP 8, 93 dst., 465; KUHD 311 dst., 3415, 393 dst.)

Pasal 465.

(s.d.u. dg. S. 1934-214 jo. S. 1938-2.) Pidana yang diancam pada pasal 448, 451, 454, 455 dan 459-464 dapat ditambah sepertiga, bila yang melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, berpangkat perwira kapal. (KUHP 93.)

Pasal 466.

(s.d.u. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2; UU No. 1 / 1946.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau untuk menutupi perbuatan itu menjual kapalnya, atau meminjam uang dengan mempertanggungkan kapalnya atau perlengkapan kapal itu atau perbekalannya, atau menjual atau menggadaikan barang muatan atau barang perbekalan kapal itu, atau memperhitungkan kerugian atau pengeluaran yang dibuat-buat, atau tidak menjaga supaya buku-buku harian di kapal dipelihara menurut undang-undang, ataupun tidak mengurus keselamatan surat-surat kapal ketika meninggalkan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (KUHP 8, 35, 93 dst., 102, 372, 479, 486; KUHD 311 dst., 341, 341d.)

Pasal 467.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) Seorang nakhoda kapal Indonesia, yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau untuk menutupi perbuatan itu, mengubah haluan kapalnya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 8, 35, 93 dst., 479; KUHD 311 dst, 341, 341d, 367 dst., 370, 373, 373a.)

Pasal 468.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa atau bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, meninggalkan kapalnya di tengah perjalanan, dan juga menyuruh atau memberi izin kepada anak buahnya untuk berbuat demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. (KUHP 8, 93 dst., 418, 455, 465.)

Pasal 469.

(s.d.u. dg. UU NO. 18 / Prp / 1960.)

(1) (s.d.u. dg. UU NO. 1/1946.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa dan tanpa sepengetahuan pemilik atau pengusaha kapal, melakukan atau membiarkan ditakukan perbuatan yang diketahuinya bahwa karena itu kapalnya atau muatannya kemungkinan ditangkap, ditahan atau dirintangi, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Seorang penumpang kapal yang bukan karena terpaksa dan tanpa sepengetahuan nakhoda melakukan perbuatan yang sama dengan akibat seperti itu juga, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (KUHP 8, 93 dst.; KUHD 311 dst., 341, 341d, 367 dst.)

Pasal 470.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang bukan karena terpaksa sengaja tidak memberi kepada penumpang kapalnya apa yang wajib diberikan kepadanya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93-95; KUHD 311 dst., 341, 341d, 393 dst.)

Pasal 471.

(s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Scorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja membuang barang muatan bukan karena terpaksa dan bertentangan dengan hukum yang berlaku baginya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93 dst,; KUHD 311 dst., 341, 341d, 357.)

Pasal 472.

Barangsiapa dengan sengaja dan secara melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tak dapat dipakai muatan, perbekatan, atau barang keperluan yang ada dalam kapal, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 8, 198, 382, 406, 410.)

Pasal 472 bis

(.s.d.t. dg. S. 1938-393.) Barangsiapa turut berlayar di atas sebuah kapal sebagai sebagai penumpang gelap, diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan. (KUHP 3, 8, 93, 94 dst.)

Pasal 473.

(s.d.u. dg. UU No. 1/1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang nakhoda yang memakai bendera Indonesia, padahal dia tahu bahwa dia tidak berhak untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93, 474.)

Pasal 474.

(s.d.u. dg. UU No. 1/1946 dan UU No. 18 / Prp /1960.) Seorang nakhoda yang dengan sengaja memakai tanda-tanda pada kapalnya sehingga menimbulkan kesan seakan-akan kapalnya adalah kapal perang Indonesia, kapal Angkatan Laut atau kapal pemandu yang bekerja di perairan atau terusan laut Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93, 228.)

Pasal 475.

(s. d. u. dg. UU No. 1/1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa yang bukan karena terpaksa melakukan pekerjaan nakhoda, juru mudi atau masinis di kapal Indonesia, padahal dia tahu bahwa kewenangannya untuk berlayar telah dicabut oleh penguasa yang berwenang, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (KUHP 8, 93 dst., 227; KUHD 373a.)

Pasal 476.

(s.d.u. dg. UU No. 1/1946 dan UU No. 18/Prp/1960.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tanpa alasan yang sah menolak untuk memenuhi permintaan berdasarkan undang-undang untuk menerima di kapalnya seorang terdakwa atau terpidana beserta benda-benda yang berhubungan dengan perkaranya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93 dst., 477; KUHD 311 dst., 341, 341d, 358b.)

Pasal 477.

(s.d.u. dg. UU No. 1/1946.)

(1) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja membiarkan seorang terdakwa atau terpidana lari atau melepaskan orang itu, atau memberi bantuan ketika dilepaskan atau melepaskan diri, padahal orang itu diterima di kapalnya alas permintaan berdasarkan undangundang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

(2) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Bila orang itu lari, dilepaskan atau melepaskan diri karena kealpaan nakhoda itu, maka dia diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidaria denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93 dst., 172, 223, 426, 476; KUHD 311 dst, 341, 341d.)

Pasal 478.

(s.d. u. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajibannya menurut alinea pertama pasal 358a Kitab Undang-undang Hukum Dagang untuk memberi pertolongan kalau kapalnya terlibat dalam suatu tabrakan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. (KUHP 93, 95, 525, 531, 566; KUHD 341, 341d, 534 dst.).

Pasal 479.

Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 438-449, 446, dan 467, dapat dijatuhkan pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’

BAB XXIX A. KEJAHATAN PENERBANGAN DAN KEJAHATAN TERHADAP

SARANA/PRASARANA PENERBANGAN.

Pasal 479a.

(s. d. t. dg. UU No. 4/1976.)

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun;

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun jika karena perbuatan itu timbul babaya bagi keamanan lalu-lintas udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479b.

(s. d. t. dg. UU No. 4/1976.)

(1) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan hancumya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu-lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga tahun;

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan lalu-lintas udara;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479C.

(s.d.t. dg. UU No. 4/1976.)

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun;

(2) Dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan;

(3) Dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan celakanya pesawat udara;

(4) Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi keamanan penerbangan dan mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479d.

(s.d. t. dg. UU No. 411976.) Barangsiapa karena kealpaan menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan tidak dapat bekerja atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru, dipidana:

a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan penerbangan tidak aman;

b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan celakanya pesawat udara;

c. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479e.

(s.d. t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Pasal 479f.

(s.d.t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara, dipidana:

a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

b. dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara untuk selama-lamanya dua puluh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479g.

(s. d. t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak, dipidana:

a. dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain;

b. dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479h.

(s.d.t. dg. UU No. 4/1976.)

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas kerugian penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara, yang dipertanggungkan terhadap bahaya tersebut di atas atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun;

(2) Apabila yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun;

(3) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum atas kerugian penanggung asuransi, menyebabkan penumpang pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya, mendapat kecelakaan, dipidana:

a. dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun, jika karena perbuatan itu menyebabkan luka berat;

b. dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika karena perbuatan itu mengakibatkan matinya orang.

Pasal 479i.

(s.d.t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 479j.

(s. d. t. dg. UU No. 411976.) Barangsiapa dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama lamanya lima belas tahun.

Pasal 479k.

(s. d. t. dg. UU No. 4/1976.)

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun, apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf i dan Pasal 479 huruf j itu:

a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

b. sebagai kelanjutan permufakatan jahat;

c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

d. mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara tersebut, sehingga dapat membahayakan penerbangannya;

e. dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;

f. mengakibatkan luka berat seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancumya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479 l

(s.d.t. dg, UU No. 4/1976.) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479 m

(s.d.t. dg. UU NO. 4/1976.) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan alas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479n.

(s. d. t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya didalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apa pun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479o.

(s.d.t. dg. UUNO. 4/1976.)

(1) Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun apabila perbuatan dimaksud Pasal 479 huruf 1, Pasal 479 huruf m, dan Pasal 479 huruf n itu:

a. dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama;

b. sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;

c. dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu;

d. mengakibatkan luka berat bagi seseorang.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya seseorang atau hancurnya pesawat udara itu, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Pasal 479p.

(s.d.t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 479q.

(s.d. t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa di dalam pesawat udara, melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

Pasal 479r.

(s.d.t. dg. UU No. 4/1976.) Barangsiapa di dalam pesawat udara melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib didalam pesawat udara dalam penerbangan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya satu tahun.

BAB XXX PEMUDAHAN DALAM TINDAK PIDANA.

Pasal 480.

(s.d.u. dg. S. 1934-172, 337; UU No. 18 / Prp / 1960,) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah karena penadahan:

1o. barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan; (KUHP 517.)

2o. barangsiapa menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa diperoleh dari kejahatan. (KUHP 481 dst.; Sv. 71; IR. 62; RBg. 489.)

Pasal 481.

(1) Barangsiapa menjadikan sebagai kebiasaan dengan sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

(2). yang bersalah dapat dijatuhi pencabutan hak-hak tersebut dalam pasal 35 nomor 1’- 4’ dan haknya untuk melakukan pekerjaan dalam mana kejahatan itu dilakukan. (KUHP 35, 480, 486, 517.)

Pasal 482.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Perbuatan tersebut dalam pasal 480, diancam karena penadahan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, bila denda tersebut diperoleh dari salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 364, 373, dan 379. (RO. 95-2’, 110, 116, 129-1 sub 1’.)

Pasal 483.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menerbitkan suatu tulisan atau suatu gambar yang karena sifatnya dapat dikenakan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila:

1o. nama si pelaku tidak diketahui danjuga tidak diberitahukan namanya oleh penerbit pada peringatan pertama sesudah penuntutan berjalan terhadapnya;

2o. penerbit sudah mengetahui atau patut menduga bahwa sewaktu tulisan atau gambar itu diterbitkan, si pelaku tak dapat dituntut atau akan menetap di luar Indonesia. (KUHP 61 dst., 484 dst., 488.)

Pasal 484.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa mencetak tulisan atau gambar yang karena sifatnya dapat dikenakan pidana, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, bila:

1o. orang yang menyuruh mencetak tulisan atau gambar itu tidak diketahui, dan setelah ditentukan penuntutan, pada teguran pertama tidak diberitahukan olehnya;

2o. pencetak mengetahui atau seharusnya menduga bahwa orang yang menyuruh mencetak pada saat tulisan atau gambar itu diterbitkan, tidak dapat dituntut atau menetap di luar Indonesia. (KUHPerd. 62, 483, 485, 488.)

Pasal 485.

Bila sifat tulisan itu atau gambar itu merupakan kejahatan yang hanya dapat dituntut atas pengaduan, maka penerbit atau pencetak dalam kedua pasal tersebut di atas hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena kejahatan itu. (KUHP 72, 483 dst.)

BAB XXXI. ATURAN TENTANG PENGULANGAN KEJAHATAN

YANG BERSANGKUTAN DENGAN BERBAGAI BAB.

Pasal 486.

(s.d.u. dg. S. 1926-359, 429; S. 1934-172, 173.) Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 127, 204 ayat (1), 244-248, 253-260 bis., 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat (1), (2) dan (3), 368 ayat (1) dan (2) sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat (2) dan (3) pasal 365, pasal 369, 372, 374, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat (2), 452, 466, 480 dan 481, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat (2), 365 ayat (4) dan 368 ayat (2), sejauh di situ ditunjuk kepada ayat (4) pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145 dan 149 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan itu kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 123, 4, 78 dst.)

Pasal 487.

(s.d.u. dg. S. 1931-240, S. 1934-172, 337; UU No. 1/1946.) Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat (1), 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, demikian juga pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat (2) dan (3), pasal 140 ayat (2) dan (3), 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat (2) dan (3), 107 ayat (2) dan (3), 108 ayat (2), 109 sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat (2) dan (3), 137, dan 138 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak dia dibebaskan sama sekali dari pidana tersebut, atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 123,4 , 78 dst.)

Pasal 488.

Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142--144, 207, 208, 310-321, 483 dan 484, dapat ditambah sepertiga, bila yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak ia menjalani seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu, atau sejak ia dibebaskan sama sekali dari pidana itu atau bila pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa. (KUHP 12, 18, 78 dst.)

BUKU KETIGA. PELANGGARAN.

BAB I. PELANGGARAN TERHADAP KEAMANAN UMUM

BAGI ORANG ATAU BARANG DAN KESEHATAN.

Pasal 489.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Kenakalan terhadap orang atau barang, yang dapat mendatangkan bahaya, kerugian atau kesusahan, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari. (KUHP 45, 170, 406; CP. 475-8’.)

Pasal 490.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1o. barangsiapa menghasut hewan terhadap orang atau terhadap hewan yang sedang ditunggangi, atau yang sedang menarik kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;

2o. barangsiapa tidak mencegah hewan yang ada di bawah penjagaannya, bila hewan itu menyerang orang atau hewan yang lagi ditunggangi, atau yang sedang menarik kereta atau kendaraan, atau sedang memikul muatan;

3o. barangsiapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang berada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian;

4o. (s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946.) barangsiapa memelihara binatang buas yang berbahaya tanpa memberitahukan hal itu kepada polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, atau tidak menaati peraturan yang diberikan oleh pejabat tersebut tentang hal itu. (KUHP 45, 92; KUHPerd. 1368.)

Pasal 491.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:

1o. barangsiapa, yang diwajibkan menjaga orang gila yang berbahaya bagi dirinya sendiri maupun orang lain, membiarkan orang itu berjalan ke mana-mana tanpa dijaga;

2o. barangsiapa, yang diwajibkan menjaga seorang anak, meninggalkan anak itu tanpa dijaga sehingga hal itu dapat menimbulkan bahaya bagi anak itu atau orang lain. (KUHPerd. 1366 dst.)

Pasal 492.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dalam keadaan mabuk di muka umum merintangi lalu-lintas, atau mengganggu ketertiban, atau mengancam keselamatan orang lain, atau melakukan sesuatu yang harus dilakukan dengan hati-hati atau dengan mengadakan tindakan penjagaan tertentu terlebih dahulu supaya jangan membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena hal yang disebutkan dalam pasal 536, dijatuhkan pidana kurungan paling lama dua minggu. (KUHP 45, 307 dst., 361, 536.)

Pasal 493.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa secara melawan hukum di jalan umum membahayakan kebebasan bergerak orang lain, atau terus mendesakkan dirinya bersama dengan seorang atau lebih kepada orang lain yang tidak menghendaki hal itu dan sudah menyatakannya dengan tegas, atau mengikuti orang lain secara mengganggu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah.

Pasal 494.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh pulub lima rupiah:

1o. barangsiapa tidak mengadakan penerangan secukupnya dan tanda-tanda menurut kebiasaan pada galian atau tumpukan tanah di jalan umum, yang dibuat oleh atau atas perintahnya, atau pada benda yang ditaruh di situ oleh atau atas perintahnya;

2o. barangsiapa tidak mengambil tindakan seperlunya pada waktu melakukan suatu pekerjaan di atas atau di pinggir jalan umum untuk memberi tanda bagi yang lewat di situ mengenai kemungkinan adanya bahaya;

3o. barangsiapa menaruh atau menggantungkan sesuatu di atas suatu bangunan, melemparkan atau menuangkan sesuatu dari situ sehingga oleh karenanya dapat timbul kerugian pada orang yang sedang menggunakan jalan umum;

4o. barangsiapa membiarkan hewan tunggangan, hewan penarik atau hewan pengangkut di jalan umum tanpa mengambil tindakan penjagaan agar tidak menimbulkan kerugian;

51o. barangsiapa membiarkan ternak berkeliaran di jalan umum tanpa mengambil tindakan penjagaan, agar tidak menimbulkan kerugian;

6o. barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang, menghalang-halangi suatu jalan umum di darat maupun di air atau menimbulkan rintangan karena pemakaian kendaraan atau kapal yang tidak semestinya. (KUHP 92, 192 dst., 497.)

Pasal 495.

(1) (s. d. u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu memasang ranjau perangkap, jerat, atau perkakas lain untuk menangkap atau membunuh binatang buas di tempat yang dilalui orang, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari.

Pasal 496.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa membakar barang tak bergerak milik sendiri tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana denda paling tinggi tujuh ratus lima puluh rupiah. (KUHP 45, 62, 187 dst., 382, 410.)

Pasal 497.

(s. d. u. dg. S. 1932-143 jo. S. 1933-9; UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1o. barangsiapa menyalakan api atau tanpa perlu menembakkan senjata api di jalan umum atau di pinggimya, ataupun di tempat yang sedemikian dekatnya dengan bangunan atau barang, hingga dapat timbul bahaya kebakaran;

2o. barangsiapa melepaskan balon angin yang membawa bahan-bahan menyala.(KUHP 45, 92, 188.)

498 dan 499. Dicabut dg. S. 1932-143 jo. S. 1933-9.

Pasal 500.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa membuat obat ledak, mata peluru atau peluru untuk senjata api, tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. (KUHP 92.)

Pasal 501.

(1) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah:

1o. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau menyimpan untuk dijual atau dibagikan, barang makanan atau minuman yang dipalsukan atau yang busuk, ataupun air susu dari ternak yang sakit atau yang dapat mengganggu kesehatan;

2o. (s.d.u. dg. UU No. 1 / 1946.) barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan daging ternak yang dipotong karena sakit atau mati dengan sendirinya tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari. (KUHP 92, 101, 204, 886.)

Pasal 502.

(1) (s.d. u. dg. S. 1932-566; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang, berburu atau membawa senjata api ke dalam hutan negara di mana hal itu dilarang tanpa izin, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah.

(2) Binatang yang ditangkapnya atau ditembaknya serta perkakas dan senjata yang digunakan dalam pelanggaran itu, dapat dirampas. (KUHP 39.)

BAB II. PELANGGARAN KETERTIBAN UMUM.

Pasal 503.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1o. barangsiapa membuat kehingaran atau keriuhan yang dapat mengganggu tetangga dalam tidur malamnya;

2o. barangsiapa membuat kegaduhan di dekat bangunan untuk melakukan ibadat yang diizinkan atau untuk sidang pengadilan, pada waktu ada ibadat atau sidang. (KUHP 45, 172, 174, 176.)

Pasal 504.

(1) Barangsiapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu.

(2) Pengemisan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (KUHP 45.)

Pasal 505.

(1) Barangsiapa bergelandangan tanpa mempunyai mata pencaharian, diancam karena melakukan pergelandangan dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

(2) Pergelandangan yang dilakukan bersama-sama oleh tiga orang atau lebih, yang masing-masing berumur di atas enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam bulan. (KUHP 35.)

Pasal 506.

Barangsiapa mengambil keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 507.

(s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1o. barangsiapa tanpa wewenang memakai suatu gelar ningrat, atau suatu tanda kehormatan Indonesia;

2o. barangsiapa tanpa izin Presiden, bila hal itu diperlukan, menerima suatu tanda kehormatan, gelar, pangkat atau derajat dari negara asing;

3o. barangsiapa memberi nama yang palsu ketika ditanya oleh penguasa yang berwenang tentang namanya. (ISR. 168; KUHP 228 dst., 241.)

Pasal 508.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa wewenang memakai dengan sedikit penyimpangan suatu nama atau tanda jasa yang menurut ketentuan undang-undang hanya boleh dipakai oleh suatu perkumpulan atau personal perkumpulan, atau personal dinas kesehatan tentara, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 102, 393, 565.)

Pasal 508 bis

(s.d.t. dg. S. 1926-19 jo. 40; s.d.u. dg. S. 1934-240; UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa di muka umum tanpa wewenang memakai pakaian yang sangat mirip dengan pakaian jabatan yang ditetapkan untuk pegawai negeri atau pejabat yang bekerja pada negara, pada suatu propinsi, pada suatu daerah yang berdiri sendiri yang dibentuk atau yang diakui dengan undang undang sehingga patut ia dapat dipandang orang sebagai pegawai atau pejabat itu, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 509.

(s. d. u. dg. S. 1931-240; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa izin meminjamkan uang atau barang yang nilainya tidak lebih dari seratus rupiah, dengan menerima gadai, atau dalam bentuk jual-beli dengan boleh dibeli kembali ataupun dalam bentuk kontrak komisi, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah.

Pasal 510.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) (1) (s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946.) Diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu:

1o. mengadakan pesta umum atau keramaian umum;

2o. mengadakan pawai di jalan umum.

(1) Bila pawai itu diadakan untuk menyatakan keinginan-keinginan secara menakjubkan, maka yang bersalah diancam dengan pidana kurungan paling lama dua minggu atau pidana denda dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 511.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa pada waktu ada pesta, pawai, dan sebagainya, tidak menaati perintah dan petunjuk polisi yang diberikan untuk mencegah kecelakaan oleh kemacetan lalu-lintas di jalan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (KUHP 216.)

Pasal 512.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa yang bukan karena terpaksa dan tanpa izin menjalankan pekerjaan yang menurut aturan-aturan umum harus diberi izin untuk itu, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa dengan mendapat izin menjalankan pekerjaan yang menurut aturan-aturan umum harus diberi izin untuk itu, dalam menjalankan pekerjaan tersebut tanpa keharusan melampaui batas kewenangannya, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

(3) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka dalam hal ayat (1), pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan, dan dalam hal ayat (2), paling lama satu bulan. (KUHP 228 dst,)

Pasal 512a.

(s.d.t. dg. UU No. 8 / 1951; s.d.u. dg. UU No. 18 / 1960.) Barangsiapa sebagai mata pencaharian, baik khusus maupun sebagai sambilan, menjalankan pekerjaan dokter atau dokter gigi dengan tidak mempunyai surat izin, di dalam keadaan yang tidak memaksa, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak seratus lima puluh ribu rupiah.

Anotasi:

Supaya konsisten dengan yang lain, bunyi pasal ini telah diubah tanpa mengubah artinya.

Pasal 513.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menggunakan atau membolehkan digunakan barang orang lain yang ada padanya karena hubungan jabatan atau karena pekerjaannya, untuk pemakaian yang tak diizinkan oleh pemiliknya, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 514.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pekerja harian, pembawa bungkusan, pesuruh, pemikul atau kuli, yang pada waktu menjalankan pekerjaannya melakukan kelalaian dalam pengembalian perkakas yang diterima untuk dipakai, atau dalam penyampaian barang yang diterima untuk diangkut, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (KUHP 45.)

Pasal 515.

(s. d. u. dg. S. 1925-553 jo. 605.) (1) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah:

1o. barangsiapa, yang pada waktu pindah kediaman dari bagian kota, desa atau kampung di mana dia menetap, tidak memberitahukannya kepada penguasa yang berwenang dengan menyebut tempat menetap yang baru;

2o. barangsiapa yang setelah menetap di bagian kota, desa atau kampung, tidak memberitahukan hal itu kepada penguasa yang berwenang dalam tenggang waktu empat belas hari, dengan menyebut nama, pekerjaan, dan tempat asalnya. (S. 1919-573’.)

(2) Ketentuan dalam ayat (1) tidak berlaku bagi orang yang pindah tempat kediaman dan menetap masih di dalam kota yang itu juga.

Pasal 516.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa, yang mata pencahariannya memberi tempat bermalam kepada orang lain, tidak mempunyai register terus-menerus, atau tidak mencatat atau menyuruh catat nama, mata pencaharian atau pekerjaan, tempat kediaman, hari datang dan perginya orang yang bermalam di situ, atau atas permintaan kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, tidak memperlihatkan register itu, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelangaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama enam hari. (KUHP 92; CP. 475.)

Pasal 517.

(1) (s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1o barangsiapa membeli, menukar, menerima sebagai hadiah, menerima sebagai gadai, menerima untuk dipakai atau disimpan barang yang menjadi pakaian, perlengkapan atau persenjataan seorang tentara di bawah pangkat perwira; atau menjual atau menukarkan, memberikan sebagai hadiah, menggadaikan, memberikan untuk dipakai atau disimpan barang tersebut untuk seorang tentara di bawah pangkat perwira, yang diberikan tanpa izin dari atau atas nama perwira komandan. (KUHP 480.)

2o. (s.d.u. dg. S. 1938-276.) barangsiapa menjadikan pembelian barang-barang yang demikian sebagai kebiasaan atau mata pencaharian, dan tidak menaati peraturan mengenai pencatatan dalam register yang ditentukan dalam aturan-aturan umum. (KUHP 45.)

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dijadikan dua kali lipat.

Pasal 518.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa wewenang memberi suatu barang kepada atau menerimanya dari seorang terpidana, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 519.

(1) (s. d. u. dg. S. 1926-359, 429; S. 1933-67; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa membuat, menjual, menyiarkan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau disiarkan, ataupun memasukkan ke Indonesia barang cetakan, potongan logam atau benda lain yang bentuknya menyerupai uang kertas, mata uang, benda-benda emas atau perak dengan merek negara, atau perangko pos, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Benda-benda yang menjadi sebab pelanggaran itu dapat dirampas. (KUHP 10, 39 dst., 45, 251.)

Pasal 519 bis

(s.d.t. dg. S. 1933-67; s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan, atau pidana denda paling banyak lima belas ribu rupiah:

1o. barangsiapa mengumumkan kabar yang ditangkap lewat pesawat penerima radio yang dipakai olehnya atau yang ada di bawah pengurusannya, yang sepatutnya harus diduganya bahwa kabar itu bukan untuk dia atau untuk umum, atau memberitahukannya kepada orang lain, jika sepatutnya harus diduganya bahwa karenanya kabar itu akan tersiar dan kemudian memang sungguh jadi tersiar;

2o. barangsiapa mengumumkan kabar yang ditangkap lewat pesawat penerima radio, jika ia sendiri, ataupun orang dari mana berita itu diterimanya, tidak berwenang untuk itu.

Pasal 520.

(s.d. u. dg. S. 1937-590.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan:

1’. barangsiapa yang setelah mendapat pengunduran pembayaran utangnya dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, yang menurut aturan-aturan umum harus dilakukan dengan bantuan pengurus;

2’. seorang pengurus atau komisaris perseroan, maskapai, perkumpulan atau yayasan, yang setelah mendapat pengunduran pembayaran utangnya dengan kehendak sendiri melakukan perbuatan-perbuatan, yang menurut aturan-aturan umum harus dilakukan dengan bantuan pengurus. (KUHP 59; F. 214 dst., 220 dst.)

BAB III. PELANGGARAN TERHADAP PENGUASA UMUM.

Pasal 521.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa melanggar peraturan penguasa umum yang telah diumumkan mengenai pemakaian dan pembagian air dari perlengkapan air atau bangunan pengairan guna kepentingan umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Pasal 522.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa yang dipanggil menurut undang-undang untuk menjadi saksi ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. (KUHP 224; KUHPerd. 1909; Rv. 154, 160, 171 dst., 184 dst., 204; Sv. 37 dst., 51 dst., 133 dst., 136, 202, 239, 241 dst.; F. 65, 224; Onteig. 30; Krankz. 15, 44.)

Pasal 523.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa alasan yang sah lalai menjalankan pekerjaan rodi, pekerjaan desa atau pekerjaan perusahaan kebun negara, diancam dengan pidana kurungan paling tinggi tiga hari atau pidana denda paling tinggi seratus lima puluh rupiah.

(2) (s.d.t. dg. S. 1922-308.) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat enam bulan sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelang garan yang sama, maka yang bersalah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan.

Pasal 524.

(s.d. u. dg. S. 1931-240; UU No. 1 / 1946 dan UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah:

1o. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, atau orang yang sudah atau akan ditaruh di bawah pengampuan, atau orang yang akan atau sudah dimasukkan dalam rumah sakit jiwa, tanpa alasan yang sah tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu dibolehkan, bila dipanggil untuk didengar selaku keluarga sedarah atau semenda, selaku suami/istri, wali atau wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas oleh hakim atau atas perintahnya oleh kepala polisi; (KUHP 92; KUHPerd. 38, 41, 333 dst., 452; Krankz. 15, 24 dst.)

2o. barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa atau orang yang sudah atau akan ditaruh di bawah pengampuan, tanpa alasan yang sah tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu dibolehkan, bila dipanggil untuk didengar oleh balai harta peninggalan atau atas permintaannya oleh kepala polisi; (Krankz. 44.)

3o. (s.d.t. dg, S. 1918-546.) barangsiapa dalam perkara mengenai orang yang belum dewasa, tanpa alasan yang sah tidak datang sendiri atau dengan perantaraan kuasanya jika hal itu dibolehkan, bila dipanggil untuk didengar oleh majelis perwalian atau atas permintaannya oleh kepala polisi. (KUHPerd. 38, 40, 333 dst., 452.)

Pasal 525.

(1) (s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa pada waktu ada bahaya umum bagi orang atau barang, atau pada waktu ada kejahatan tertangkap tangan diminta pertolongannya oleh penguasa umum tetapi menolaknya, padahal mampu untuk memberi pertolongan tersebut tanpa membahayakan dirinya, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (KUHP 165, 187 dst., 478, 531, 566; Sv. 24 dst.)

(2) Ketentuan ini tidak berlaku bagi mereka yang menolak memberi pertolongan karena ingin menghindari bahaya penuntutan bagi dirinya sendiri atau bagi salah seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau menyimpang, sampai derajat kedua atau ketiga, atau bagi suami (istri) atau bekas suami (istrinya).

Pasal 526.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menyobek, membuat tak dapat dibaca atau merusak suatu pengumuman di muka umum dari pihak penguasa yang berwenang atau karena ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (KUHP 45, 219, 406.)

527. Dicabut dg. UU No. 8 / Drt / 1955.

Pasal 528.

(1) (s.d.t. dg. S. 1935-576; s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, barangsiapa tanpa izin penguasa yang berwenang:

1o. membuat salinan atau petikan dari surat-surat jabatan negara dan alat-alatnya, yang menurut perintah penguasa umum harus dirahasiakan;

2o. mengumumkan seluruh atau sebagian isi surat-surat tersebut dalam nomor 1’;

3o. mengumumkan hal-hal yang termaktub dalam surat-surat tersebut dalam nomor 1’, padahal sepatutnya dapat diduga bahwa hal-hal itu harus dirahasiakan.

(2) Perbuatan itu tidak dipidana, bila perintah untuk merahasiakan itu jelas diberikan karena alasan lain daripada kepentingan dinas atau kepentingan umum. (KUHP 52, 92, 112 dst., 122-2’, 124-2, 322, 554.)

BAB IV. PELANGGARAN MENGENAI ASAL-USUL DAN PERKAWINAN.

Pasal 529.

(s.d.u. dg. S. 1918-30, S. 1919-81; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang untuk melaporkan kepada pejabat catatan sipil atau perantaranya tentang adanya kelahiran dan kematian, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (BS. 37 dst., 65 dst., 71, 74, 87; BS. Chin. 50 dst., 99; BS. Ind. 29-32, 37, 42 dst., 47; BSCI. 35 dst., 38, 43, 61 dst., 66.)

Pasal 530.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan di hadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan kepadanya bahwa pelangsungan di hadapan pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua tahun. (KUHP 81 dst.; KUHPerd. 81.)

BAB V. PELANGGARAN TERHADAP ORANG YANG MEMERLUKAN PERTOLONGAN.

Pasal 531.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa ketika menyaksikan seseorang yang sedang berada dalam babaya maut tidak memberi pertolongan yang dapat diberikan kepada orang itu walaupun tidak membahayakan dirinya atau orang lain, diancam, bila kemudian orang itu meninggal, dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 45, 165, 478, 525, 566.)

BAB VI. PELANGGARAN KESUSILAAN.

Pasal 532.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1o. barangsiapa menyanyikan lagu-lagu yang melanggar kesusilaan di depan umum;

2o. barangsiapa mengadakan pidato yang melanggar kesusilaan di depan umum;

3o. barangsiapa mengadakan tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan di tempat yang terlihat dari jalan umum. (KUHPerd. 45, 281, 533 dst.)

Pasal 533.

(s.d. u. dg. S. 1936-10; S. 1938-278; UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah:

1o. barangsiapa di tempat untuk lalu lintas umum dengan terang-terangan mempertunjukkan atau menempelkan tulisan dengan judul, kulit, atau isinya yang dapat dibaca, maupun gambar atau benda, yang mampu membangkitkan nafsu birahi para remaja;

2o. barangsiapa di tempat untuk lain lintas umum dengan terang-terangan memperdengarkan isi tulisan yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

3o. barangsiapa secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan suatu tulisan, gambar atau barang yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, memberitahukan sebagai bisa didapat, tulisan atau gambar yang dapat membangkitkan nafsu birahi para remaja;

4o. barangsiapa menawarkan, memberikan untuk selamanya atau untuk sementara, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambar, atau benda yang demikian itu kepada seorang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun;

5o. barangsiapa memperdengarkan isi tulisan yang demikian itu di hadapan seorang yang belum dewasa dan di bawah umur tujuh belas tahun. (KUHP 282 dst., 532, 534 dst.)

Pasal 534.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana pencegah kehamilan maupun secara terang terangan atau tanpa diminta menawarkan sarana atau pertolongan untuk mencegah kehamilan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menyatakan bahwa sarana atau pertolongan yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak tiga ribu rupiah. (KUHP 282 dst., 532 dst., 535.)

Pasal 535.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa secara terang-terangan mempertunjukkan suatu sarana untuk menggugurkan kandungan, maupun secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan sarana atau pertolongan untuk menggugurkan kandungan, ataupun secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menyatakan bahwa sarana atau pertolongan yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 283, 299, 346 dst.)

yang demikian itu bisa didapat, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 283, 299, 346 dst.)

Pasal 536.

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Barangsiapa berada dijalan umum dalam keadaan mabuk, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama atau yang diterangkan dalam pasal 492, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama tiga hari.

(3) Bila terjadi pengulangan kedua dalam satu tahun setelah pemidanaan pertama berakhir dan menjadi tetap, maka dikenakan pidana kurungan paling lama dua minggu.

(4) Pada pengulangan ketiga atau lebih dalam satu tahun, setelah pemidanaan yang kemudian karena pengulangan kedua atau lebih menjadi tetap, dikenakan pidana kurungan paling lama tiga bulan. (KUHP 45, 300, 492.)

Pasal 537.

(s.d. u. dg. UU No. 18/Prp/1960.) Barangsiapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak di luar kantin tentara kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istri, anak atau pelayannya, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah. (KUHP 300, 538.)

Pasal 538.

(s.d.u. dg. UUNO. 18IPrpl]960.) Penjual minuman keras atau wakilnya yang pada waktu menjalankan pekerjaannya itu memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak di bawah umur enam belas tahun, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah. (KUHP 300, 537.)

Pasal 539.

(s.d.u. dg. UUNO. 18IPrpll960.) Barangsiapa menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau arak atau menjanjikan sebagai hadiah pada waktu diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau pada waktu diselenggarakan pawai untuk umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

Pasal 540.

(1) (s.d.u. dg. S. 1924-127; S. 1934-644; UUNO. 18/Prp/1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama detapan hari atau pidana denda paling ba¬nyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah:

1o. barangsiapa menggunakan hewan untuk pekerjaan yangjelas melampaui kekuatannya;

2 o. barangsiapa tanpa perlu menggunakan hewan untuk pekerjaan dengan cara yang menyakitkan atau yang menyiksa hewan tersebut;

3 o. barangsiapa menggunakan hewan yang pincang atau yang mempunyai cacat lainnya, yang kudisan, luka-luka atau yangjelas sedang hamil ataupun sedang menyusui untuk pekerjaan yang karena keadaannya itu tidak sesuai atau yang menyakitkan ataupun yang menyiksa hewan tersebut;

4 o. barangsiapa mengangkut atau menyuruh mengangkut hewan tanpa perlu dengan cara yang menyakiti atau yang menyiksa hewan tersebut;

5o. barangsiapa mengangkut atau menyur-uh mengangkut hewan tanpa diberi atau menyuruh tidak diberi makan atau minum.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena salah satu pelanggaran pada pasal 541, atau karena kejahatan tersebut dalam pasal 302, maka yang bersalah dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat belas hari. (KUHP 45, 302.)

Pasal 541

(1) (s.d.u. dg. UU No. 18/prp/1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah:

1 o. barangsiapa menggunakan seekor kuda sebagai kuda beban, kuda tunggangan atau kuda penarik kereta padahal kuda tersebut belum tukar gigi atau kedua gigi dalamnya di rahang atas belum bersanggit dengan kedua gigi dalamnya di rahang bawah;

2o. barangsiapa memasangkan pakaian kuda pada kuda tersebut dalam butir I' atau mengikat maupun memasang kuda itu pada kendaraan atau kuda penarik;

3 o. barangsiapa menggunakan seekor kuda induk sebagai kuda beban, kuda tunggangan atau kuda penarik kereta dengan membiarkan anaknya, yang keenam gigi mukanya belum tumbuh, mengikutinya.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, atau karena pelanggaran tersebut dalam pasal 540, ataupun karena kejahatan tersebut dalam pasal 302, maka pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan pa¬ling lama tiga hari.

542. Dg. UU No. 7/1974, pasal ini diubah menjadi Pasal 303 bis.

543. Dicabut dg. S. 1923-277, 352.

Pasal 544.

(1) (s. d. u. dg. UU No. 1/1 946 dan UU No. 18/Prp/1960.) Barangsiapa tanpa izin kepala polisi atau pejabat yang ditunjuk untuk itu menyabung ayam atau mengadu jangkrik di jalan umum atau di pinggirnya, ataupun di tempat yang dapat dikuwungi oleh umum, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh putuh lima rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang merdadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidananya dapat dilipatduakan. (KU'IP 92.)

Pasal 545.

(1) (s.d.u. dg. UUNO. 18/Prp/1960. Barangsiapa yang mata pencaharian¬nya sebagai ahli nujum, peramal atau penafsir mimpi, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

(2) Bila pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidananya dapat dilipatduakan.

Pasal 546.

(s.d.u. dg. UUNO. 18/Prp/1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1o. barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat, penangkal, atau benda lain yang dikatakan olehnya mempunyai kesaktian;

2 o. barangsiapa mengajar ilmu atau kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan orang bahwa ia dapat melakukan tindak pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.

Pasal 547.

(s.d.u. dg. UUNO. 18/Prp/1960.) Seorang saksi, yang memakaijimat atau benda-benda sakti dalam sidang pengadilan ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

BAB VII. PELANGGARAN MENGENAI TANAH, TANAMAN, DAN PEKARANGAN.

Pasal 548.

(s.d.u. dg. UUNO. 18/Prp/1960.) Barangsiapa tanpa wewenang membiarkan unggas ternaknya berjalan di kebun atau di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (KUHP 406', 407 , 549.)

Pasal 549.

(1) (s. d. a. dg. S. 1923-569jo. S. 1924-27; UU No. 18Iprpl1960.) Barangsiapa tanpa wewenang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, di padang rumput, atau di ladang rumput atau di padang rumput kering, baik di tanah yang telah ditaburi, ditugali atau ditanami ataupun yang sudah siap untuk ditaburi, ditugali atau ditanami atau yang hasilnya belum diambil, ataupun di tanah kepunyaan orang lain, yang oleh yang berhak dilarang dimasuki dan sudah diberi tanda larangan yangjelas bagi pelanggar, diancam dengan pidana denda paling banyak tiga ratus tujuh puluh lima rupiah. (KUHP 101, 4061, 4071, 550 dst.)

(2) (s.d.t. dg. S. 1921-250, 640.) Ternak yang menyebabkan pelanggaran itu dapat dirampas. (KUHP 392, 41.)

(3) (s.d. t. dg. S. 1921-250, 640.) bila pada waktu melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pemidanaan yang menadi tetap karena pelanggaran yang sama, maka pidana denda itu dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama empat belas hari.

Pasal 550.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa wewenang berjalan atau berkendaraan di tanah yang sudah ditaburi, ditugali atau ditanami, atau ditanah yang sudah siap untuk ditaburi, ditugali atau ditanami, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (KUHP 4061, 4071, 549, 551.)

Pasal 551.

(s.d.u. dg. S. 1923-569 jo. S. 1924-27; UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa wewenang, berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dilarang dimasuki atau sudah diberi tanda larangan masuk yang jelas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah. (KUHP 549 dst.)

BAB VIII. PELANGGARAN JABATAN.

Pasal 552.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat yang berwenang mengeluarkan salinan atau petikan putusan pengadilan, bila mengeluarkan salinan atau petikan tersebut sebelum putusan ditandatangani sebagaimana mestinya, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah. (KUHP 92; Rv. 65; Sv. 420.)

553. Dicabut dg. S, 1935-576; lihat pasal 528.

Pasal 554.

(s.d.u. dg. S. 1928-12; S. 1935-576; UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, seorang bekas pejabat yang tanpa izin penguasa yang berwenang menahan surat-surat jabatan padanya. (.KUHP 52, 92, 112 dst., 122-2’, 1242 , 322, 528.)

Pasal 555.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Kepala lembaga pemasyarakatan, tempat menahan orang tahanan sementara atau orang yang disandera, atau kepala lembaga pendidikan anak negara atau rumah sakit jiwa, yang menerima atau menahan orang di tempat itu dengan tidak meminta diperlihatkan kepadanya terlebih dahulu surat perintah dari penguasa yang berwenang atau surat keputusan pengadilan, atau yang lalai menuliskan menurut aturan dalam daftar hal penerimaan itu dan surat perintah atau surat keputusan yang menjadi alasan orang itu diterima, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah. (KUHP 428; Rv. 602; Sv. 364; Krankz. 16.)

Pasal 556.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat catatan sipil yang sebelum melangsungkan perkawinan tidak meminta diberikan kepadanya surat bukti atau surat keterangan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 79-3’; KUHPerd. 71 dst.)

Pasal 557.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah:

1o. seorang pejabat catatan sipil yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum tentang register atau akta catatan sipil, tentang tata cara sebelum perkawinan atau tentang pelaksanaan perkawinan;

2’o setiap orang lain penyimpan register itu yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan aturan-aturan umum tentang register dan akta catatan sipil. (KUHP 79-3’; KUHPerd. 4 dst., 50 dst., 71 dst., 82; BS. 28.)

Pasal 557a.

(s.d.t. dg. S. 1918-30, S. 1919-81; s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang perantara Catatan Sipil yang melakukan perbuatan yang berlawanan dengan ketentuan reglemen pemeliharaan register catatan sipil untuk golongan Tionghoa, diancam dengan pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.

Pasal 558.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang pejabat catatan sipil yang lalai memasukkan suatu akta dalam register atau menuliskan suatu akta pada sehelai kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 79-3’; BS. 9, 28 dst.)

Pasal 558a.

(s.d.t. dg. S. 1918-30; S. 1919-81; s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang perantara catatan sipil yang lalai membuat akta dari suatu pemberitahuan yang dimasukkan kepadanya menurut ketentuan tentang pemeliharaan register catatan sipil bagi golongan Tionghoa, atau menuliskan suatu akta pada sehelai kertas lepas, diancam dengan pidana denda paling banyak dua ribu dua ratus lima puluh rupiah.

Pasal 559.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah:

1o. seorang pajabat catatan sipil yang lalai membuat laporan kepada penguasa yang berwenang seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang;

2o. seorang pejabat yang lalai membuat laporan kepada pejabat catatan sipil seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang. (KUHP 92; BS. 48, 50, 65, 71, 73 dst.; BS. Chin. 57, 65a, 79, 81 dst.; KUHPerd. 3603 , 418a.)

BAB IX. PELANGGARAN PELAYARAN.

Pasal 560.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang berangkat sebelum dibuat dan ditandatangani daftar anak buah kapal seperti yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93, 95; KUHD 341, 341d, 347, 375 dst.)

Pasal 561.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.)Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak mempunyai di kapalnya surat-surat kapal, buku-buku dan surat-surat lain yang diharuskan oleh ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93, 95; KUHD 341, 341d, 347, 375 dst.)

Pasal 562.

(s. d. u. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2; UU No. 18 / Prp / 1960.) Diancam dengan pidana denda paling banyjak empat ribu lima ratus rupiah: (KUHP 8, 93, 95.)

1o. seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak menjaga supaya buku-buku harian di kapalnya diurus menurut aturan-aturan umum, atau tidak memperlihatkan buku-buku harian itu pada waktu dan di mana diharuskan menurut ketentuan undang-undang; (KUHD 348 dst., 352; S. 1938-4.)

2o. seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak mengurus register pidana yang diharuskan oleh aturan-aturan umum menurut ketentuan undang-undang, atau tidak memperlihatkannya pada waktu dan di mana diharuskan menurut ketentuan undang-undang itu; (KUHD 352a.)

3o. seorang nakhoda kapal Indonesia yang dalam hal tidak ada register pidana, tidak memberi keterangan kepada hakim sebagaimana diharuskan menurut ketentuan undang-undang;

4o. seorang pengusaha pelayaran, pemegang buku atau nakhoda kapal Indonesia yang menolak permintaan untuk memperlihatkan kepada yang berkepentingan buku-buku harian kapalnya, atau menolak untuk memberi salinan buku buku itu dengan membayar biayanya. (KUHD 320, 327, 341, 341d, 350.)

Pasal 563.

(s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya menurut undang-undang tentang pencatatan dan pemberitahuan kelahiran dan kematian selama perjalanannya, diancam dengan pidana denda paling banyak seribu lima ratus rupiah. (KUHP 8, 93, 95; BS. 46 dst., 50 dst., 77; BS. Chin. 58 dst., 62, 64, 85; KUHD 341, 341d, 348.)

Pasal 564.

(s. d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang nakhoda atau anak buah kapal yang tidak memperhatikan ketentuan undang-undang yang ditetapkan untuk mencegah tabrakan bila kapalnya melanggar sesuatu atau terdampar, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 93, 199; KUHD 341, 341d, 534 dst.; S. 1914-225, 226.)

Pasal 565.

(s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa tanpa wewenang menggunakan suatu tanda pengenal walaupun dengan sedikit perubahan, kalau hal itu menurut ketentuan undang-undang hanya boleh dipakai oleh kapal rumah sakit, sekoci-sekoci kapal yang demikian, ataupun perahu-perahu yang digunakan untuk pekerjaan merawat orang sakit, diancam dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 508; S. 1905-626, 687.)

Pasal 566.

(s.d.u. dg. S. 1933-47 jo. S. 1938-2; UU No. 18 / Prp / 1960.) Seorang nakhoda kapal Indonesia yang tidak memenuhi kewajibannya menurut alinea kedua pasal 358a Kitab Undang-undang Hukum Dagang, diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (KUHP 93, 95, 478; KUHD 341, 341d, 534 dst.)

Pasal 567.

(s.d.t. dg. S. 1934-214 jo. 1938-2; s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Kalau di atas kapal Indonesia pekerjaan anak buah kapal dikerjakan oleh orang-orang yang tidak mengadakan perjanjian kerja seperti dimaksud dalam pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang atau tidak menjalankan perusahaan di kapal atas biaya sendiri, ataupun oleh orang-orang yang namanya tidak ada dalam daftar anak buah kapal, di mana hal ini diharuskan oleh aturan-aturan umum, maka pengusaha kapal atau nakhodanya diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah untuk tiap-tiap orang yang bekerja demikian. (KUHD 320, 341, 341d, 375 dst., 380, 383, 395 dst.; KUHP 8, 93, 95.)

Pasal 568.

(s. d. t. dg. S. 1933-47 jis. S. 1934-214; S. 1938-2; s.d. u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menandatangani konosemen yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan pasal 517b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, demikian pula orang yang untuknya hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangannya, diancam, bila konosemen itu lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah. (KUHD 321, 331, 470, 504.)

Pasal 569.

(s.d.t. dg. S. 1933-47 jis. S. 1934-214; 1938-2.) (1) (s.d.u. dg. UU No. 18 / Prp / 1960.) Barangsiapa menandatangani surat jalan yang dikeluarkan dengan melanggar ketentuan pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, demikian pula orang yang untuknya hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangannya, diancam, bila surat itu lalu dikeluarkan, dengan pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

(2) Diancam dengan pidana yang sama, barangsiapa yang dengan melanggar ketentuan pasal 533b Kitab Undang-undang Hukum Dagang, memberikan surat jalan yang tidak ditandatangani, demikian pula orang yang untuknya hal itu dilakukan sesuai dengan kewenangannya. (KUHD 321, 331, 524.)